Pemberdayaan UMKM Daerah Butuh Keberanian Regulasi Pemerintah
Minggu, 17 Maret 2019 - 01:13 WIB
Pemberdayaan UMKM Daerah Butuh Keberanian Regulasi Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa haruslah dapat mengerti apa yang diinginkan oleh rakyatnya, salah satunya adalah kesejahteraan. Dan hal ini membutuhkan keberanian pemerintah, khususnya daerah, melalui regulasinya.
Hal ini diutarakan profesional dan praktisi ekonomi, Tommy Andri Wardhana. Dikatakannya, dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Terutama pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Menantu dari mantan Menteri Koperasi dan UKM, Adi Sasono, menjelaskan, dukungan yang dimaksud bukan hanya memberikan arahan dan bimbingan. Namun lebih jauh dari itu yakni dibutuhkannya power dari kekuasaan eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan untuk mendorong majunya usaha masyarakat tersebut.
"Pemerintah harus melakukan proteksi atas bisnis rakyatnya seperti yang dilakukan oleh Jepang, Korea, dan dilakukan juga oleh China. Jadi harusnya kita juga bisa," kata Tommy di Jakarta.
Dia juga mencontohkan apa dilakukan oleh Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, di DIY yang menjalankan konsep “Bela, Beli Kulonprogo” dengan membangun jaringan usaha masyarakat di sana. "Jaringan ekonomi ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat dengan bantuan dari perusahaan-perusahaan besar dengan bimbingan dari pemerintah," kata Tommy lagi.
Untuk menjalankan konsep melalui sistem birokrasi memang tidaklah mudah. Sebab bisa jadi akan berbenturan dengan berbagai kepentingan, sehingga dibutuhkan keberanian dari pemimpin melakukan eksekusi kebijakan dan strategi dalam membangun ekonomi kerakyatan tersebut. "Yang penting adalah eksekutornya". pungkasnya.
Menurutnya, harus ada kekuasaan yang bisa mengarahkan perusahaan besar untuk mengayomi usaha kecil dan menengah (UKM) milik rakyat. Caranya dengan membuat kebijakan “memaksa” perusahaan besar menjalankan konsep ekonomi rakyat dari pemerintah.
Dia pun terpanggil menjadi legislator dengan tujuan agar bisa berbuat lebih banyak lagi dalam mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan yang diusungnya. "Kalau ide hanya berada di dalam sebuah ruangan itu tidak akan berarti apa-apa. Cara untuk menyalurkan dan mengaplikasikan ide yang telah dikonsepkan serta memiliki kekuatan ya dengan lewat partai politik," kata Tommy.
Hal ini diutarakan profesional dan praktisi ekonomi, Tommy Andri Wardhana. Dikatakannya, dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat diperlukan dukungan dari berbagai pihak. Terutama pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Menantu dari mantan Menteri Koperasi dan UKM, Adi Sasono, menjelaskan, dukungan yang dimaksud bukan hanya memberikan arahan dan bimbingan. Namun lebih jauh dari itu yakni dibutuhkannya power dari kekuasaan eksekutif, dalam hal ini pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan untuk mendorong majunya usaha masyarakat tersebut.
"Pemerintah harus melakukan proteksi atas bisnis rakyatnya seperti yang dilakukan oleh Jepang, Korea, dan dilakukan juga oleh China. Jadi harusnya kita juga bisa," kata Tommy di Jakarta.
Dia juga mencontohkan apa dilakukan oleh Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, di DIY yang menjalankan konsep “Bela, Beli Kulonprogo” dengan membangun jaringan usaha masyarakat di sana. "Jaringan ekonomi ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat dengan bantuan dari perusahaan-perusahaan besar dengan bimbingan dari pemerintah," kata Tommy lagi.
Untuk menjalankan konsep melalui sistem birokrasi memang tidaklah mudah. Sebab bisa jadi akan berbenturan dengan berbagai kepentingan, sehingga dibutuhkan keberanian dari pemimpin melakukan eksekusi kebijakan dan strategi dalam membangun ekonomi kerakyatan tersebut. "Yang penting adalah eksekutornya". pungkasnya.
Menurutnya, harus ada kekuasaan yang bisa mengarahkan perusahaan besar untuk mengayomi usaha kecil dan menengah (UKM) milik rakyat. Caranya dengan membuat kebijakan “memaksa” perusahaan besar menjalankan konsep ekonomi rakyat dari pemerintah.
Dia pun terpanggil menjadi legislator dengan tujuan agar bisa berbuat lebih banyak lagi dalam mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan yang diusungnya. "Kalau ide hanya berada di dalam sebuah ruangan itu tidak akan berarti apa-apa. Cara untuk menyalurkan dan mengaplikasikan ide yang telah dikonsepkan serta memiliki kekuatan ya dengan lewat partai politik," kata Tommy.
(akr)
Lihat Juga :
