BNI Bagikan Dividen Rp3,75 Triliun

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bagikan dividen untuk tahun buku 2018 sebesar Rp3,75 triliun kepada para pemegang saham. Jumlah tersebut setara 25% dari laba bersih 2018 sebesar Rp15,02 triliun atau Rp805 per lembar saham.

Sementara dividen untuk pemerintah atas kepemilikan 60% saham BNI disetorkan ke rekening kas negara. Direksi perseroan, dengan hak substitusi akan menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menjelaskan, dividen payout ratio yang diserahkan kepada pemegang saham mengalami penurunan menjadi 25% dari sebelumnya 35%. Menurutnya penurunan tersebut sesuai dengan usulan perseroan kepada pemegang saham. BNI melihat posisi rasio kecukupan modal atau CAR perseroan lebih rendah dari rata-rata industri di angka sekitar 23%.

"CAR BNI di level 18,5%. Sementara beberapa tahun terakhir kredit tumbuh selalu di atas industri. Kalau terus begini ruang ekspansi kami semakin terbatas. Rata-rata modal di industri perbankan di kisaran 23% sementara BNI 18,5%. Karena itu kita minta ke pemegang saham untuk menurunkan dividen payout ratio," ujar Baiquni di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Menurut Baiquni pengurangan dividen ini diharapkan bisa mendorong ekspansi bank untuk menumbuhkan bisnis. Dia menjelaskan laba per lembar saham sebesar Rp805 atau naik 10,3% dibandingkan tahun yang sama.

Dengan meningkatkan saldo laba di tahan, BNI akan akan menjaga CAR di level 18,5% hingga akhir tahun. Pasalnya, perseroan akan tetap gencar melakukan ekspansi tahun ini.”Sebesar 75% dari laba bersih atau Rp11,26 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan,” ujarnya.

Kinerja kuartal pertama 2019 BNI juga mencatatkan laba bersih Rp4,08 triliun. Laba bersih itu naik 11,5% yoy dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3,66 triliun.

Sementara itu untuk kredit BNI tumbuh 18,6% yoy dari Rp 439,46 triliun pada Maret 2018 menjadi Rp 521,35 triliun pada Maret 2019. Sementara, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 16,8% yoy dari Rp 492,90 triliun pada akhir Maret 2018 menjadi Rp575,75 triliun pada akhir Maret 2019.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BNI juga memutuskan untuk mengganti dua komisaris. Kedua komisaris baru tersebut adalah Hambra Samal yang menduduki posisi Wakil Komisaris Utama dan Ratih Nurdiati sebagai Komisaris. “RUPST menyetujui pengangkatan Hambra Samal sebagai Wakil Komisaris Utama berlaku sejak ditutupnya RUPST hari ini dan mengangkat Ratih Nurdiati sebagai anggota komisaris," katanya.

Pemilihan dua komisaris tersebut berarti, pemegang saham dan direksi secara resmi memberhentikan Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama perwakilan Kementerian BUMN kemudian digantikan oleh Hambra Samal. Pemegang saham juga memberhentikan Bistok Simbolon sebagai anggota komisaris digantikan Ratih Nurdiati.

Hambra Samal merupakan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis sejak 9 Februari 2016 hingga sekarang. Sebelum itu, Hambra menjabat sebagai staf ahli komunikasi strategis dan hubungan industrial sejak 27 Juli 2015 sampai 8 Februari 2016.

Ratih Nurdiati saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Kabinet sejak 2017 lalu. Sebelum itu, Ratih sempat menjabat sebagai Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet sejak 2015 hingga 2017.

Pengamat ekonomi dari INDEF Bhima Yudhistira mengingatkan dibutuhkan profil yang paham digitalisasi di jajaran direksi perusahaan BUMN. Menurutnya momen pergantian direksi harus dimanfaatkan untuk mengisi susunan direksi yang dengan yang lebih profesional, tidak memiliki ikatan relawan ataupun di partai. "Namun yang utama adalah mereka memahami perubahan teknologi digital dan mereka harus memiliki integritas yang teruji," ujar Bhima di Jakarta.