Proyek Cikarang-Bekasi Laut Akan Jadi Transportasi Multimoda Logistik
Sabtu, 13 April 2019 - 21:17 WIB
Proyek Cikarang-Bekasi Laut Akan Jadi Transportasi Multimoda Logistik
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) optimistis serta menaruh harapan besar pada proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway, karena dengan implementasi proyek CBL maka Pemerintah telah berhasil menyediakan moda transportasi alternatif lain selain jalan raya. Proyek CBL akan menjadi pilot project yang mengimplementasikan transportasi multimoda dalam aktivitas logistik nasional.
Cikarang Bekasi Laut -Inland Waterway- adalah proyek strategis nasional yang memanfaatkan kanal banjir sebagai sarana untuk melakukan aktivitas logistik (pendistribusian barang menuju ke tempat tujuan akhir).
“Dengan pemanfaatan kanal tersebut, sebagian kargo yang biasanya ditransportasikan melalui jalan raya menggunakan angkutan darat seperti truk, trailer dan yang lainnya dapat dikirimkan ke kawasan Cikarang dan sekitarnya melalui kanal CBL ini,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).
Mantan Inspektur Jenderal Kemenhub ini juga mengatakan secara makro, keuntungan dari CBL adalah mengurangi porsi angkutan darat melalui jalan raya dimana beban jalan akibat angkutan logistik ini sudah dalam tahap memprihatinkan.
“Tingginya tingkat penggunaan jalan raya yang diakibatkan tingginya tingkat penggunaan angkutan darat menyebabkan kepadatan jalan raya yang semakin meningkat setiap harinya. Di samping itu, angkutan darat juga merupakan moda transportasi dengan tingkat kecelakaan paling tinggi dan dapat dinilai sebagai moda transportasi yang paling rentan terhadap risiko,” katanya.
Dirinya mengatakan, dengan adanya implementasi CBL Inland Waterway ini diharapkan dapat mengurangi porsi angkutan darat. Dengan begitu, maka tingkat kepadatan di jalan raya dapat dikurangi dan kerusakan jalan akibat angkutan barang dapat diminimalisir. Selain itu, manfaat lain yang diharapkan bisa didapat dari implementasi CBL ini adalah berkurangnya polusi udara yang diakibatkan angkutan darat, berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak, dan berkurangnya tingkat kecelakaan di jalan raya.
Perlu diketahui, CBL merupakan proyek strategis nasional yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan PP No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Pada kesempatan yang sama, Cris mengatakan bahwa CBL diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2020. Namun demikian, sampai dengan saat ini CBL belum dilaksanakan karena menunggu proses persetujuan perizinan dan rekomendasi dari beberapa Kementerian terkait seperti Kementerian ATR / BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta beberapa stakeholder lain yang terlibat.
Di samping itu, CBL masih memerlukan kejelasan terkait dengan pelaksana proyek karena PP No. 55 tahun 2018 hanya menyatakan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) sebagai koordinator rencana aksi, bukan sebagai pelaksana keseluruhan lingkup proyek. Tindaklanjut dari hal tersebut adalah BPTJ mengajukan sebagai PJPK CBL dan resmi ditunjuk sebagai PJPK pada bulan Maret 2019.
Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan BPTJ adalah dengan menginisiasi KPBU untuk melibatkan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan CBL Inland Waterway. Proyek CBL ini melibatkan banyak stakeholder dan membutuhkan dukungan dari semua stakeholder agar dapat diimplementasikan dengan efektif. Selain itu, Cris juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dari CBL adalah lokasi terminal yang akan dikembangkan.
“Ada 2 opsi terkait dengan lokasi terminal CBL. Opsi yang pertama yaitu terminal terletak di ujung kanal. Kelemahan dari opsi ini adalah banyaknya utilitas (jembatan dan pipa gas) yang harus direlokasi dan minimnya ketersediaan air kanal yang mencukupi. Sedangkan untuk lokasi yang kedua, terminal CBL akan dibangun di pertengahan kanal,” ungkapnya.
Di akhir kesempatan, Cris menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah akan terus fokus membangun sarana dan prasarana untuk mewujudkan transportasi logistik yang lebih efektif dan efisien. “Saat ini Pemerintah akan semakin giat mengembangkan sarana dan prasarana selain jalan raya untuk menunjang kegiatan logistik, seperti pengembangan infrastruktur kereta dan infrastruktur angkutan sungai, danau dan penyeberangan,” tutupnya.
Cikarang Bekasi Laut -Inland Waterway- adalah proyek strategis nasional yang memanfaatkan kanal banjir sebagai sarana untuk melakukan aktivitas logistik (pendistribusian barang menuju ke tempat tujuan akhir).
“Dengan pemanfaatan kanal tersebut, sebagian kargo yang biasanya ditransportasikan melalui jalan raya menggunakan angkutan darat seperti truk, trailer dan yang lainnya dapat dikirimkan ke kawasan Cikarang dan sekitarnya melalui kanal CBL ini,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi di Jakarta, Sabtu (13/4/2019).
Mantan Inspektur Jenderal Kemenhub ini juga mengatakan secara makro, keuntungan dari CBL adalah mengurangi porsi angkutan darat melalui jalan raya dimana beban jalan akibat angkutan logistik ini sudah dalam tahap memprihatinkan.
“Tingginya tingkat penggunaan jalan raya yang diakibatkan tingginya tingkat penggunaan angkutan darat menyebabkan kepadatan jalan raya yang semakin meningkat setiap harinya. Di samping itu, angkutan darat juga merupakan moda transportasi dengan tingkat kecelakaan paling tinggi dan dapat dinilai sebagai moda transportasi yang paling rentan terhadap risiko,” katanya.
Dirinya mengatakan, dengan adanya implementasi CBL Inland Waterway ini diharapkan dapat mengurangi porsi angkutan darat. Dengan begitu, maka tingkat kepadatan di jalan raya dapat dikurangi dan kerusakan jalan akibat angkutan barang dapat diminimalisir. Selain itu, manfaat lain yang diharapkan bisa didapat dari implementasi CBL ini adalah berkurangnya polusi udara yang diakibatkan angkutan darat, berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak, dan berkurangnya tingkat kecelakaan di jalan raya.
Perlu diketahui, CBL merupakan proyek strategis nasional yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan PP No.58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Pada kesempatan yang sama, Cris mengatakan bahwa CBL diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2020. Namun demikian, sampai dengan saat ini CBL belum dilaksanakan karena menunggu proses persetujuan perizinan dan rekomendasi dari beberapa Kementerian terkait seperti Kementerian ATR / BPN, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta beberapa stakeholder lain yang terlibat.
Di samping itu, CBL masih memerlukan kejelasan terkait dengan pelaksana proyek karena PP No. 55 tahun 2018 hanya menyatakan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) sebagai koordinator rencana aksi, bukan sebagai pelaksana keseluruhan lingkup proyek. Tindaklanjut dari hal tersebut adalah BPTJ mengajukan sebagai PJPK CBL dan resmi ditunjuk sebagai PJPK pada bulan Maret 2019.
Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan BPTJ adalah dengan menginisiasi KPBU untuk melibatkan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan CBL Inland Waterway. Proyek CBL ini melibatkan banyak stakeholder dan membutuhkan dukungan dari semua stakeholder agar dapat diimplementasikan dengan efektif. Selain itu, Cris juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dari CBL adalah lokasi terminal yang akan dikembangkan.
“Ada 2 opsi terkait dengan lokasi terminal CBL. Opsi yang pertama yaitu terminal terletak di ujung kanal. Kelemahan dari opsi ini adalah banyaknya utilitas (jembatan dan pipa gas) yang harus direlokasi dan minimnya ketersediaan air kanal yang mencukupi. Sedangkan untuk lokasi yang kedua, terminal CBL akan dibangun di pertengahan kanal,” ungkapnya.
Di akhir kesempatan, Cris menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah akan terus fokus membangun sarana dan prasarana untuk mewujudkan transportasi logistik yang lebih efektif dan efisien. “Saat ini Pemerintah akan semakin giat mengembangkan sarana dan prasarana selain jalan raya untuk menunjang kegiatan logistik, seperti pengembangan infrastruktur kereta dan infrastruktur angkutan sungai, danau dan penyeberangan,” tutupnya.
(akr)
Lihat Juga :
