Bos Inalum: Hilirisasi Tambang Butuh Intensif Fiskal

JAKARTA - Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin mengatakan butuh terobosan untuk melaksanakan program hilirisasi mineral dan batubara. Adapun terobosan tersebut di antaranya terkait kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan.

“Kami dari industri hilir membutuhkan insentif fiskal karena pemerintah pasti mendapatkan pajak dan kenaikan PPn (Pajak Pertambahan Nilai) atau PPh (Pajak Penghasilan) jauh lebih besar dari objek produk hilirnya,” ujar dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Tak hanya itu, kebutuhan material secara berkesinambungan juga harus mampu dipenuhi di dalam negeri. “Misalnya saja komoditas nikel itu sekarang kita ekspor mendekati 3 juta ton per tahun. Padahal kalau mau bangun pabrik stainless steel kebutuhannya mencapai 5 juta ton,” jelasnya.

Masalah serupa, tak hanya dari komoditas nikel. Pihaknya menyebut pasokan batu bara jadi persoalan penting dalam menjalankan program hilirisasi. Ia mencontohkan, PTBA itu sekarang produksinya mencapai 25 juta ton per tahun tapi dalam 5 tahun ke depan untuk mencukupi pembangkit listrik mencapai 11 juta ton per tahun.

“Itu belum mencukupi kebutuhan pabrik syngas, metanol, dan DME (Demethyl Ether) membutuhkan 13 juta ton per tahun. Akibatnya dalam 5 tahun ke depan tadinya ekspor 25 juta ton akan menyerap 24 juta ton untuk mengubah jadi listrik, syngas dan metanol,” ucapnya.