APPKSI Dorong Kemenko Kemaritiman Kaji Pencabutan PE CPO
APPKSI Dorong Kemenko Kemaritiman Kaji Pencabutan PE CPO
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) menyambut baik langkah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) yang akan mengkaji permintaan petani untuk mencabut pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Hal tersebut merupakan hasil dari pertemuan APPKSI dengan perwakilan Kemenko Kemaritiman pada Selasa (25/6) lalu. Sekretaris Jenderal APPKSI Arifin Nur Cahyono mengatakan, kedatangan APPKSI ke kantor Kemenko Maritim diterima oleh Sekretaris Menko Kemaritiman.
Dalam pertemuan tersebut, APPKSI meminta pemerintah untuk menghapuskan pungutan ekspor CPO. Saat ini pungutan tersebut tengah dihentikan sementara namun rencananya akan kembali diberlakukan 1 Juli mendatang.
"Kami diterima oleh sekretarisnya dengan Pak Luhut. Kami sampaikan bahwa kami menolak perberlakuan kembali pungutan itu. Kalau bisa dihapus saja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/6/2019).
Arifin menyatakan, alasan petani kelapa sawit menolak diberlakukan kembali pungutan tersebut karena berpotensi membuat harga kelapa sawit di tingkat petani anjlok.
"Alasannya karena jatuhnya harga TBS sawit. Ini yang merasakan ini para petani plasma. Pungutan ini juga tidak ada gunanya juga untuk petani plasma. Ini tidak sesuai dengan UU perkebunan dan rawan penyelewengan," jelas dia.
Padahal, lanjut Arifin, saat ini harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit sudah mulai merangkak naik. Meski kenaikan tersebut masih belum sesuai dengan harapan para petani.
"Sekarang masih merangkak naik, belum stabil. Petani plasma belum sepenuhnya merasakan kenaikan. Jadi kalau itu diberlakukan maka akan menekan harga lagi," tuturnya.
Menurut Arifin, pihak Kemenko Maritim telah berjanji untuk mempelajari lebih jauh mengenai tuntutan para petani ini. Bahkan, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berjanji untuk kembali memanggil para petani guna membahas masalah ini.
"Pak Luhut berjanji akan concern masalah petani ini. Karena dari awal beliau sudah concern sekali.Dia berjanji untuk kembali memanggil kita dari petani, akan membuka mediasi. Tapi beliau harus mempelajari dulu masalahnya. Sejauh ini kami menunggu untuk diundang lagi," pungkasnya.
Hal tersebut merupakan hasil dari pertemuan APPKSI dengan perwakilan Kemenko Kemaritiman pada Selasa (25/6) lalu. Sekretaris Jenderal APPKSI Arifin Nur Cahyono mengatakan, kedatangan APPKSI ke kantor Kemenko Maritim diterima oleh Sekretaris Menko Kemaritiman.
Dalam pertemuan tersebut, APPKSI meminta pemerintah untuk menghapuskan pungutan ekspor CPO. Saat ini pungutan tersebut tengah dihentikan sementara namun rencananya akan kembali diberlakukan 1 Juli mendatang.
"Kami diterima oleh sekretarisnya dengan Pak Luhut. Kami sampaikan bahwa kami menolak perberlakuan kembali pungutan itu. Kalau bisa dihapus saja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/6/2019).
Arifin menyatakan, alasan petani kelapa sawit menolak diberlakukan kembali pungutan tersebut karena berpotensi membuat harga kelapa sawit di tingkat petani anjlok.
"Alasannya karena jatuhnya harga TBS sawit. Ini yang merasakan ini para petani plasma. Pungutan ini juga tidak ada gunanya juga untuk petani plasma. Ini tidak sesuai dengan UU perkebunan dan rawan penyelewengan," jelas dia.
Padahal, lanjut Arifin, saat ini harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit sudah mulai merangkak naik. Meski kenaikan tersebut masih belum sesuai dengan harapan para petani.
"Sekarang masih merangkak naik, belum stabil. Petani plasma belum sepenuhnya merasakan kenaikan. Jadi kalau itu diberlakukan maka akan menekan harga lagi," tuturnya.
Menurut Arifin, pihak Kemenko Maritim telah berjanji untuk mempelajari lebih jauh mengenai tuntutan para petani ini. Bahkan, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berjanji untuk kembali memanggil para petani guna membahas masalah ini.
"Pak Luhut berjanji akan concern masalah petani ini. Karena dari awal beliau sudah concern sekali.Dia berjanji untuk kembali memanggil kita dari petani, akan membuka mediasi. Tapi beliau harus mempelajari dulu masalahnya. Sejauh ini kami menunggu untuk diundang lagi," pungkasnya.
(fjo)
Explore More