Tol Sumatera Dorong Ekspor ke Asia dan Eropa

MEDAN - Jalan Tol Trans Sumatera akan menjadi jalur perdagangan vital dari Indonesia ke wilayah Asia dan Eropa. Keberadaan tol sepanjang 2.765 km itu akan mempercepat ekspor ke kawasan Asia dan Eropa.

Pulau Sumatera adalah pulau di Indonesia paling dekat dengan kawasan Asia dan Eropa yang mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan perdagangan ekspor di dua benua tersebut.

”Secara geoekonomi keberadaan Tol Trans Sumatera penting karena pertama terintegrasi dengan ekonomi ASEAN, kedua merupakan bagian dari belt road economy, dan ketiga merupakan kesepakatan kawasan segitiga emas atau one belt one road (obor),” kata Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Arif Budimanta saat diskusi Kupas Tuntas Trans Sumatera ”Nusantara Tanpa Jarak” di Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Arif menjelaskan ide Tol Trans Sumatera sebenarnya bukan baru di Indonesia.

Keberadaan tol dari Lampung hingga Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ini adalah bagian komitmen dari ASEAN conectivity. Adanya Tol Trans Sumatera yang dibangun oleh Hutama Karya (HK) ini akan meningkatkan daya saing, inklusif, dan rasa kebersamaan.

Selain ekspor, Tol Trans Sumatera akan juga membuka peluang bidang jasa. ”Kesempatan ini juga untuk mempersempit negatif defisit perdagangan dengan China,” katanya. Arif menjelaskan Pulau Sumatera adalah kawasan The New Engine of Indonesia. Dia juga mengatakan, dampak dari Tol Trans Sumatera ini tidak bisa dilihat pada dua atau tiga tahun ke depan.

Tol ini akan memberikan dampak pada 25 tahun ke depan. Sumatera memberikan kontribusi sebagai produsen terbesar dari beberapa komoditas utama di Indonesia. Sektor pertanian menyumbang terbesar bagi PDB wilayah Sumatera sekitar 22% dengan pertumbuhan 3%. Dengan demikian, untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas yang dihasilkan, perlu ada pengembangan industri melalui pemetaan komoditas.

”Ini harus diikuti dengan pembangunan jalur kereta api untuk menurunkan cost of logistic menjadi 18,7% pada 2022,”kata Arif. Pada 2018, cost of logistic mencapai 23,5%.

Arif mengatakan, kontribusi transportasi darat (tol dan kereta api) akan menekan cost of logistic sekitar 1,5%, transportasi air sekitar 0,4%, inventory 2,1%, dan administrasi 0,9%.

Pengembangan Tol Trans Sumatera adalah bentuk keberanian pemerintah karena swasta tidak mau karena nilai bisnisnya yang rendah, maka pemerintah harus hadir. Arif mengatakan harus ada pengembangan kawasan industri di sepanjang Tol Trans Sumatera. Terdapat enam ka wasan industri yang harus dikembangkan untuk bisa menimbulkan multiflier effect dari Tol Trans Sumatera.

Selain itu, ada kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Tol Trans Sumatera mampu memberikan penghasilan dari penambahan fungsi. Paling besar diberikan oleh rest area development yang berkontribusi sebesar 34,39%. Kemudian tourism park development (32,54%), median railways integration (19,06%), dryport integration (12,38%), motor cycle lane integration (0,92%), dan fiber optic networking (0,71%).

Kebijakan Tepat
Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menjelaskan, pemerintah memang harus membuat jalan dulu agar mengundang ”keramaian” bukan menunggu ”ramai” baru membuat jalan. Ari mengatakan, selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pendekatan pembangunan jalan seperti di atas yang dilakukan.

”Infrastruktur jalan dulu dan pasar akan mengikuti,” kata Ari di acara yang sama. Ari menganggap pemerintah telah tepat memberikan prioritas pembangunan infrastruktur pada Pulau Sumatera.

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi maupun inflasi antardaerah di Pulau Sumatera tidak terlalu jauh. Kondisi ini berbeda dengan wilayah Indonesia Timur yang masih didominasi Pulau Sulawesi.

Karena itu, Arif menilai, pemerintah sudah tepat memberikan prioritas terhadap pembangunan Tol Trans Sumatera. Dia menganggap Pulau Sumatera mempunyai pemasukan tinggi namun ketimpangan rendah. Sedangkan di Pulau Jawa pemasukan tinggi ketimpangan tinggi.

”(Pulau) Jawa bisa ke jasa karena masyarakat di Pulau Jawa lebih banyak middle up ke jasa dan pengalaman,”kata Ari. Ari dalam paparannya menjelaskan, investasi swasta lebih banyak menunggu peluang usaha yang ditimbulkan pertumbuhan ekonomi ketimbang melakukan inisiatif awal (moving ahead of the curve).

Hal ini menjelaskan mengapa pemerintah mengambil inisiatif memusatkan diri pada pemberian stimulus perekonomian melalui pembangunan infrastruktur yang mendorong permintaan masyarakat dan sekaligus menciptakan kapasitas produksi nasional. Ari menganggap kebijakan ekonomi yang sejauh ini dilakukan pemerintah sudah tepat.

Ekonomi tidak hanya dilihat pada pertumbuhan ekonomi, namun juga angka inflasi atau daya beli. Sebab akan menjadi sia-sia jika pertumbuhan ekonomi tinggi namun inflasi tinggi. Apalagi di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, pertumbuhan ekonomi tinggi juga menjadi tidak ada gunanya.

Perselisihan dagang dan ketidakpastian Brexit membuat kondisi ekonomi global tidak menentu. Direktur Utama Hutama Karya (HK) Bintang Perbowo berterima kasih pada pemerintah telah memberikan penugasan untuk membangun Tol Trans Sumatera. Sejauh ini pemerintah tidak hanya memberikan bantuan pendanaan, tapi juga memberikan jaminan pada HK untuk mendapatkan pendanaan dari luar pemerintah.

Dengan jaminan dari pemerintah, maka bunga pinjam an menjadi relatif kecil, yaitu sekitar 8-8,5% selama 25 tahun. Bintang mengatakan, pendanaan dari luar pemerintah, yaitu dari Himbara dan asing dengan porsi 50-50%.

Sedangkan penyertaan modal pemerintah pada 2019 ini mencapai 10,5 triliun dan dana dari sindikasi mencapai Rp33 triliun. ”Cara kita mengurangi defisit modal yang kita gunakan dengan membangun industrial plant di koridor tol (Trans Sumatera),” kata Bintang.

Dia menargetkan pada 2019 ini revenue HK naik menjadi 34,32 triliun dari 26,54 triliun pada 2018. Sedangkan laba bersih menjadi Rp2,20 triliun pada 2019 dibandingkan Rp2,21 triliun pada 2018. ”Ini terjadi karena ada biaya bunga yang harus dibebankan,” katanya. Sementara itu, Ebitda pada 2019 ditarget 5,27% meningkat dari 3,26% pada 2018.

Tingkatkan Penerimaan Pajak
Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso mengatakan, pemerintah tidak hanya memberikan dukungan dalam penyertaan modal pada HK, tapi pihaknya juga memberikan dukungan konstruksi, aset, dan penjaminan. Dengan cara ini, maka HK akan lebih mudah mendapatkan pendanaan dari pihak luar.

”Jadi, bagaimana pemerintah tidak hanya memberikan penugasan, tapi juga bagaimana instrumen lainnya termasuk pembiayaan,”kata Bram. Karena itu, penugasan pada HK akan menjadi komprehensif.

Dengan pembangunan Tol Trans Sumatera, maka diharapkan juga berdampak pada penerimaan negara atau economic return. Keberadaan Tol Trans Sumatera akan meningkatkan penerimaan pajak pada PPh, PPN, dan pajak lainnya, dengan rata-rata pertumbuhan Rp86 triliun per tahun. Begitu juga dengan penambahan penerimaan asli daerah (PAD) rata-rata Rp9,7 triliun per tahun.

Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pada 2019 ini pihaknya akan menganggarkan sekitar Rp571 triliun untuk pembangunan jalan dari 2105- 2019 dengan panjang 1.350 km. Herry mengatakan, PNM dari pemerintah sekitar Rp5,6 triliun hanya bisa membangun jalan sekitar 60 km, maka harus mencari ruang lain dalam pendanaan.

”Salah satunya sebenarnya melakukan cross subsidy kontribusi tol di Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Japek itu telah menyubsidi sekitar 15 km jalan tol di Sumatera,”katanya. Selain skema pembiayaan, PUPR juga memperhatikan pembangunan koridor, seperti kawasan industri, jalur kereta api, transmisi, maupun utilitasnya. Sejauh ini Tol Trans Sumatera juga mempertimbangkan hal-hal tersebut. (Djaka Susila)