Pemberdayaan UMKM Daerah Butuh Keberanian Regulasi Pemerintah

Minggu, 17 Maret 2019 - 01:13 WIB
Pemberdayaan UMKM Daerah...
Pemberdayaan UMKM Daerah Butuh Keberanian Regulasi Pemerintah
A A A
JAKARTA - Menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa haruslah dapat mengerti apa yang diinginkan oleh rakyatnya, salah satunya adalah kesejahteraan. Dan hal ini membutuhkan keberanian pemerintah, khususnya daerah, melalui regulasinya.

Hal ini diutarakan profesional dan praktisi ekonomi, Tommy Andri Wardhana. Dikatakannya, dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Terutama pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Menantu dari mantan Menteri Koperasi dan UKM, Adi Sasono, menjelaskan, dukungan yang dimaksud bukan hanya memberikan arahan dan bimbingan. Namun lebih jauh dari itu yakni dibutuhkannya power dari kekuasaan eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan untuk mendorong majunya usaha masyarakat tersebut.

"Pemerintah harus melakukan proteksi atas bisnis rakyatnya seperti yang dilakukan oleh Jepang, Korea, dan dilakukan juga oleh China. Jadi harusnya kita juga bisa," kata Tommy di Jakarta.

Dia juga mencontohkan apa dilakukan oleh Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, di DIY yang menjalankan konsep “Bela, Beli Kulonprogo” dengan membangun jaringan usaha masyarakat di sana. "Jaringan ekonomi ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat dengan bantuan dari perusahaan-perusahaan besar dengan bimbingan dari pemerintah," kata Tommy lagi.

Untuk menjalankan konsep melalui sistem birokrasi memang tidaklah mudah. Sebab bisa jadi akan berbenturan dengan berbagai kepentingan, sehingga dibutuhkan keberanian dari pemimpin melakukan eksekusi kebijakan dan strategi dalam membangun ekonomi kerakyatan tersebut. "Yang penting adalah eksekutornya". pungkasnya.

Menurutnya, harus ada kekuasaan yang bisa mengarahkan perusahaan besar untuk mengayomi usaha kecil dan menengah (UKM) milik rakyat. Caranya dengan membuat kebijakan “memaksa” perusahaan besar menjalankan konsep ekonomi rakyat dari pemerintah.

Dia pun terpanggil menjadi legislator dengan tujuan agar bisa berbuat lebih banyak lagi dalam mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan yang diusungnya. "Kalau ide hanya berada di dalam sebuah ruangan itu tidak akan berarti apa-apa. Cara untuk menyalurkan dan mengaplikasikan ide yang telah dikonsepkan serta memiliki kekuatan ya dengan lewat partai politik," kata Tommy.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Pengusaha: Pemerintah...
Pengusaha: Pemerintah Tidak Bisa Sendirian Menangani UMi
Danone Indonesia Tingkatkan...
Danone Indonesia Tingkatkan Kemampuan Digital dan UMKM Nasional
Pelaku Usaha Mikro Paling...
Pelaku Usaha Mikro Paling Rawan Bangkrut Saat Krisis Datang
UMKM Diharapkan Naik...
UMKM Diharapkan Naik Kelas dengan Memanfaatkan Aplikasi Lokal
UU Ciptaker Beri Kemudahan,...
UU Ciptaker Beri Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan bagi Pelaku UMKM
Omzet Tembus Rp5,7 Triliun...
Omzet Tembus Rp5,7 Triliun SRC Kembangkan Aplikasi untuk UMKM
Berita Terkini
Sambil Jalan-jalan ke...
Sambil Jalan-jalan ke PRJ 2026, Bayar Pajak Kendaraan Bisa Bebas Denda
18 menit yang lalu
Indonesia Targetkan...
Indonesia Targetkan 50% Bahan Bakar Pesawat Pakai Minyak Jelantah di 2060
32 menit yang lalu
Japan-ASEAN Startup...
Japan-ASEAN Startup Business Matching Fair 2026, Danamon Dukung Pertumbuhan Startup RI
1 jam yang lalu
Said Iqbal Berhasil...
Said Iqbal Berhasil Bertemu Purbaya: Sodorkan Draf Reformasi Pajak JHT, Buruh Batal Demo Besok
1 jam yang lalu
Maskapai Wajib Pakai...
Maskapai Wajib Pakai Avtur Campuran Minyak Nabati 1% Mulai 2027, Apa Efeknya ke Harga Tiket?
3 jam yang lalu
Fokus Tumbuh Berkelanjutan,...
Fokus Tumbuh Berkelanjutan, Pegadaian Perkuat Strategi Lewat Sales Town Hall 2026
3 jam yang lalu
Infografis
Mel Gibson Serukan Pemerintah...
Mel Gibson Serukan Pemerintah AS Bongkar Kebenaran Serangan 9/11
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved