Menko Airlangga Kantongi Usulan 15 Program Prioritas Ekonomi
Kamis, 07 November 2019 - 18:34 WIB
Menko Airlangga Kantongi Usulan 15 Program Prioritas Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tengah merancang Program Prioritas (Quick Wins) dan Program Kerja 2020-2024 di bidang perekonomian. Mengangkat tema “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing”, ada empat kelompok program yang disasar.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, program pertama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Growth). Serta yang kedua adalah program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (Inklusif).
Sedangkan ketiga mendukung keberlanjutan ekonomi (Sustainability) dan yang terakhir program untuk meningkatkan daya saing ekonomi (Competitiveness). “Rapat hari ini adalah langkah awal untuk koordinasi dan sinkronisasi kerangka pikir dari program yang selaras antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga di lingkup perekonomian,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartato di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Menko Airlangga menjelaskan, ada 15 usulan Program Prioritas (Quick Wins) yang diharapkan tuntas dalam enam bulan ke depan. “Sebelumnya Presiden RI sudah mengatakan bahwa enam bulan pertama yang akan menentukan kondisi ekonomi kita. Tantangan kita adalah apakah bisa menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down,” kata Airlangga.
Adapun program prioritas tersebut antara lain program Implementasi Mandatori B30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), Penelitian dan Pengembangan Industri Farmasi, dan Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
Selanjutnya ada juga mengenai perbaikan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penerapan Kartu Pra Kerja, Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Gasifikasi Batubara, Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Kemitraan Pertanian Berbasis Teknologi, Percepatan Elektronifikasi Keuangan Daerah, Green Refinery,, dan Omnibus Law Cipta Kerja.
Usai rapat koordinasi kali ini, para menteri di bawah Kemenko Perekonomian beserta para Eselon I masing-masing akan menindaklanjuti hasil keputusan rakor. “Kemudian 10 hari dari sekarang kita rencanakan rakor lagi,” tegas Menko Perekonomian.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, kerangka pikir penyusunan program-program tersebut tentunya sejalan dengan visi-misi Presiden RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Angkaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), hingga Nota Keuangan.
Susiwijono menuturkan, ada beberapa kriteria program atau kegiatan di K/L yang akan dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian. Pertama yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Kedua yang bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.
“Kemudian kriteria ketiga adalah yang berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat. Serta kriteria terakhir yang menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech,” terangnya.
Mengenai usulan 15 program prioritas tersebut, Sesmenko Perekonomian menjelaskan bahwa tim Kemenko Perekonomian telah menyiapkan deskripsi program, sasaran/tujuan, uraian program/kegiatan, target/indikator kinerja, beserta kerangka waktu/jadwal pelaksanaan dari masing-masing program. “Dengan begitu, kita berharap hal ini akan memudahkan kita dalam menindaklanjuti dan menuntaskan 15 program prioritas tersebut dengan baik,” pungkas Susiwijono.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato mengatakan, program pertama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Growth). Serta yang kedua adalah program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (Inklusif).
Sedangkan ketiga mendukung keberlanjutan ekonomi (Sustainability) dan yang terakhir program untuk meningkatkan daya saing ekonomi (Competitiveness). “Rapat hari ini adalah langkah awal untuk koordinasi dan sinkronisasi kerangka pikir dari program yang selaras antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga di lingkup perekonomian,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartato di Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Menko Airlangga menjelaskan, ada 15 usulan Program Prioritas (Quick Wins) yang diharapkan tuntas dalam enam bulan ke depan. “Sebelumnya Presiden RI sudah mengatakan bahwa enam bulan pertama yang akan menentukan kondisi ekonomi kita. Tantangan kita adalah apakah bisa menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down,” kata Airlangga.
Adapun program prioritas tersebut antara lain program Implementasi Mandatori B30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), Penelitian dan Pengembangan Industri Farmasi, dan Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
Selanjutnya ada juga mengenai perbaikan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penerapan Kartu Pra Kerja, Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Gasifikasi Batubara, Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Kemitraan Pertanian Berbasis Teknologi, Percepatan Elektronifikasi Keuangan Daerah, Green Refinery,, dan Omnibus Law Cipta Kerja.
Usai rapat koordinasi kali ini, para menteri di bawah Kemenko Perekonomian beserta para Eselon I masing-masing akan menindaklanjuti hasil keputusan rakor. “Kemudian 10 hari dari sekarang kita rencanakan rakor lagi,” tegas Menko Perekonomian.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, kerangka pikir penyusunan program-program tersebut tentunya sejalan dengan visi-misi Presiden RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Angkaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), hingga Nota Keuangan.
Susiwijono menuturkan, ada beberapa kriteria program atau kegiatan di K/L yang akan dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian. Pertama yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Kedua yang bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.
“Kemudian kriteria ketiga adalah yang berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat. Serta kriteria terakhir yang menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech,” terangnya.
Mengenai usulan 15 program prioritas tersebut, Sesmenko Perekonomian menjelaskan bahwa tim Kemenko Perekonomian telah menyiapkan deskripsi program, sasaran/tujuan, uraian program/kegiatan, target/indikator kinerja, beserta kerangka waktu/jadwal pelaksanaan dari masing-masing program. “Dengan begitu, kita berharap hal ini akan memudahkan kita dalam menindaklanjuti dan menuntaskan 15 program prioritas tersebut dengan baik,” pungkas Susiwijono.
(akr)
Lihat Juga :
