Dhani Muttaqin Kembali Pimpin IAP Jakarta
Minggu, 10 November 2019 - 06:52 WIB
Dhani Muttaqin Kembali Pimpin IAP Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan di ibukota. Selain itu, mendukung penuh rencana-rencana urban regeneration yang digagas Gubernur Anies Baswedan.
Dukungan itu disampaikan Ketua IAP DKI Jakarta, Dhani Muttaqin usai terpilih kembali untuk periode kedua pada Kongres Provinsi IAP DKI Jakarta di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan kemarin.
Menurut dia, IAP memiliki cukup banyak ahli di bidang perencanaan kota yang siap diajak berkolaborasi dengan Pemprov DKI, tidak hanya di dalam tataran perencanaan, namun juga dalam program aksi nyata.
“IAP DKI menyambut baik harapan Pak Gubernur Anies untuk berkolaborasi dalam mencari solusi menyelesaikan masalah-masalah perkotaan di Jakarta. Tentu saja kami selalu siap, karena keahlian kami disitu,” tegas Dhani yang kini merupakan Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), Sabtu (9/11/2019).
Ditambahkan, selama ini salah satu yang menjadi fokus dan inisiatif IAP DKI dalam mendukung Pemprov DKI adalah lewat program one planner one kecamatan (OP OK). Melalui program ini IAP DKI sudah menyiapkan satu perencana kota yang siap membantu perencanaan dan melakukan penataan kampung-kampung di setiap kecamatan.
Tetapi diakui Dhani, program itu tidak bisa jalan sendiri, karena IAP tidak memiliki otoritas dan kemampuan fiskal untuk merealisasikannya. Meskipun IAP memiliki banyak ahli-ahli dengan spesialisasi yang sangat komplit.
Oleh karena itu, dia berharap keinginan Gubernur Anies Baswedan untuk berkolaborasi aktif dengan masyarakat termasuk IAP DKI dalam perencanaan kota bisa segera mewujudkan program One Planner One Kecamatan tersebut.
Selama ini, kata Dhani, IAP DKI juga sudah terlibat dan diajak Dinas Cipta Karya Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat terkait revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta yang direncanakan selesai tahun depan.
Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan saat membuka Kongres Provinsi IAP DKI Jakarta mengatakan permasalahan perkotaan ke depan harus diselesaikan melalui pendekatan kolaborasi, dimana pemerintah kota berperan sebagai kolaborator, dan masyarakat sebagai co-creator.
Pendekatan itu berbeda dengan yang saat ini dilakukan yakni pemerintah kota sebagai service provider dan fasilisator, sementara masyarakat hanya konsumen (partisipan). Interaksinya cukup hanya dengan sosialisasi.
“Namun dengan pendekatan dan interaksi kolaborasi, nantinya banyak rencana penyelesaian dilakukan bersama-sama antara pemerintah kota dan masyarakat. Nanti ketika kita menemukan masalah, maka kita libatkan publik untuk menyelesaikan problem tersebut. Jadi tidak jalan sendirian,” kata Anies.
Pola kolaborasi juga akan dilakukan dalam program-program penataan kampung. Anies berharap, dengan anggota ahli lebih dari 500 orang, IAP bisa menjadi mitra utama Pemprov DKI dalam upaya mencari penyelesaian masalah di Jakarta.
Selain itu, ke depan Pemprov DKI akan terus mendorong pembangunan yang berbasis transportasi massal yang terintegrasi, dimana orientasi kotanya berpusat kepada simpul-simpul transit tersebut. Untuk itu, pembangunan Jakarta harus berbasis tata ruang termasuk pula dalam pengembangan simpul transportasi massal-nya.
“Rencana transportasi publik itu harus mencerminkan rencana tata ruang, jadi jangan dibalik. Oleh karena itu, kendalinya harus ada di Pemprov DKI. Ini bukan soal Jakarta mau ambil otoritas, tetapi bagaimana supaya perencanaannya jadi satu, sehingga kita tidak jalan sendiri-sendiri,” tegas Anies.
Dukungan itu disampaikan Ketua IAP DKI Jakarta, Dhani Muttaqin usai terpilih kembali untuk periode kedua pada Kongres Provinsi IAP DKI Jakarta di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan kemarin.
Menurut dia, IAP memiliki cukup banyak ahli di bidang perencanaan kota yang siap diajak berkolaborasi dengan Pemprov DKI, tidak hanya di dalam tataran perencanaan, namun juga dalam program aksi nyata.
“IAP DKI menyambut baik harapan Pak Gubernur Anies untuk berkolaborasi dalam mencari solusi menyelesaikan masalah-masalah perkotaan di Jakarta. Tentu saja kami selalu siap, karena keahlian kami disitu,” tegas Dhani yang kini merupakan Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), Sabtu (9/11/2019).
Ditambahkan, selama ini salah satu yang menjadi fokus dan inisiatif IAP DKI dalam mendukung Pemprov DKI adalah lewat program one planner one kecamatan (OP OK). Melalui program ini IAP DKI sudah menyiapkan satu perencana kota yang siap membantu perencanaan dan melakukan penataan kampung-kampung di setiap kecamatan.
Tetapi diakui Dhani, program itu tidak bisa jalan sendiri, karena IAP tidak memiliki otoritas dan kemampuan fiskal untuk merealisasikannya. Meskipun IAP memiliki banyak ahli-ahli dengan spesialisasi yang sangat komplit.
Oleh karena itu, dia berharap keinginan Gubernur Anies Baswedan untuk berkolaborasi aktif dengan masyarakat termasuk IAP DKI dalam perencanaan kota bisa segera mewujudkan program One Planner One Kecamatan tersebut.
Selama ini, kata Dhani, IAP DKI juga sudah terlibat dan diajak Dinas Cipta Karya Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penyerapan aspirasi masyarakat terkait revisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta yang direncanakan selesai tahun depan.
Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan saat membuka Kongres Provinsi IAP DKI Jakarta mengatakan permasalahan perkotaan ke depan harus diselesaikan melalui pendekatan kolaborasi, dimana pemerintah kota berperan sebagai kolaborator, dan masyarakat sebagai co-creator.
Pendekatan itu berbeda dengan yang saat ini dilakukan yakni pemerintah kota sebagai service provider dan fasilisator, sementara masyarakat hanya konsumen (partisipan). Interaksinya cukup hanya dengan sosialisasi.
“Namun dengan pendekatan dan interaksi kolaborasi, nantinya banyak rencana penyelesaian dilakukan bersama-sama antara pemerintah kota dan masyarakat. Nanti ketika kita menemukan masalah, maka kita libatkan publik untuk menyelesaikan problem tersebut. Jadi tidak jalan sendirian,” kata Anies.
Pola kolaborasi juga akan dilakukan dalam program-program penataan kampung. Anies berharap, dengan anggota ahli lebih dari 500 orang, IAP bisa menjadi mitra utama Pemprov DKI dalam upaya mencari penyelesaian masalah di Jakarta.
Selain itu, ke depan Pemprov DKI akan terus mendorong pembangunan yang berbasis transportasi massal yang terintegrasi, dimana orientasi kotanya berpusat kepada simpul-simpul transit tersebut. Untuk itu, pembangunan Jakarta harus berbasis tata ruang termasuk pula dalam pengembangan simpul transportasi massal-nya.
“Rencana transportasi publik itu harus mencerminkan rencana tata ruang, jadi jangan dibalik. Oleh karena itu, kendalinya harus ada di Pemprov DKI. Ini bukan soal Jakarta mau ambil otoritas, tetapi bagaimana supaya perencanaannya jadi satu, sehingga kita tidak jalan sendiri-sendiri,” tegas Anies.
(ind)
Lihat Juga :
