70% Orang Indonesia Tinggal di Kota Tahun 2045, Bank Dunia Beri Resep ACT

JAKARTA - Bank Dunia memproyeksikan pada tahun 2045 atau bertepatan seratus tahun kemerdekaan Indonesia, sekitar 220 juta orang atau lebih dari 70% populasi penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Agar Indonesia mendapatkan manfaat optimal dari urbanisasi, Bank Dunia menyarankan formula kebijakan ACT (Memperluas, Menghubungkan dan Menarget).

Saat ini sekitar 151 juta atau 56% penduduk Indonesia hidup di daerah perkotaan. "(Jumlah ini) kira-kira 18 kali populasi kota London," sebut Bank Dunia dalam laporan bertajuk 'Waktunya ACT: Mewujudkan Potensi Perkotaan Indonesia'.

Proyeksi lembaga internasional tersebut sebetulnya tidak jauh berbeda dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebagai catatan, berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) BPS tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia pada 2045 diprediksi mencapai 318,9 juta jiwa, dimana sekitar 72,8%-nya hidup di perkotaan.

Kota besar sebagai pusat dari aktivitas ekonomi tak dimungkiri menawarkan peluang yang lebih baik. Namun, Bank Dunia mengingatkan para pembuat kebijakan harus memastikan bahwa urbanisasi menghasilkan Indonesia yang makmur dan inklusif, dengan kondisi kota yang layak huni.

Bersama dengan urbanisasi, pembangunan dan kemakmuran di Indonesia telah meningkat. Sejak tahun 1950, rata-rata produk domestik bruto (PDB) per kapita telah meningkat hampir sembilan kali lipat secara riil, dan rata-rata penduduk Indonesia saat ini menikmati standar hidup yang jauh melebihi standar yang dialami generasi sebelumnya.

"Salah satu alasan Indonesia lebih makmur saat ini adalah karena tambahan produktivitas yang dihasilkan dari aglomerasi perkotaan dan transformasi yang berhubungan dengan masyarakat agraris yang berubah menjadi masyarakat yang lebih berbasis pada industri dan jasa," kata Bank Dunia.

Meski demikian, peningkatan pembangunan dan kesejahteraan lebih lambat dan lebih sulit daripada laju urbanisasi, sehingga Indonesia masih menjadi negara berpendapatan menengah bawah.

Walaupun hampir setiap orang mendapatkan manfaat urbanisasi, Bank Dunia menilai kemajuan yang dihasilkan dari urbanisasi belum merata di kota-kota dan Indonesia.

Pertumbuhan kawasan perkotaan yang belum pernah terjadi sebelumnya telah menyebabkan faktor-faktor kepadatan negatif yang terkait dengan tekanan penduduk perkotaan pada infrastruktur, layanan dasar, lahan, perumahan dan lingkungan. Berbagai hal ini berdampak pada kelayakan huni kota-kota dan kesejahteraan yang merupakan hasil dari urbanisasi.

"Urbanisasi belum memenuhi potensinya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan, inklusivitas dan kelayakan huni secara berkelanjutan di Indonesia," sebut Bank Dunia.

Guna mengoptimalkan potensi urbanisasi, Bank Dunia menyarankan para pembuat kebijakan perlu melakukan reformasi kelembagaan yang signifikan dan secara tegas mengimplementasikan kebijakan ACT (Augmented, Connect, Target).

Pertama, Augment maksudnya memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan untuk mengatasi faktor-faktor kepadatan dan kesenjangan modal manusia di tiap dan antar wilayah.

Kedua, Connect yakni menghubungkan berbagai kawasan perkotaan yang memiliki ukuran berbeda, dengan kawasan pedesaan sekitarnya, serta dengan pasar internasional, juga menghubungkan masyarakat dengan lapangan kerja dan pelayanan dasar di tiap kawasan perkotaan—untuk meningkatkan inklusivitas, baik di tiap dan antar kawasan.

Ketiga, Target yaitu menarget wilayah-wilayah serta masyarakat yang mungkin tertinggal, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat urbanisasi, juga memastikan bahwa kawasan perkotaan layak dihuni bagi semua orang.

Bank Dunia menyarankan agar berbagai kebijakan ACT perlu disesuaikan dengan jenis wilayah. Misalnya, apakah perkotaan tersebut merupakan daerah metropolitan seperti Jakarta atau Surabaya, atau mungkin merupakan kota kecil dengan hubungan yang terbatas seperti Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sementara itu, laporan Bank Dunia tersebut terselenggara berkat dukungan sejumlah negara donor seperti Swiss dan Australia. Duta Besar Swiss untuk Indonesia Curt Kunz mengatakan, urbanisasi merupakan salah satu faktor utama dari pembangunan ekonomi Indonesia.

"Pada saat orang dan perusahan menempati kota maka akan lebih mudah mencocokkan kemampuan tenaga kerja dengan permintaan industri. Jadi, banyak manfaat dihasilkan dari urbanisasi yang dikelola dengan tepat," ujarnya di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Untuk itu, melalui kerjasama RI dan Swiss, pihaknya akan membantu mengkaji apa saja tantangan ke depan yang berkaitan dengan urbanisasi di Indonesia.

Program yang diusung adalah membantu pemerintah melaksanakan pelayanan publik dan menjadikan sektor swasta lebih kompetitif, mendukung Sustainable Development Goal's (SDG's), meningkatkan akses terhadap air bersih, transportasi, dan energi ramah lingkungan dan rendah biaya.

"Mempromosikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan adalah inti kerja sama Swiss dengan Indonesia," jelasnya.