Sri Mulyani Siap Bahas Pajak Ponsel Ilegal dengan Rudiantara

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membuka ruang untuk membahas seputar pajak pada pelaksanaan aturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Wacana pengenaan pajak pada ponsel ilegal ini sejauh ini masih sebatas pembahasan internal.

Sri Mulyani sendiri mengaku, masih belum mengetahui secara pasti instrumen pajak macam apa yang dibutuhkan pada aturan IMEI ini. "Saya terus terang tadi cek ke dirjen pajak. Kami juga ingin cek ke Pak Rudiantara maksudnya pajak apa karena terus terang kita di Kemenkeu untuk pertama kali kita concern kalau ada barang-barang ilegal yang masuk dan selama ini yang melakukan tugasnya adalah bea dan cukai," kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2018).

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, terkait dengan instrumen pajak apa yang dibutuhkan untuk memberantas ponsel ilegal maka siap melakukan pertemuan dengan Menkominfo Rudiantara. "Kami akan duduk bersama dengan eselon 1-nya Pak Rudiantara, aspek apa sih yang sebetulnya dibutuhkan dari kami Kementerian Keuangan. Kami siap saja membahasnya, apakah ini dari pajak impornya atau aspek lainnya, nanti kita akan lihat," jelasnya.

Mantan Direktur Bank Dunia itu mengaku masih mematangkan aturan pajak IMEI untuk mencegah barang ilegal yang masuk tanpa membayar pajak. Sebelumnya, Pemerintah terus menggodok aturan validasi IMEI sebelum kebijakan tersebut mulai diterapkan. Terbaru, pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai masalah pajaknya.

"Ya nanti kita akan terus matangkan dengan kementerian terkait. Dalam hal ini kan sesuai anggaran yang disampaikan oleh bapak presiden mengenai lembaga atau institusi nya, kita akan bahas dengan kementerian terkait," terang Menkeu.