BPK Temukan Mark Up Perjalanan Dinas Rp25,43 Miliar, Ini Kata Sri Mulyani

Kamis, 19 September 2019 - 12:59 WIB
BPK Temukan Mark Up...
BPK Temukan Mark Up Perjalanan Dinas Rp25,43 Miliar, Ini Kata Sri Mulyani
A A A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap adanya penggelembungan kebutuhan dana untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh 41 kementerian dan lembaga (K/L). Ia berjanji akan lebih efektif terkait penggunaan anggaran negara, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami akan kita lihat dan respons, seperti yang disampaikan presiden kita harus efektifkan anggaran belanja," ujar Menkeu Sri Mulyani di ICE BSD, Tangerang, Kamis (19/9/2019).

Seperti diketahui melansir buku IHPS I-2019, BPK menemukan biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan di 41 K/L senilai Rp25,43 miliar. Menkeu mengatakan, sangat menghargai mengenai pemeriksaan dari BPK. Dia pun akan mengecek para pegawai di jajaran Kemenkeu dalam melakukan perjalanan dinas.

"Kita hargai apa yang dilakukan BPK dalam melaksanakan audit, itu kan masuk dalam akuntabilitas. Seluruh temuan sampai semester satu akan berikan informasi berharga baik di Kemenkeu dan setiap kemeterian dan lembaga," jelasnya.

Dia pun menegaskan akan mengelola keuangan negara dengan baik dan bertanggung jawab."Karena kita punya kepentingan yang sama yaitu kelola keuangan negara sebaik-baiknya, dari sisi efisiensi, ketepatan, dan tanggung jawabnya sendiri," tegas Menkeu.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
5 Kementerian/Lembaga...
5 Kementerian/Lembaga Ini Pakai Rekening Pribadi untuk Kelola Dana APBN
KPK Dalami Temuan BPK...
KPK Dalami Temuan BPK soal Dana Mengalir ke Rekening Pribadi di Kementerian
Kemhan, Kemenkeu dan...
Kemhan, Kemenkeu dan BPK Gelar Pertemuan Tripartit Pekan Depan
Laporan Keuangan Pemerintah...
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2019 Kembali Peroleh Opini WTP
Polemik Pembayaran DBH...
Polemik Pembayaran DBH DKI Oleh Kemenkeu Tidak Terkait Pemeriksaan BPK
Kemenkeu Tidak Ingin...
Kemenkeu Tidak Ingin Berpolemik dengan BPK Terkait Dana Bagi Hasil
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
12 menit yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
40 menit yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
52 menit yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
1 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
1 jam yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
2 jam yang lalu
Infografis
KPK Temukan Fraud Layanan...
KPK Temukan Fraud Layanan Kesehatan, Rugikan Negara Rp34 Miliar
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved