Ekonomi Digital Indonesia Akan Tembus USD130 Miliar

JAKARTA - Laporan e-Conomy SEA 2019 yang dirilis oleh Google dan Temasek menyebutkan Indonesia akan menyumbang sekitar 40% dari pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara di tahun 2019, dengan nilai mencapai USD40 miliar (sekitar Rp565 triliun), meningkat empat kali lipat dibandingkan 2015.

Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi internet tercepat di Asia Tenggara, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mampu menembus USD130 miliar pada 2025 nanti.

PT Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) melalui layanan e-commerce Business to Business (B2B) dan Business to Government (B2G) AXIQoe akan memperkuat fondasi integritas ekosistem pengadaan barang dan jasa.

"Dukungan infrastruktur digital dan sumber daya yang unggul tentunya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital yang transparan dan akuntabel," ujar Budi Pramana Ginting, Head of Business AXIQoe di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Budi menambahkan, tingginya nilai ekonomi digital kita tersebut akan menjadi pendorong bagi pelaku bisnis, khususnya AXIQoe, untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saingnya. Termasuk di dalamnya mendukung modernisasi pengadaan serta melanjutkan komitmen menjadi akselerator ekosistem pengadaan yang bersih dan akuntabel.

Sebelumnya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto, mengatakan LKPP telah memetakan empat tantangan dalam mentransformasikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah kedepan.

Yakni kebijakan dan strategi pengadaan yang inklusif dalam rangka pemerataan ekonomi dan percepatan pembangunan, efektivitas proses dan pembenahan pasar pengadaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang efektif, dan sistem penyelesaian permasalahan pengadaan.

Riset dari Forrester menyatakan 60% perusahaan besar dan 54% perusahaan menengah akan memprioritaskan implementasi produk teknologi digital dalam kegiatan operasionalnya, termasuk pengadaan barang dan jasa.

McKinsey & Company juga berpendapat sistem otomatisasi pada transaksi pengadaan tidak hanya akan berkutat pada pemrosesan pesanan dan pembuatan faktur tapi juga akan berkembang ke ranah yang lebih strategis, seperti pemilihan vendor dan manajemen.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan kompetensi sumberdaya pengadaan yang mampu menekankan kemampuan pengelolaan dan analisis data raksasa, kecerdasan artifisial, empati dan kreatifitas. Pengadaan barang dan jasa pemerintah kini bertransformasi dari pekerjaan administratif ke kognitif.