Danai Pengelolaan Fiskal, ADB Berikan Pinjaman USD500 Juta

JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD500 juta untuk mendukung reformasi pengelolaan fiskal dan pengeluaran publik di Indonesia. Ditambah serta meningkatkan kualitas belanja pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial hingga infrastruktur.

Pinjaman tersebut akan membiayai sub-program ketiga dari Program Manajemen Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah (Fiscal and Public Expenditure Management Program atau FPEMP) sebagai salah satu pilar dukungan ADB terhadap upaya Pemerintah Indonesia mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan secara signifikan. Selanjutnya memenuhi komitmen dalam Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDG).

“Program Manajemen Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah telah berperan penting dalam memastikan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja di sektor strategis sudah berjalan dan sesuai dengan target SDG,” kata Sani Ismail, spesialis senior sektor keuangan ADB untuk Asia Tenggara di Jakarta, Jumat (25/10).

Dia mengatakan, salah satu bentuk dukungan kali ini adalah program penggerak pasar tenaga kerja berbasis permintaan di Bandung Barat dan Makassar untuk mengatasi pengangguran kaum muda. "ADB sudah mendukung upaya penguatan manajemen keuangan dan pengeluaran pemerintah di Indonesia sejak 2001," jelasnya.

Khusus untuk program ini, ADB pertama kali menyetujuinya pada bulan September 2016. Dua sub-program sebelumnya mendanai upaya pemetaan pengeluaran jangka menengah pemerintah yang disesuaikan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan SDG. Sub-program tersebut juga membantu menyelaraskan perencanaan anggaran di tingkat pusat dan daerah.

Sub-program ketiga FPEMP mendukung upaya pelaksanaan reformasi belanja pemerintah yang selaras dengan SDG, termasuk adaptasi iklim, bantuan sosial, dan program penggerak pasar tenaga kerja. Sub-program ini juga mendukung reformasi transfer fiskal ke pemerintah daerah, termasuk dengan menjadikannya lebih berbasis kinerja, guna meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat penyampaian layanan di tingkat lokal.

Kerangka kemitraan pasca-program untuk 2020-2025 juga disertakan dalam FPEMP, agar ADB dapat terus membantu reformasi saat ini dan memberikan dukungan bagi upaya pemerintah guna meningkatkan pengembangan modal manusianya.

ADB terang dia berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Pada 2018, ADB memberikan komitmen pinjaman dan hibah baru senilai USD21,6 miliar. Didirikan pada 1966, ADB dimiliki oleh 68 anggota dengan 49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik.