Indef Prediksi Utang BUMN Bakal Terus Membengkak
Senin, 26 Agustus 2019 - 05:38 WIB
Indef Prediksi Utang BUMN Bakal Terus Membengkak
A
A
A
JAKARTA - Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, memprediksi utang Indonesia tahun 2020 akan terus meningkat. Hal ini seiring ambisi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang superagresif, tidak hanya menguras kantong APBN secara langsung, tetapi faktanya juga turut menyeret dana dari BUMN.
"Disisi lain, utang Badan Usaha Milik Negara akan terus membengkak karena tahun ini saja sudah mencapai 43,93%," ujar Abra di Jakarta, Minggu (25/8/2019).
Dia mengatakan dari proyeksi kebutuhan infrastruktur Rp4.700 triliun selama2015 hingga 2019, APBN diprediksi hanya mampu menutup 41,3% kebutuhannya. Sedangkan BUMN ditargetkan dapat menyumbang 22% atau Rp1.034 triliun.
"Kita paham betul bahwa Penyertaan Modal Negara merupakan instrumen investasi yang dilakukan pemerintah kepada BUMN, dengan menempatkan sejumlah dana dan/atau barang untuk tujuan jangka panjang, yang hasilnya akan kembali pada pemerintah dalam bentuk pajak, dividen, dan lainnya," jelasnya.
Dia menambahkan alokasi PMN kepada BUMN selama periode 2015-2018 mencapai Rp130,3 triliun. Dari besarnya nilai PMN tersebut, mestinya memiliki dampak yang positif untuk perbaikan kinerja BUMN.
Ironisnya, dikala alokasi PMN sangat besar justru masih banyak BUMN yang menghadapi tekanan keuangan, yang pada gilirannya kembali membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Dengan melihat beratnya tantangan yang dihadapi oleh BUMN, pemerintah tidak boleh memaksakan BUMN mengerjakan penugasan pemerintah. Berikan BUMN kesempatan untuk mereview ulang feasibility study dari tiap proyek yang diinisiasi pemerintah (K/L), apakah proyek-proyek tersebut memang layak secara bisnis," jelasnya.
"Disisi lain, utang Badan Usaha Milik Negara akan terus membengkak karena tahun ini saja sudah mencapai 43,93%," ujar Abra di Jakarta, Minggu (25/8/2019).
Dia mengatakan dari proyeksi kebutuhan infrastruktur Rp4.700 triliun selama2015 hingga 2019, APBN diprediksi hanya mampu menutup 41,3% kebutuhannya. Sedangkan BUMN ditargetkan dapat menyumbang 22% atau Rp1.034 triliun.
"Kita paham betul bahwa Penyertaan Modal Negara merupakan instrumen investasi yang dilakukan pemerintah kepada BUMN, dengan menempatkan sejumlah dana dan/atau barang untuk tujuan jangka panjang, yang hasilnya akan kembali pada pemerintah dalam bentuk pajak, dividen, dan lainnya," jelasnya.
Dia menambahkan alokasi PMN kepada BUMN selama periode 2015-2018 mencapai Rp130,3 triliun. Dari besarnya nilai PMN tersebut, mestinya memiliki dampak yang positif untuk perbaikan kinerja BUMN.
Ironisnya, dikala alokasi PMN sangat besar justru masih banyak BUMN yang menghadapi tekanan keuangan, yang pada gilirannya kembali membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Dengan melihat beratnya tantangan yang dihadapi oleh BUMN, pemerintah tidak boleh memaksakan BUMN mengerjakan penugasan pemerintah. Berikan BUMN kesempatan untuk mereview ulang feasibility study dari tiap proyek yang diinisiasi pemerintah (K/L), apakah proyek-proyek tersebut memang layak secara bisnis," jelasnya.
(ven)
Lihat Juga :
