Kerusuhan Ibu Kota Tidak Baik Bagi Dunia Usaha
A
A
A
JAKARTA - Aksi unjuk rasa yang terjadi selama dua hari sejak 22 Mei 2019, kemarin terkait penolakan hasil rekapitulasi Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut kalangan pengusaha ditaksir telah menimbulkan kerugian hingga Rp100 miliar. Terlebih apabila terus dibiarkan bakal mengganggu iklim dunia usaha khususnya di sekitar wilayah Tanah Abang, Sarinah dan sekitarnya
Ketua umum Perkumpulan Pengusaha Muda Muslim Nasional (Permunas), Mulyadi Siregar mengutarakan, contohnya aksi demo yang berujung kerusuhan kemarin mengakibatkan tutupnya aktifitas perdagangan di pasar Tanah Abang. Belum lagi terang dia banyak pedagang kecil maupun pembeli dari daerah yang mencari kebutuhan Lebaran menjadi sangat terganggu.
"Kami dari perkumpulan pengusaha muda muslim nasional (permunas) meminta agar tidak ada lagi kericuhan yang membuat cemas warga. Mari kembali membangun persatuan kita bersama sebagai sesama anak bangsa," ujar Mulyadi kepada wartawan di Jakarta Kamis (23/5).
Menurutnya sudah saatnya semua pihak menahan diri, dan kembali menempuh jalur konstitusional untuk menyelesaikan sengketa politik. Khusus dunia usaha yang berbeda pilihan politik, Mulyadi berharap terciptanya suasana kondusif apalagi di bulan suci ramadhan ini.
Dia menambahkan, jangan sampai perbedaan politik justru berdampak terhadap sektor ekonomi yang akhirnya merugikan semuanya. "Mari merajut kembali persaudaraan yang selama ini terpolarisasi akibat pilihan politik," tuturnya.
Ketua umum Perkumpulan Pengusaha Muda Muslim Nasional (Permunas), Mulyadi Siregar mengutarakan, contohnya aksi demo yang berujung kerusuhan kemarin mengakibatkan tutupnya aktifitas perdagangan di pasar Tanah Abang. Belum lagi terang dia banyak pedagang kecil maupun pembeli dari daerah yang mencari kebutuhan Lebaran menjadi sangat terganggu.
"Kami dari perkumpulan pengusaha muda muslim nasional (permunas) meminta agar tidak ada lagi kericuhan yang membuat cemas warga. Mari kembali membangun persatuan kita bersama sebagai sesama anak bangsa," ujar Mulyadi kepada wartawan di Jakarta Kamis (23/5).
Menurutnya sudah saatnya semua pihak menahan diri, dan kembali menempuh jalur konstitusional untuk menyelesaikan sengketa politik. Khusus dunia usaha yang berbeda pilihan politik, Mulyadi berharap terciptanya suasana kondusif apalagi di bulan suci ramadhan ini.
Dia menambahkan, jangan sampai perbedaan politik justru berdampak terhadap sektor ekonomi yang akhirnya merugikan semuanya. "Mari merajut kembali persaudaraan yang selama ini terpolarisasi akibat pilihan politik," tuturnya.
(akr)