GINSI Minta Dilibatkan Sebagai Mitra Strategis Sektor Importasi
Rabu, 28 Agustus 2019 - 22:43 WIB
GINSI Minta Dilibatkan Sebagai Mitra Strategis Sektor Importasi
A
A
A
JAKARTA - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mengajak pemerintah dan instansi terkait untuk melibatkan asosiasi sebagai mitra strategis, mengingat pendapatan negara dari kegiatan importasi yang berasal dari bea masuk dan pajak-pajak lainnya cukup besar.
Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Capt. Subandi mengatakan, asosiasinya berkomitmen terus memberikan edukasi kepada para importir agar bisa mengembangkan jenis usahanya dengan peraturan-peraturan yang ada saat ini.
"Kami terus mengajak pemerintah agar mau melibatkan GINSI selaku asosiasi sebagai mitra strategis. Selama ini (yang kami rasakan) komitmen pemerintah masih kurang melibatkan asosiasi importir, sehingga seringkali kebijakan yang diterbitkan kurang tepat," ujar Subandi di dampingi Sekjen BPP GINSI Erwin Taufan, dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Subandi mengatakan, GINSI DKI Jakarta terus menginventaris manfaat kehadiran PLB di Indonesia. Oleh karenanya, ungkap dia, menggeneralisir importir nakal adalah anggapan yang salah. "Ke depan kita ingin menurunkan cost logistik nasional, maka kebijakan apa lagi yang akan diterbitkan pemerintah untuk hal itu. Kita akan terus pantau," ujarnya.
Kendati begitu, Subandi mengungkapkan sejumlah pungutan tak jelas atau kategori liar masih terjadi dilakukan oleh perusahaan agen pelayaran asing pengangkut ekspor impor pada aktivitas importasi. Pungutan liar itu antara lain; biaya EHS (equipment handling surcharges), biaya EHC (equipment handling cost), uang jaminan kontainer impor, biaya surveyor, administrasi impor, dokumen fee, dan lain sebagainya.
"Jika biaya-biaya itu enggak dibayar importir, maka dokumen delivery order (DO) enggak diberikan oleh agen pelayaran sehingga barang impor tidak bisa keluar dari pelabuhan.
Saat ini, terdaftar aktif sebanyak 400 perusahaan importir anggota GINSI DKI Jakarta. Pada kesempatan FGD itu juga dilakukan memorandum of understanding (MoU) antara pengurus GINSI DKI yang diwakili Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Capt. Subandi dengan Petrus Tjandra selaku Presiden Direktur ICDX Logistik Berikat, salah satu perusahaan pengelola pusat logistik berikat.
Presdir PT ICDX Logistik Berikat Petrus Tjandra mengatakan, pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) mengharapkan adanya kordinasi antarkementerian dan lembaga terkait guna menyukseskan fungsi dan peran PLB. "Fasilitas PLB sebagai solusi dalam memperbaiki performance logistik nasional yang kini merosot," ujarnya.
Berdasarkan data Bank Dunia, ujar Petrus, logistik performance indeks (LPI) Indonesia kini berada diposisi ke-46, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang menempati urutan ke-41, Vietnam (39), China (26), Hong Kong (12) dan Singapura di urutan ke-7.
Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Capt. Subandi mengatakan, asosiasinya berkomitmen terus memberikan edukasi kepada para importir agar bisa mengembangkan jenis usahanya dengan peraturan-peraturan yang ada saat ini.
"Kami terus mengajak pemerintah agar mau melibatkan GINSI selaku asosiasi sebagai mitra strategis. Selama ini (yang kami rasakan) komitmen pemerintah masih kurang melibatkan asosiasi importir, sehingga seringkali kebijakan yang diterbitkan kurang tepat," ujar Subandi di dampingi Sekjen BPP GINSI Erwin Taufan, dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Subandi mengatakan, GINSI DKI Jakarta terus menginventaris manfaat kehadiran PLB di Indonesia. Oleh karenanya, ungkap dia, menggeneralisir importir nakal adalah anggapan yang salah. "Ke depan kita ingin menurunkan cost logistik nasional, maka kebijakan apa lagi yang akan diterbitkan pemerintah untuk hal itu. Kita akan terus pantau," ujarnya.
Kendati begitu, Subandi mengungkapkan sejumlah pungutan tak jelas atau kategori liar masih terjadi dilakukan oleh perusahaan agen pelayaran asing pengangkut ekspor impor pada aktivitas importasi. Pungutan liar itu antara lain; biaya EHS (equipment handling surcharges), biaya EHC (equipment handling cost), uang jaminan kontainer impor, biaya surveyor, administrasi impor, dokumen fee, dan lain sebagainya.
"Jika biaya-biaya itu enggak dibayar importir, maka dokumen delivery order (DO) enggak diberikan oleh agen pelayaran sehingga barang impor tidak bisa keluar dari pelabuhan.
Saat ini, terdaftar aktif sebanyak 400 perusahaan importir anggota GINSI DKI Jakarta. Pada kesempatan FGD itu juga dilakukan memorandum of understanding (MoU) antara pengurus GINSI DKI yang diwakili Ketua BPD GINSI DKI Jakarta Capt. Subandi dengan Petrus Tjandra selaku Presiden Direktur ICDX Logistik Berikat, salah satu perusahaan pengelola pusat logistik berikat.
Presdir PT ICDX Logistik Berikat Petrus Tjandra mengatakan, pengusaha Pusat Logistik Berikat (PLB) mengharapkan adanya kordinasi antarkementerian dan lembaga terkait guna menyukseskan fungsi dan peran PLB. "Fasilitas PLB sebagai solusi dalam memperbaiki performance logistik nasional yang kini merosot," ujarnya.
Berdasarkan data Bank Dunia, ujar Petrus, logistik performance indeks (LPI) Indonesia kini berada diposisi ke-46, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang menempati urutan ke-41, Vietnam (39), China (26), Hong Kong (12) dan Singapura di urutan ke-7.
(fjo)
Lihat Juga :
