Fokus Hilirisasi Industri untuk Dukung Lompatan Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah optimistis implementasi kebijakan hilirisasi industri akan menjaga kekuatan perekonomian nasional agar tidak mudah terombang-ambing di tengah fluktuasi harga komoditas. Industri pengolahan diyakini amat penting dalam upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

"Dengan fokus hilirisasi industri, tentunya akan bisa melakukan lompatan kemajuan lagi bagi ekonomi kita. Maka itu, perlu dipacu pertumbuhan dan pengembangan industri pengolahan di dalam negeri," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (26/8/2019).

Mengenai potensi sumber daya alam, Menperin menjelaskan, Indonesia punya keunggulan komparatif dibanding negara lain. Dengan modal inovasi, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dan penguasaan teknologi, Indonesia diyakini akan mampu menggenjot nilai tambah komoditasnya lebih tinggi lagi. Langkah strategis tersebut telah tertuang dalam peta jalan Making Indonesia 4.0.

Airlangga menyebutkan, hilirisasi industri telah berjalan di berbagai sektor, antara lain pertambangan dan perkebunan. Contohnya di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah, yang sudah berhasil melakukan hilirisasi terhadap nickel ore menjadi stainless steel.

Lompatan kemajuan lain menurutnya tampak pada hilirisasi industri sawit. Produk hilir sawit cenderung meningkat dalam kurun lima tahun terakhir. Kontribusinya terhadap perolehan devisa pun cukup signifikan. "Pada tahun 2018, rasio volume ekspor bahan baku dan produk hilir sebesar 19% banding 81%," ujarnya.

Airlangga mengemukakan, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kernel sawit mentah (CPKO) dengan produksi pada 2018 sebesar 47 juta ton. Laju pertumbuhan produksi minyak sawit pun diperkirakan meningkat signifikan.
"Ekspor minyak sawit dan produk turunannya menyumbang devisa negara hingga USD22 miliar per tahun," tandasnya

Menperin menambahkan, pihaknya terus mengawal kebijakan mandatori biodiesel 20% (B20), yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal tahun 2020. Kemudian, diharapkan pada tahun 2021-2022, komposisi penggunaan bahan bakar nabati akan ditingkatkan menjadi B50 dan B100.

Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel, jelasnya, membawa banyak manfaat, antara lain penghematan impor BBM diesel, pengurangan emisi, dan terbukti mampu menahan jatuhnya harga CPO internasional pada saat terjadi kelebihan suplai pada periode tahun 2015-2016.

Kementerian Perindustrian pun telah menyusun peta jalan pengembangan industri yang terintegrasi dengan kebijakan biofuel nasional. Hal ini untuk mewujudkan industri nasional yang rendah emisi karbon dan berwawasan lingkungan.