Ibu Kota Pindah, Kepala Bappenas Sebut Urbanisasi ke Jakarta Tetap Tinggi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menerangkan, urbanisasi ke Jakarta bakal tetap tinggi meskipun Ibu kota negara bakal dipindahkan ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Lantaran itu, terang dia akan membuat Jakarta tetap menjadi sentral bisnis.
"Pulau Jawa akan lebih menjadi Island City yang mana Pulau Jawa jadi daerah perkotaan karena urbanisai terus meningkat. Pada tahun 2035 dimana 90% penduduk Jawa bakal tinggal di perkotaaan yang mana mencapau 76 juta," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjo saat membahas pemindahan Ibu Kota bersama Pansus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Sambung dia mengingatkan, karena itu urbanisasi harus terus dikelola dengan baik agar tidak membebani pertumbuhan ekonomi. Peningkatan urbanisasi juga harus seiring dengan pendapatan perkapita. "Urbanisasi harus diperhatikan dampaknya ke perkotaaan yakni pendapatan perkapita. Masalahnya di Indonesia pendapatan perkapita di Jawa masih rendah," jelasnya.
Kendati demikian, Bambang Brodjo tetap optimistis Indonesia bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2038. Hal ini seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia yang terus digenjot. "Dari saat ini kita akan masuk dalam pendapatan menengah dan kita keluar maju tahun 2038 dan pendapatan perkapita USD2000," paparnya.
Sebelumnya diterangkan olehnya Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk memulai pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Alokasi terbesar untuk tahun depan paling banyak dialokasikan ke infrastruktur dasar.
"Pulau Jawa akan lebih menjadi Island City yang mana Pulau Jawa jadi daerah perkotaan karena urbanisai terus meningkat. Pada tahun 2035 dimana 90% penduduk Jawa bakal tinggal di perkotaaan yang mana mencapau 76 juta," ujar Kepala Bappenas Bambang Brodjo saat membahas pemindahan Ibu Kota bersama Pansus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Sambung dia mengingatkan, karena itu urbanisasi harus terus dikelola dengan baik agar tidak membebani pertumbuhan ekonomi. Peningkatan urbanisasi juga harus seiring dengan pendapatan perkapita. "Urbanisasi harus diperhatikan dampaknya ke perkotaaan yakni pendapatan perkapita. Masalahnya di Indonesia pendapatan perkapita di Jawa masih rendah," jelasnya.
Kendati demikian, Bambang Brodjo tetap optimistis Indonesia bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada tahun 2038. Hal ini seiring dengan peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia yang terus digenjot. "Dari saat ini kita akan masuk dalam pendapatan menengah dan kita keluar maju tahun 2038 dan pendapatan perkapita USD2000," paparnya.
Sebelumnya diterangkan olehnya Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk memulai pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Alokasi terbesar untuk tahun depan paling banyak dialokasikan ke infrastruktur dasar.
(akr)