Pagu Anggaran Indikatif Lebih Kecil, PUPR Minta Tambah

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran sebesar Rp16,5 triliun untuk pagu anggaran tahun 2020. Hal ini setelah pagu anggaran Kementerian PUPR hanya disetujui sebesar Rp103,87 triliun atau lebih kecil dari usulan awal yakni Rp137,48 triliun.

“Dari hasil kajian Bappenas berdasarkan pelaksanaan program 2015-2018, dari 21 sasaran pokok yang menjadi tugas Kementerian PUPR terdapat sembilan sasaran pokok tercapai, delapan sasaran pokok perlu kerja keras, dan empat sasaran pokok sulit tercapai,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Awalnya, Kementerian PUPR mengusulkan pagu kebutuhan sebesar Rp137,48 triliun berdasarkan Surat Menteri PUPR kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tertanggal 15 Maret 2019. Namun, pagu anggaran Kementerian PUPR hanya disetujui sebesar RpRp103,87 triliun sehingga kembali menyusun pagu penyesuaian.

Sementara itu Menteri Basuki, menerangkan program infrastruktur PUPR tahun 2020 yakni melanjutkan/menyelesaikan Proyek Strategis Nasional, menuntaskan capaian target Renstra/RPJMN 2015-2019, meningkatkan Program Kerakyatan seperti PISEW, PAMSIMAS, SANIMAS, P3TGAI, Rumah Swadaya, Pembangunan Jembatan Gantung dan lainnya.

Ditambah melaksanakan penugasan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar, melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan SDM (manajerial & staf pelaksana) serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Sembilan sasaran pokok yang tercapai adalah pembangunan jalan nasional, jalan baru, jalan tol, irigasi rawa, rehabilitasi irigasi, waduk, kota baru, pelatihan konstruksi dan sertifikasi konstruksi.

Sedangkan delapan sasaran pokok yang perlu kerja keras untuk dicapai adalah kemantapan jalan, irigasi tambak, irigasi waduk, air baku, daya tampung air, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penanganan permukiman kumuh. "Selanjutnya empat sasaran pokok yang sulit tercapai adalah pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR dan penyediaan hunian layak," paparnya.