Bangun Jalur KA Makassar-Parepare Fase 3, Menhub Kebut Pengadaan Lahan
Kamis, 26 September 2019 - 19:16 WIB
Bangun Jalur KA Makassar-Parepare Fase 3, Menhub Kebut Pengadaan Lahan
A
A
A
MAKASSAR - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera memulai pembangunan Proyek Jalur Kereta Api (KA) Makassar - Parepare segmen 3 lintas Barru-Mandai, dimana sejauh ini telah mencapai 62,95 km dengan mempercepat proses pengadaan lahan. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usai melakukan Rapat Koordinasi Terkait Pengadaan Tanah Jalur KA Makassar-Pare Pare di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Makassar, Kamis (26/9).
“Karena ini proyek strategis nasional yang harus dikawal. Oleh karenanya dalam sebulan ini saya sudah banyak berkonsultasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan banyak kemajuan yang berarti. Kita percaya untuk bisa menyelesaikan ini dan ternyata bisa dilakukan dengan baik. Pembayaran tanah dilakukan dengan win-win solution atau ganti untung untuk masyarakat," jelas Menhub Budi Karya Sumadi, Kamis (26/9/2019).
Sambung Menhub Budi menyampaikan, lebih lanjuT bahwa pada bulan Agustus 2020 mendatang KA logistik maupun penumpang dengan lintas Tonasa - Garongkong akan dapat beroperasi. Hal ini merupakan hadiah untuk masyarakat Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Di ulang tahun kemerdekaan kita di tahun depan, kita akan menghadiahkan sepanjang 70-80 km dari posisi Tonasa menuju Garongkong. Bisa dibayangkan disana sudah ada kereta logistik dan penumpang. Jadi bisa mengangkut semen dari Tonasa ke Garongkong, atau sebaliknya, dari Garongkong mengangkut batubara ke Tonasa," jelas Menhub.
"Saya akan mengundang presiden kesini, dan kita 3 tahun berturut-turut akan menghadiahkan ini kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Berikutnya yaitu sampai Pangkep dan sampai Bosowa, kemudian tahun ketiganya baru sampai Makassar," tambahnya.
Menhub berharap, kereta api yang merupakan angkutan masa depan yang ramah lingkungan ini bisa hadir di Sulawesi dan semakin mendongkrak perekonomian di Sulawesi dan sekitarnya. “Semua orang akan lihat di sini sebagai suatu proyek yang berhasil bukan saja untuk penumpang tapi untuk logistik. Apalagi kita tahu, Sulawesi adalah penyangga Ibu Kota Baru Negara," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri mengatakan, telah dilakukan penyerahan persetujuan pembayaran tanah warga seluas 13.440 m² untuk mendukung pembangunan Jalur KA Segmen 3 lintas Barru-Mandai. Setelah tahap ini selesai, Kemenhub akan segera melaksanakan tahap konstruksi.
“Setelah dilakukan proses validasi dari BPN dan reviu BPKP, pada hari ini diserahkan persetujuan pembayaran tanah warga seluas 13,440 m². Dengan demikian, ada jaminan dan kepastian bagi warga dalam mendukung pembangunan jalur KA di segmen 3 ini. Setelah penyelesaian pembayaran tanah warga, kita segera melaksanakan pekerjaan konstruksi,” urai Zulfikri.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 telah diselesaikan pembangunan jalur KA Makassar - Parere Segmen 2 lintas Barru-Palanro sepanjang ±40 Km, serta pembangunan 5 stasiun baru yaitu Stasiun Tanete Rilau, Stasiun Barru, Stasiun Takalasi, Stasiun Mangkoso & Stasiun Palanro.
Pembangunan Proyek KA Makassar – Parepare sepanjang 144 KM (melalui Makassar-Maros - Pangkep - Barru - Parepare) ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jalur KA Trans Sulawesi yang akan menghubungkan Kota Manado hingga Kota Makassar sepanjang ± 1.513 Km.
Berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017, pembangunan Jalur Kereta Api tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional, serta melalui Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015, proye tersebut masuk dalam Proyek Infrastruktur Prioritas.
Selain itu pembangunan jalur KA ini, nantinya akan terintegrasi dengan Bandara Internasional Hasanuddin di Maros serta Pelabuhan Garongkong di Barru. Pembangunan jalur KA pada lintas Makassar – Parepare ini juga akan terhubung dengan sentra ekonomi yang mempunyai potensi bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan seperti pabrik semen.
Ditambah pembangunan jalur KA ini, nantinya akan terintegrasi dengan Bandara Internasional Hasanuddin di Maros serta Pelabuhan Garongkong di Barru. Karena sudah terhubung dengan bandara, pelabuhan dan beberapa sentra ekonomi, maka pengoperasian jalur KA ini rencananya akan melayani angkutan penumpang dan barang sehingga menumbuhkan stimulus ekonomi bagi Kawasan Timur Indonesia.
“Karena ini proyek strategis nasional yang harus dikawal. Oleh karenanya dalam sebulan ini saya sudah banyak berkonsultasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan banyak kemajuan yang berarti. Kita percaya untuk bisa menyelesaikan ini dan ternyata bisa dilakukan dengan baik. Pembayaran tanah dilakukan dengan win-win solution atau ganti untung untuk masyarakat," jelas Menhub Budi Karya Sumadi, Kamis (26/9/2019).
Sambung Menhub Budi menyampaikan, lebih lanjuT bahwa pada bulan Agustus 2020 mendatang KA logistik maupun penumpang dengan lintas Tonasa - Garongkong akan dapat beroperasi. Hal ini merupakan hadiah untuk masyarakat Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
"Di ulang tahun kemerdekaan kita di tahun depan, kita akan menghadiahkan sepanjang 70-80 km dari posisi Tonasa menuju Garongkong. Bisa dibayangkan disana sudah ada kereta logistik dan penumpang. Jadi bisa mengangkut semen dari Tonasa ke Garongkong, atau sebaliknya, dari Garongkong mengangkut batubara ke Tonasa," jelas Menhub.
"Saya akan mengundang presiden kesini, dan kita 3 tahun berturut-turut akan menghadiahkan ini kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Berikutnya yaitu sampai Pangkep dan sampai Bosowa, kemudian tahun ketiganya baru sampai Makassar," tambahnya.
Menhub berharap, kereta api yang merupakan angkutan masa depan yang ramah lingkungan ini bisa hadir di Sulawesi dan semakin mendongkrak perekonomian di Sulawesi dan sekitarnya. “Semua orang akan lihat di sini sebagai suatu proyek yang berhasil bukan saja untuk penumpang tapi untuk logistik. Apalagi kita tahu, Sulawesi adalah penyangga Ibu Kota Baru Negara," ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri mengatakan, telah dilakukan penyerahan persetujuan pembayaran tanah warga seluas 13.440 m² untuk mendukung pembangunan Jalur KA Segmen 3 lintas Barru-Mandai. Setelah tahap ini selesai, Kemenhub akan segera melaksanakan tahap konstruksi.
“Setelah dilakukan proses validasi dari BPN dan reviu BPKP, pada hari ini diserahkan persetujuan pembayaran tanah warga seluas 13,440 m². Dengan demikian, ada jaminan dan kepastian bagi warga dalam mendukung pembangunan jalur KA di segmen 3 ini. Setelah penyelesaian pembayaran tanah warga, kita segera melaksanakan pekerjaan konstruksi,” urai Zulfikri.
Sebagai informasi, pada tahun 2019 telah diselesaikan pembangunan jalur KA Makassar - Parere Segmen 2 lintas Barru-Palanro sepanjang ±40 Km, serta pembangunan 5 stasiun baru yaitu Stasiun Tanete Rilau, Stasiun Barru, Stasiun Takalasi, Stasiun Mangkoso & Stasiun Palanro.
Pembangunan Proyek KA Makassar – Parepare sepanjang 144 KM (melalui Makassar-Maros - Pangkep - Barru - Parepare) ini merupakan bagian dari rencana pembangunan jalur KA Trans Sulawesi yang akan menghubungkan Kota Manado hingga Kota Makassar sepanjang ± 1.513 Km.
Berdasarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017, pembangunan Jalur Kereta Api tersebut masuk dalam Proyek Strategis Nasional, serta melalui Peraturan Menko Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015, proye tersebut masuk dalam Proyek Infrastruktur Prioritas.
Selain itu pembangunan jalur KA ini, nantinya akan terintegrasi dengan Bandara Internasional Hasanuddin di Maros serta Pelabuhan Garongkong di Barru. Pembangunan jalur KA pada lintas Makassar – Parepare ini juga akan terhubung dengan sentra ekonomi yang mempunyai potensi bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan seperti pabrik semen.
Ditambah pembangunan jalur KA ini, nantinya akan terintegrasi dengan Bandara Internasional Hasanuddin di Maros serta Pelabuhan Garongkong di Barru. Karena sudah terhubung dengan bandara, pelabuhan dan beberapa sentra ekonomi, maka pengoperasian jalur KA ini rencananya akan melayani angkutan penumpang dan barang sehingga menumbuhkan stimulus ekonomi bagi Kawasan Timur Indonesia.
(akr)
