Industri Migas Harus Lebih Efisien dan Ikuti Perkembangan Zaman

JAKARTA - Industri minyak dan gas (migas) sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional diakui tengah menghadapi tantangan berat. Untuk itu, industri migas diharapkan lebih efisien dan mampu mengikuti perkembangan zaman.

Hal itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam acara IDX Channel Economic Outlook bertema "Membangun Iklim Investasi di Sektor Migas" yang digelar di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (14/10/2019).

"Peluang dan tantangan bukan hanya regulasi, tetapi kultur atau kegiatan minyak dan gas bumi juga harus di-adjust, yaitu mengikuti perkembangan yang terjadi," ungkap Jonan.

Jonan menyebutkan bahwa perkembangan sektor migas masih relatif lambat jika dibandingkan sektor-sektor lainnya, terlebih dibandingkan sektor telekomunikasi. Sebagai contoh, Jonan menuturkan bahwa 27 tahun lalu harga satu unit telepon genggam masih seharga satu unit kijang kotak. Namun, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, harga perangkat telekomunikasi ini menjadi terjangkau, sehingga penetrasi industri telekomunikais menjadi lebih pesat.

"Jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita membuat produk yang memiliki competitive price. Industri migas haruslah efisien. Harga gas dan minyak dunia tidak bisa ditebak, tetapi kita harus memproduksi produk yang lebih bagus dengan competitive cost," tegas Jonan.

Saat ini, sektor migas nasional menghadapi tantangan berupa penurunan produksi, rendahnya temuan cadangan baru. Di sisi lain, konsumsi migas di masyarakat, baik sebagai sebagai bahan bakar kendaraan maupun industri, cukup tinggi. Akibatnya, saat ini pemerintah harus mengimpor ratusan ribu barel untuk memenuhi kebutuhan nasional.

"Karena itu, dalam hal kemandirian energi, saya ingin melihat eksplorasi yang bersungguh-sungguh, di hulu migas itu dibuat refinery dan industri petrochemical, namun sayangnya semangat untuk membuat energi mandiri itu belum merata," tutur Jonan.

Kendati demikian, pemerintah tidak tinggal diam, dan terus berupaya meningkatkan produksi migas nasional. Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, upaya itu antara lain dilakkan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Salah satunya, memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha migas atau kontraktor kerja sama (KKS) melalui fasilitas akses data migas gratis.

Pemerintah juga mendorong penerapan skema gross split, menggantikan skema cost recovery yang dinilai lebih menguntungkan, baik bagi kontraktor maupun untuk pemasukan negara. Saat ini, kata dia, sebanyak 43 wilayah kerja migas telah menggunakan skema gross split.

"Pemerintah juga telah melakukan perbaikan iklim investasi di sektor migas, dimana sebelum penyederhanaan terdapat 373 perizinan, sedangkan di Kementerian ESDM sebanyak 74 perijinan. Setelah penyederhanaan, total perizinan menjadi 247 perizinan, di Kementerian ESDM menjadi 22 perizinan," paparnya.

Terkait upaya meningkatkan minat investasi di hulu migas, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) John Karamoy mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki kepastian hukum bagi investor. Kontrak kerja sama jangka panjang antara investor, pemerintah dan regulasi dinilainya masih kurang memberikan kepastian hukum, inkonsisten, dan tumpang tindih.

Terkait dengan itu, Direktur Operasional IDX Channel Apreyvita Wulansari mendorong pemerintah memperbaiki iklim investasi mengingat sektor energi merupakan tulang punggung ekonomi nasional. Jika kondisi ini tidak diantisipasi, kata dia, maka akan berbahaya bagi masa depan Indonesia.

"Kita berharap pemerintah ke depan bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi industri migas. Semoga ini menjadi masukan komprehensif menuju kemandirian energ nasional," ucap Apreyvita.