Penyelewengan Bikin BBM Subsidi Jebol 1,4 Juta KL
Kamis, 22 Agustus 2019 - 11:27 WIB
Penyelewengan Bikin BBM Subsidi Jebol 1,4 Juta KL
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tahun ini berpotensi jebol hingga 1,4 juta kiloliter (kl).
Berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas realisasi volume BBM bersubsidi jenis solar sampai Juli 2019 sebesar 9,04 juta kiloliter dan diproyeksikan sampai akhir tahun 2019 sebesar 15,31-15,94 juta kl. Artinya, ada potensi kuota berlebih sebesar 0,8-1,4 juta kl atau berpotensi 5,5-9,6%.
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 kuota BBM bersubsidi jenis solar ditetapkan sebesar 14,5 juta kl. Adapun jumlah kuota tersebut lebih kecil dibandingkan pada 2018 sebesar 15,62 juta kl.
“Kami sudah memprediksi akan terjadi over kuota BBM bersubsidi dari yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, kami sepakat untuk melakukan pengendalian,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Gedung BPH Migas, Jakarta, kemarin. Menurut dia, jebolnya kuota tersebut disebabkan maraknya praktik penyelewengan BBM bersubsidi.
Pihaknya menyebut, banyaknya penyelewengan solar dilakukan oleh industri tambang dan perkebunan. “Di duga wilayah penyimpangan BBM subsidi banyak terjadi di daerah tambang dan perkebunan. Selanjutnya, kami bersama pihak berwajib akan berkoordinasi melakukan peningkatan pengawasan, pengendalian, sosialisasi, hingga penindakan hukum,” ujar dia.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Mas’ud Khamid, menambahkan terdapat sejumlah daerah yang diduga banyak menyelewengkan BBM bersubsidi jenis solar. Adapun wilayah penyelewengan tertinggi terjadi di daerah yang industri tambang dan perkebunan sedang menggeliat.
“Kami mengindikasi ada sejumlah provinsi yang over kuota (utamanya) di daerah yang industri tambangnya mulai bergeliat. Di antaranya Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi,” tandas dia.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya mengakuisisi perusahaan minyak dan gas bumi (migas) di luar negeri. Hal itu sebagai respons perseroan dalam mendukung pemerintah mengurangi defisit neraca perdagangan dan menekan impor bahan bakar minyak (BBM).
Vice President Coroprate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, saat ini perseroan telah memiliki aset lapangan migas di luar negeri melalui anak usahanya, yakni Pertamina Internasional EP. Sejumlah aset Pertamina di luar negeri di antaranya Irak, Aljazair, Malaysia, Kanada, Kolombia, Prancis, Gabon, Myanmar, Namibia, dan Tanzania.
”Pertamina siap jika nanti penugasan tersebut diberikan dengan memperhatikan aspek risiko dan keekonomian. Saat ini melalui Pertamina Internasional EP telah memiliki 12 aset di berbagai negara,” ujarnya. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mendukung Pertamina lebih agresif melakukan akuisisi perusahaan migas di luar negeri.
Selain mendukung pemerintah mengurangi defisit neraca perdagangan dan menekan impor BBM, hal ini juga mendorong mewujudkan cita-cita Pertamina menjadi world class energy company. ”Bagus itu, biar bisa menjadi world class company harus punya ladang minyak di luar negeri,” ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas Andang Bachtiar mengatakan, Pertamina harus lebih agresif melakukan akuisisi perusahaan migas di luar negeri. ”Dengan demikian, volume impor minyak kita akan tergantikan oleh pengiriman entitlement ke Indonesia yang akan meringankan beban defisit neraca perdagangan,” kata dia. (Nanang Wijayanto)
Berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas realisasi volume BBM bersubsidi jenis solar sampai Juli 2019 sebesar 9,04 juta kiloliter dan diproyeksikan sampai akhir tahun 2019 sebesar 15,31-15,94 juta kl. Artinya, ada potensi kuota berlebih sebesar 0,8-1,4 juta kl atau berpotensi 5,5-9,6%.
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 kuota BBM bersubsidi jenis solar ditetapkan sebesar 14,5 juta kl. Adapun jumlah kuota tersebut lebih kecil dibandingkan pada 2018 sebesar 15,62 juta kl.
“Kami sudah memprediksi akan terjadi over kuota BBM bersubsidi dari yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, kami sepakat untuk melakukan pengendalian,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Gedung BPH Migas, Jakarta, kemarin. Menurut dia, jebolnya kuota tersebut disebabkan maraknya praktik penyelewengan BBM bersubsidi.
Pihaknya menyebut, banyaknya penyelewengan solar dilakukan oleh industri tambang dan perkebunan. “Di duga wilayah penyimpangan BBM subsidi banyak terjadi di daerah tambang dan perkebunan. Selanjutnya, kami bersama pihak berwajib akan berkoordinasi melakukan peningkatan pengawasan, pengendalian, sosialisasi, hingga penindakan hukum,” ujar dia.
Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Mas’ud Khamid, menambahkan terdapat sejumlah daerah yang diduga banyak menyelewengkan BBM bersubsidi jenis solar. Adapun wilayah penyelewengan tertinggi terjadi di daerah yang industri tambang dan perkebunan sedang menggeliat.
“Kami mengindikasi ada sejumlah provinsi yang over kuota (utamanya) di daerah yang industri tambangnya mulai bergeliat. Di antaranya Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi,” tandas dia.
Sementara itu, PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya mengakuisisi perusahaan minyak dan gas bumi (migas) di luar negeri. Hal itu sebagai respons perseroan dalam mendukung pemerintah mengurangi defisit neraca perdagangan dan menekan impor bahan bakar minyak (BBM).
Vice President Coroprate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, saat ini perseroan telah memiliki aset lapangan migas di luar negeri melalui anak usahanya, yakni Pertamina Internasional EP. Sejumlah aset Pertamina di luar negeri di antaranya Irak, Aljazair, Malaysia, Kanada, Kolombia, Prancis, Gabon, Myanmar, Namibia, dan Tanzania.
”Pertamina siap jika nanti penugasan tersebut diberikan dengan memperhatikan aspek risiko dan keekonomian. Saat ini melalui Pertamina Internasional EP telah memiliki 12 aset di berbagai negara,” ujarnya. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mendukung Pertamina lebih agresif melakukan akuisisi perusahaan migas di luar negeri.
Selain mendukung pemerintah mengurangi defisit neraca perdagangan dan menekan impor BBM, hal ini juga mendorong mewujudkan cita-cita Pertamina menjadi world class energy company. ”Bagus itu, biar bisa menjadi world class company harus punya ladang minyak di luar negeri,” ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Daerah Penghasil Migas Andang Bachtiar mengatakan, Pertamina harus lebih agresif melakukan akuisisi perusahaan migas di luar negeri. ”Dengan demikian, volume impor minyak kita akan tergantikan oleh pengiriman entitlement ke Indonesia yang akan meringankan beban defisit neraca perdagangan,” kata dia. (Nanang Wijayanto)
(nfl)
Lihat Juga :
