Perang Dagang Masih Berlanjut, Menkeu Prediksi Ekonomi Global Tumbuh 3,1%

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini bakal lebih rendah dari tahun sebelumnya. Karena risiko yang sifatnya negatif yaitu eskalasi ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, ditambah munculnya sikap proteksionisme dari negara-negara maju.

Bahkan, Sri Mulyani mengamini pendapat Ketua Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde, yang menyampaikan risiko perang dagang membuat pertumbuhan ekonomi dunia akan turun 0,5%.

Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini ditaksir 3,5%, dan tahun depan diharapkan lebih baik menjadi 3,6%. "Namun, kalau perang dagang kedua negara masih terus berjalan maka pertumbuhan ekonomi global hanya akan mencapai 3,1%. Jadi ini risikonya sangat besar," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (28/6/2019).

Mengenai sikap AS dan China sendiri, Sri Mulyani menilai masih ada jarak yang signifikan dari kedua pemimpin negara yaitu Donald Trump dan Xi Jinping.

Dalam pidato pembukaan Trump di KTT G20 Jepang, kata Sri Mulyani, Presiden AS tersebut kembali mengungkapkan pentingnya isu perdagangan yang adil, adanya asas resiprokal, yaitu yang saling sama adil. Trump selalu menggunakan perdagangan bebas dengan kalimat predatory nation yang hanya memanfaatkan perekonomian AS.

"Ini menggambarkan dalam konsep Presiden Trump, masih ada negara-negara yang dianggap melakukan praktik-praktik yang merugikan Amerika Serikat," terang Sri Mulyani.

Meski demikian, hal ini dipandang positif. Karena Trump mengajak semua supaya kita semua harus menghilangkan berbagai macam distorsi tersebut untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Di sisi lain, lanjut Menkeu, Xi Jinping menganggap situasi ekonomi global saat ini disebabkan oleh kebijakan yang memang dibuat oleh seseorang oleh suatu negara untuk keinginannya sendiri. Untuk bisa menciptakan win win solution adalah harus memperbaiki dan bersama-sama menciptakan solusinya.

Dari semua pimpinan negara yang melakukan intervensi di sesi pertama, menurut Menkeu, semuanya menginginkan adanya reformasi di WTO (World Trade Organization). "Mungkin penekanannya berbeda-beda tapi yang paling penting adalah reformasi WTO mengenai dispute settlement-nya, mekanisme untuk menangani dispute settlement," terangnya.

Yang kedua, lanjut Sri Mulyani menceritakan, menangani berbagai hal yang sifatnya kebijakan multilateral yang ketap terdistorsi. Dan tentunya harus bisa menyelesaikan perbedaan sehingga mencapai apa yang disebut praktik perdagangan yang adil.

"Jadi saya rasa yang paling penting adalah masalah itu. Investasi dan perdagangan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi di negara-negara G20 yang bisa mempengaruhi ekonomi global. Ini salah satu isu yang penting," kata Sri Mulyani seraya menambahkan, hampir semua negara sepakat melakukan reformasi perdagangan bebas dan perlunya mengurangi ketegangan perdagangan internasional.

Namun, tambah Sri Mulyani, sejauh ini belum ada kesepakatan untuk mengurangi ketidakpastian global. Diharapkan hasil KTT G20 bisa mewadahi perbedaan itu dalam sebuah kesepakatan bersama. Dan semua negara G20 berharap ada hasil dari pertemuan Presiden Trump dan Xi Jinping.

"Masing-masing masih menggunakan retorikanya. Dari sisi China, mengatakan kalau ingin mencapai win win solution, keduanya harus memiliki niat yang baik untuk mencapai solusi tersebut. Sementara dari Presiden Trump menganggap masih ada tindakan-tindakan yang perlu dikoreksi dari perdagangan bebas," terang Menkeu.