Penerapan B30 Jadi Jurus Jokowi Kurangi Impor Minyak
Senin, 12 Agustus 2019 - 19:21 WIB
Penerapan B30 Jadi Jurus Jokowi Kurangi Impor Minyak
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pada Januari 2020 nanti pelaksanaan mandatori biodiesel sudah bisa berpindah dari B20 (Biodiesel 20) menjadi B30. Harapan ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8) sore.
“Kita pengen lebih cepat, dan mulai dari B20 ini mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Dia mengatakan, melalui konsisten menerapkan B20 ini dapat menghemat kurang lebih USD5,5 miliar per tahun. Angka yang dinilainya sangat besar, selainya itu yang tidak kalah pentingnya dari penerapan B20 yakni menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, yang kita harapkan menimbulkan dampak terhadap 17 juta petani, pekebun dan pekerja yang ada di kelapa sawit.
Menurut Presiden, tekanan terhadap kelapa sawit kita betul-betul perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga benar-benar memiliki sebuah bargaining position yang baik. Apakah itu terhadap Uni Eropa (UE) maupun negara-negara lain yang mencoba membuat bargaining position Indonesia lemah.
Terkait kabar bahwa CPO ini juga bisa dibuat avtur, Presiden Jokowi minta agar hal ini ditekuni lagi lebih dalam, sehingga kalau bisa mengurangi impor avtur. Harapnya defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan akan semakin baik.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan akan mencek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini, termasuk nanti kalau meloncat ke B30. “Saya enggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau bisa saja saya akan gunakan Price Waterhouse (Price Waterhouse Coopers, red) dan lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan,” ucap Presiden.
Lebih lanjut dia juga menekankan, bahwa harus ada kesadaran dari semuanya bahwa kondisi CPO RI tengah tertekan oleh permintaan dunia sehingga semuanya harus memiliki komitmen yang sama. Ditambah serta punya keinginan yang sama bahwa pasar domestik bisa mengatasi problem yang ada.
Presiden juga meminta laporan nanti dari Pertamina terkait dengan pemanfaatan CPO melalui coldprocessing untuk memproduksi green diesel, greengasoline di kilang-kilang minyak milik PT Pertamina.
“Saya kira kita tahu selain di Pertamina di pabrik-pabrik kelapa sawit juga perlu didorong untuk membangun stand-alone green fuel. Ini penting, semua untuk mempercepat perkembangan industri green refinery kita,” tandasnya.
“Kita pengen lebih cepat, dan mulai dari B20 ini mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Jakarta, Senin (12/8/2019).
Dia mengatakan, melalui konsisten menerapkan B20 ini dapat menghemat kurang lebih USD5,5 miliar per tahun. Angka yang dinilainya sangat besar, selainya itu yang tidak kalah pentingnya dari penerapan B20 yakni menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, yang kita harapkan menimbulkan dampak terhadap 17 juta petani, pekebun dan pekerja yang ada di kelapa sawit.
Menurut Presiden, tekanan terhadap kelapa sawit kita betul-betul perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga benar-benar memiliki sebuah bargaining position yang baik. Apakah itu terhadap Uni Eropa (UE) maupun negara-negara lain yang mencoba membuat bargaining position Indonesia lemah.
Terkait kabar bahwa CPO ini juga bisa dibuat avtur, Presiden Jokowi minta agar hal ini ditekuni lagi lebih dalam, sehingga kalau bisa mengurangi impor avtur. Harapnya defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan akan semakin baik.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan akan mencek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini, termasuk nanti kalau meloncat ke B30. “Saya enggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau bisa saja saya akan gunakan Price Waterhouse (Price Waterhouse Coopers, red) dan lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan,” ucap Presiden.
Lebih lanjut dia juga menekankan, bahwa harus ada kesadaran dari semuanya bahwa kondisi CPO RI tengah tertekan oleh permintaan dunia sehingga semuanya harus memiliki komitmen yang sama. Ditambah serta punya keinginan yang sama bahwa pasar domestik bisa mengatasi problem yang ada.
Presiden juga meminta laporan nanti dari Pertamina terkait dengan pemanfaatan CPO melalui coldprocessing untuk memproduksi green diesel, greengasoline di kilang-kilang minyak milik PT Pertamina.
“Saya kira kita tahu selain di Pertamina di pabrik-pabrik kelapa sawit juga perlu didorong untuk membangun stand-alone green fuel. Ini penting, semua untuk mempercepat perkembangan industri green refinery kita,” tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
