Saran Ahli Tambang Agar Produksi Batu Bara Tidak Oversupply
loading...
Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan batu bara agar produksi tidak mengalami oversupply.
"Memang sudah dicantumkan, misal produksi perusahaan A sejumlah sekian juta ton. Itu yang harus dipatuhi dan biasanya tidak bisa melewati itu karena memang sudah dikontrol secara online oleh Kementerian ESDM. Kecuali ada peningkatan yang sudah diizinkan," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Kamis (22/4/2021).
Dia melanjutkan, pemerintah juga perlu mengawasi faktor keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap capaian produksi akhir yang akan berhasil dilakukan oleh perusahaan.
Hal lain yang harus diawasi juga adalah penambangan ilegal. Harga batu bara yang semakin bagus tentu akan menarik pihak-pihak penambang ilegal untuk melakukan kegiatan penambangan. "Ini saran saya harus diawasi dengan ketat. Kemudian harus dilakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan pasar dan global," jelasnya.
Dia menambahkan, di dalam negeri sendiri batu bara digunakan untuk bahan bakar di pembangkit listrik. Sisanya digunakan untuk industri semen, tekstil, dan smelter. Sementara kebutuhan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) ditargetkan dapat mencapai 137,5 juta ton pada tahun 2021.
"Apabila terjadi kelebihan suplai di global, itu tidak bisa diserta merta ditambah ke pasar dalam negeri karena memang sudah keterbatasan. Jadi mau tidak mau pengusaha harus mencari pembeli baru. Misalnya seprti di Myanmar, India, sehingga itu bisa terserap semua," tuturnya.
Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan adanya tambahan jumlah produksi batu bara sebesar 75 juta ton untuk penjualan ke luar negeri.
Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah produksi batu bara pada tahun 2021 meningkat menjadi 625 juta ton dari target target sebelumnya 550 juta ton.
"Memang sudah dicantumkan, misal produksi perusahaan A sejumlah sekian juta ton. Itu yang harus dipatuhi dan biasanya tidak bisa melewati itu karena memang sudah dikontrol secara online oleh Kementerian ESDM. Kecuali ada peningkatan yang sudah diizinkan," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Kamis (22/4/2021).
Dia melanjutkan, pemerintah juga perlu mengawasi faktor keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap capaian produksi akhir yang akan berhasil dilakukan oleh perusahaan.
Hal lain yang harus diawasi juga adalah penambangan ilegal. Harga batu bara yang semakin bagus tentu akan menarik pihak-pihak penambang ilegal untuk melakukan kegiatan penambangan. "Ini saran saya harus diawasi dengan ketat. Kemudian harus dilakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan pasar dan global," jelasnya.
Dia menambahkan, di dalam negeri sendiri batu bara digunakan untuk bahan bakar di pembangkit listrik. Sisanya digunakan untuk industri semen, tekstil, dan smelter. Sementara kebutuhan batu bara dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) ditargetkan dapat mencapai 137,5 juta ton pada tahun 2021.
"Apabila terjadi kelebihan suplai di global, itu tidak bisa diserta merta ditambah ke pasar dalam negeri karena memang sudah keterbatasan. Jadi mau tidak mau pengusaha harus mencari pembeli baru. Misalnya seprti di Myanmar, India, sehingga itu bisa terserap semua," tuturnya.
Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan adanya tambahan jumlah produksi batu bara sebesar 75 juta ton untuk penjualan ke luar negeri.
Dengan adanya penambahan tersebut, jumlah produksi batu bara pada tahun 2021 meningkat menjadi 625 juta ton dari target target sebelumnya 550 juta ton.
(ind)
Lihat Juga :
