RUPS Putra Karya Borneo Berhentikan Manajemen Lama
Sabtu, 13 April 2019 - 16:05 WIB
RUPS Putra Karya Borneo Berhentikan Manajemen Lama
A
A
A
JAKARTA - PT Karya Putra Borneo, perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Samarinda, Kalimantan Timur, menegaskan bahwa manajemen lama perusahaan telah diberhentikan sesuai hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 4 Maret 2019 lalu.
“Bahwa Manajemen lama telah diberhentikan sesuai RUPS Akta No.1 Tertanggal 4 Maret 2019, dibuat dan dihadapan Notaris R. Meliani Rahmawati, SH, M.KN (Notaris Kab.Serang) dan SK Menkumham RI No. AHU-0037340.AH.01.11.TAHUN 2019 (AKTA 1/2019),”jelas Dirut PT Karya Putra Borneo Iwan Tjahjadi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/4).
Iwan menjelaskan, persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi kewenangan mutlak Kementrian Hukum dan Ham RI Cq. Dirjen AHU Kemenkumham RI berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. “Notaris sudah melakukan RUPS sesuai prosedur Sistem Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI telah disetujui SK Menkumham RI No.AHU-0037340.AH.01.11.Tahun 2019 (Akta 1/2019), Tanggal 5 Maret 2019,”jelas Iwan.
Sesuai RUPS Akta No.1 Tertanggal 4 Maret 2019, dibuat dan dihadapan Notaris R. Meliani Rahmawati, SH, M.KN (Notaris Kab.Serang) dan SK Menkumham RI No. AHU-0037340.AH.01.11.Tahun 2019 (Akta 1/2019) Tanggal 5 Maret 2019, dengan susunan manjemen baru yakni Direktur Utama Iwan Tjahjadi, Direktur Aswad dan Aria Ramadhan, Komisaris Utama Ardiansyah Muchsin, Komisaris Fadly Amnar Yanto dan Syachrani Idjam HM.
Dia menambahkan bahwa pihaknya mengimbau dan mengingatkan kepada khalayak ramai untuk tidak berurusan dengan manajemen lama. “Dengan ini kami tidak bertanggung jawab terhadap vendor, supplier-supplier, perbankan, para buyer dan tidak melakukan perikatan apapun terhadap manajemen lama PT Karya Putra borneo di bawah kepemimpinan Bharat Kumar Jain dan kawan-kawan,”jelas Iwan.
“Bahwa Manajemen lama telah diberhentikan sesuai RUPS Akta No.1 Tertanggal 4 Maret 2019, dibuat dan dihadapan Notaris R. Meliani Rahmawati, SH, M.KN (Notaris Kab.Serang) dan SK Menkumham RI No. AHU-0037340.AH.01.11.TAHUN 2019 (AKTA 1/2019),”jelas Dirut PT Karya Putra Borneo Iwan Tjahjadi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/4).
Iwan menjelaskan, persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi kewenangan mutlak Kementrian Hukum dan Ham RI Cq. Dirjen AHU Kemenkumham RI berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. “Notaris sudah melakukan RUPS sesuai prosedur Sistem Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI telah disetujui SK Menkumham RI No.AHU-0037340.AH.01.11.Tahun 2019 (Akta 1/2019), Tanggal 5 Maret 2019,”jelas Iwan.
Sesuai RUPS Akta No.1 Tertanggal 4 Maret 2019, dibuat dan dihadapan Notaris R. Meliani Rahmawati, SH, M.KN (Notaris Kab.Serang) dan SK Menkumham RI No. AHU-0037340.AH.01.11.Tahun 2019 (Akta 1/2019) Tanggal 5 Maret 2019, dengan susunan manjemen baru yakni Direktur Utama Iwan Tjahjadi, Direktur Aswad dan Aria Ramadhan, Komisaris Utama Ardiansyah Muchsin, Komisaris Fadly Amnar Yanto dan Syachrani Idjam HM.
Dia menambahkan bahwa pihaknya mengimbau dan mengingatkan kepada khalayak ramai untuk tidak berurusan dengan manajemen lama. “Dengan ini kami tidak bertanggung jawab terhadap vendor, supplier-supplier, perbankan, para buyer dan tidak melakukan perikatan apapun terhadap manajemen lama PT Karya Putra borneo di bawah kepemimpinan Bharat Kumar Jain dan kawan-kawan,”jelas Iwan.
(ven)
Lihat Juga :
