Sebanyak 1.862 Gedung Kemenkeu Bakal Diasuransikan
Jum'at, 12 Juli 2019 - 19:45 WIB
Sebanyak 1.862 Gedung Kemenkeu Bakal Diasuransikan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan mengasuransikan seluruh gedung barang milik negara (BMN) semua kementerian/lembaga. Hal ini untuk mengantisipasi risiko bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, kejatuhan barang dari angkasa dan kebakaran.
Direktur Barang Milik Negara Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, untuk tahap awal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengasuransikan 1.862 gedung Kemenkeu yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun ini.
"Ada 1.862 bangunan gedung tersebar di seluruh Indonesia. Launching Agustus, paling telat September sudah dilaksanakan," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Encep melanjutkan, asuransi dilakukan agar barang milik negara memiliki jaminan apabila terjadi bencana. Nantinya, asuransi tersebut akan ditangani oleh perusahaan konsorsium asuransi yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
"Sudah ada 58 asuransi, terdiri dari 52 asuransi umum dan enam reasuransi. Kami tidak menentukan siapa yang boleh atau tidak. Kami hanya membuat syarat ketentuan dan ingin memastikan asuransi ini sudah memenuhi syarat sehat," jelasnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini asuransi BMN belum dijalankan karena masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sedang melakukan revaluasi aset.
"Kalau revaluasi sudah diaudit, maka akan kita asuransikan. Kita mulai dari Kemenkeu karena relatif paling dekat dan sudah tahu persis gedungnya di mana, kondisinya, sehingga mudah untuk menunjukkan pada asuransi," tuturnya.
Isa menambahkan, pemerintah hanya mengasuransikan gedung, tidak termasuk tanah. Namun dia menyebutkan jumlah anggaran yang akan diasuransikan. "Tanah tidak diasuransikan, tetapi gedungnya. Saat ini sedang dalam tahap audit BPK. Setelah itu baru kita tahun persisi berapa nilai yang akan diasuransikan," tuturnya.
Direktur Barang Milik Negara Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, untuk tahap awal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengasuransikan 1.862 gedung Kemenkeu yang tersebar di seluruh Indonesia pada tahun ini.
"Ada 1.862 bangunan gedung tersebar di seluruh Indonesia. Launching Agustus, paling telat September sudah dilaksanakan," ujarnya di Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Encep melanjutkan, asuransi dilakukan agar barang milik negara memiliki jaminan apabila terjadi bencana. Nantinya, asuransi tersebut akan ditangani oleh perusahaan konsorsium asuransi yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
"Sudah ada 58 asuransi, terdiri dari 52 asuransi umum dan enam reasuransi. Kami tidak menentukan siapa yang boleh atau tidak. Kami hanya membuat syarat ketentuan dan ingin memastikan asuransi ini sudah memenuhi syarat sehat," jelasnya.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini asuransi BMN belum dijalankan karena masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sedang melakukan revaluasi aset.
"Kalau revaluasi sudah diaudit, maka akan kita asuransikan. Kita mulai dari Kemenkeu karena relatif paling dekat dan sudah tahu persis gedungnya di mana, kondisinya, sehingga mudah untuk menunjukkan pada asuransi," tuturnya.
Isa menambahkan, pemerintah hanya mengasuransikan gedung, tidak termasuk tanah. Namun dia menyebutkan jumlah anggaran yang akan diasuransikan. "Tanah tidak diasuransikan, tetapi gedungnya. Saat ini sedang dalam tahap audit BPK. Setelah itu baru kita tahun persisi berapa nilai yang akan diasuransikan," tuturnya.
(fjo)
Lihat Juga :
