Menhub Ingatkan Peran Penting Pemda dalam Menyukseskan Tol Laut
Selasa, 03 September 2019 - 11:11 WIB
Menhub Ingatkan Peran Penting Pemda dalam Menyukseskan Tol Laut
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah daerah memegang peran penting dalam mendorong percepatan pembangunan provinsi kepulauan.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, untuk meningkatkan ekonomi di provinsi kepulauan maka harus ada aksesibilitas yang baik dan menyertakan berbagai pihak, salah satunya peran Pemerintah Daerah (Pemda).
"Dibutuhkan kreativitas dan leadership yang baik dari pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah seperti perikanan dan peternakan dan sektor lainnya untuk mendukung keberhasilan program-program di sektor transportasi,” jelas Menhub di Jakarta, Senin (2/9/2019).
Dia memaparkan, dalam meningkatkan sistem logistik nasional maka pemerintah memiliki fungsi menjaga keseimbangan agar penyebaran logistik merata.
Selain itu, pemerintah harus tetap menjaga kearifan lokal serta mengusahakan agar barang yang dihasilkan di daerah dapat bernilai lebih dan menghasilkan devisa.
Untuk itu, peran pemerintah daerah sangat penting untuk mensukseskan salah satu program strategis di sektor transportasi yaitu program tol laut.
“Di Kupang misalnya, angkutan barang diangkut melalui kapal besar. Namun untuk membawa barang tersebut ke kepulauan kecil disekitarnya, diperlukan kapal kecil. Kapal-kapal kecil yang mesti dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah,” ungkap Menhub.
Menhub juga mengungkapkan, pihaknya terus mendorong peran serta Pemda misalnya dengan mengoptimalkan angkutan ternak di salah satu Provinsi Kepulauan yaitu di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Di NTT sebagai provinsi kepulauan maka kebutuhan daging sapi dalam negeri terpenuhi tidak hanya oleh angkutan khusus ternak yang dapat mengangkut sapi, namun dapat diupayakan dengan angkutan daging sapi beku (frozen). Pemda bersama swasta perlu jeli melihat peluang itu. Jadi, kami (pemerintah pusat) terus mencari agar daerah memperoleh keekonomian yang baik,” jelas Menhub.
Lebih lanjut Menhub mengatakan, sejalan dengan peningkatan peran Pemda, pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi yang berkualitas di daerah-daerah.
Hal tersebut perlu dilakukan karena pelayanan transportasi pada provinsi kepulauan seperti Miangas, Rote, Papua harus tetap mengutamakan keselamatan. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan menghasilkan SDM Transportasi yang sadar akan pentingnya keselamatan.
“Pendidikan vokasi bagi tenaga muda terampil harus menjadi perhatian kita semua. Memberi pendidikan di daerah tidak harus selalu membangun Universitas. Kerjasama pendidikan yang inklusif seperti sekolah – sekolah Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah harus harus didorong,” lanjut Budi.
Kemenhub terus berkomitmen mendorong konektivitas wilayah khususnya pada provinsi kepulauan, melalui sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi seperti Bandara, Pelabuhan dan sebagainya.
Hal itu tentunya membutuhkan biaya yang banyak dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan APBN.
Menurut Menhub, pihaknya terus mendorong agar Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) turut serta dalam pembangunan agar tidak membebani anggaran negara.
"Dalam lima tahun, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1.300 triliun, sedangkan kita hanya memiliki Rp500 miliar. Namun perlu ditegaskan bahwa KPBU tidak berarti menjual asset negara, namun pengelolaan aset tersebut dilakukan oleh pihak swasta agar lebih optimal,” jelas Menhub.
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berupa pembangunan fisik namun harus memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar dan memenuhi visi mempersatukan bangsa.
"Sesuai konsep Nawacita Presiden, pada visi Indonesia Sentris maka konektivitas menjadi hal penting dalam pembangunan agar daerah kepulauan mendapat perhatian lebih," kata Menhub.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, untuk meningkatkan ekonomi di provinsi kepulauan maka harus ada aksesibilitas yang baik dan menyertakan berbagai pihak, salah satunya peran Pemerintah Daerah (Pemda).
"Dibutuhkan kreativitas dan leadership yang baik dari pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah seperti perikanan dan peternakan dan sektor lainnya untuk mendukung keberhasilan program-program di sektor transportasi,” jelas Menhub di Jakarta, Senin (2/9/2019).
Dia memaparkan, dalam meningkatkan sistem logistik nasional maka pemerintah memiliki fungsi menjaga keseimbangan agar penyebaran logistik merata.
Selain itu, pemerintah harus tetap menjaga kearifan lokal serta mengusahakan agar barang yang dihasilkan di daerah dapat bernilai lebih dan menghasilkan devisa.
Untuk itu, peran pemerintah daerah sangat penting untuk mensukseskan salah satu program strategis di sektor transportasi yaitu program tol laut.
“Di Kupang misalnya, angkutan barang diangkut melalui kapal besar. Namun untuk membawa barang tersebut ke kepulauan kecil disekitarnya, diperlukan kapal kecil. Kapal-kapal kecil yang mesti dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah,” ungkap Menhub.
Menhub juga mengungkapkan, pihaknya terus mendorong peran serta Pemda misalnya dengan mengoptimalkan angkutan ternak di salah satu Provinsi Kepulauan yaitu di Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Di NTT sebagai provinsi kepulauan maka kebutuhan daging sapi dalam negeri terpenuhi tidak hanya oleh angkutan khusus ternak yang dapat mengangkut sapi, namun dapat diupayakan dengan angkutan daging sapi beku (frozen). Pemda bersama swasta perlu jeli melihat peluang itu. Jadi, kami (pemerintah pusat) terus mencari agar daerah memperoleh keekonomian yang baik,” jelas Menhub.
Lebih lanjut Menhub mengatakan, sejalan dengan peningkatan peran Pemda, pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi yang berkualitas di daerah-daerah.
Hal tersebut perlu dilakukan karena pelayanan transportasi pada provinsi kepulauan seperti Miangas, Rote, Papua harus tetap mengutamakan keselamatan. Melalui pendidikan tersebut, diharapkan menghasilkan SDM Transportasi yang sadar akan pentingnya keselamatan.
“Pendidikan vokasi bagi tenaga muda terampil harus menjadi perhatian kita semua. Memberi pendidikan di daerah tidak harus selalu membangun Universitas. Kerjasama pendidikan yang inklusif seperti sekolah – sekolah Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah harus harus didorong,” lanjut Budi.
Kemenhub terus berkomitmen mendorong konektivitas wilayah khususnya pada provinsi kepulauan, melalui sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi seperti Bandara, Pelabuhan dan sebagainya.
Hal itu tentunya membutuhkan biaya yang banyak dan tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan APBN.
Menurut Menhub, pihaknya terus mendorong agar Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) turut serta dalam pembangunan agar tidak membebani anggaran negara.
"Dalam lima tahun, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1.300 triliun, sedangkan kita hanya memiliki Rp500 miliar. Namun perlu ditegaskan bahwa KPBU tidak berarti menjual asset negara, namun pengelolaan aset tersebut dilakukan oleh pihak swasta agar lebih optimal,” jelas Menhub.
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berupa pembangunan fisik namun harus memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar dan memenuhi visi mempersatukan bangsa.
"Sesuai konsep Nawacita Presiden, pada visi Indonesia Sentris maka konektivitas menjadi hal penting dalam pembangunan agar daerah kepulauan mendapat perhatian lebih," kata Menhub.
(ind)
