PPA Tunggu Penugasan Erick Thohir untuk Selamatkan Jiwasraya
A
A
A
JAKARTA - PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) masih menunggu penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir, untuk menyelesaikan persoalan utang perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwasraya. Kondisi keuangan Jiwasraya sedang dalam posisi sakit dan membutuhkan suntikan dana Rp32,89 triliun.
Direktur Utama PPA, Iman Rachman, mengatakan belum menerima surat dari Menteri BUMN terkait usaha menyehatkan perusahaan asuransi plat merah ini. Untuk bisa turun tangan atau mengambil alih dalam menyehatkan keuangan, harus ada surat penugasan dari pemerintah.
"Belum ada surat penugasan sampai sekarang dari Kementerian BUMN," terang Iman di Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Menurutnya, keputusan pemerintah belum melibatkan PPA dalam penyembuhan Jiwasraya karena Kementerian BUMN memiliki cara lain untuk membebaskan perusahaan asuransi plat merah dari penyakit. Lanjut Iman, jika pihaknya ingin turun tangan harus ada penyertaan modal negara (PMN) oleh pemerintah.
"Mungkin bisa disehatkan dengan cara lain, kalau masuk kan harus ada PMN," ucapnya.
Sebagai informasi, perusahaan asuransi milik pemerintah ini mengalami masalah keuangan yang teramat berat. Hal tersebut dikarenakan Jiwasraya dililit masalah pembayaran polis jatuh tempo kepada para nasabahnya.
Pihak Jiwasraya kepada parlemen telah menyampaikan membutuhkan likuiditas setidaknya Rp32,89 triliun. Kebutuhan dana ini diperlukan agar rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) sesuai ketentuan minimal 120%.
Direktur Utama PPA, Iman Rachman, mengatakan belum menerima surat dari Menteri BUMN terkait usaha menyehatkan perusahaan asuransi plat merah ini. Untuk bisa turun tangan atau mengambil alih dalam menyehatkan keuangan, harus ada surat penugasan dari pemerintah.
"Belum ada surat penugasan sampai sekarang dari Kementerian BUMN," terang Iman di Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Menurutnya, keputusan pemerintah belum melibatkan PPA dalam penyembuhan Jiwasraya karena Kementerian BUMN memiliki cara lain untuk membebaskan perusahaan asuransi plat merah dari penyakit. Lanjut Iman, jika pihaknya ingin turun tangan harus ada penyertaan modal negara (PMN) oleh pemerintah.
"Mungkin bisa disehatkan dengan cara lain, kalau masuk kan harus ada PMN," ucapnya.
Sebagai informasi, perusahaan asuransi milik pemerintah ini mengalami masalah keuangan yang teramat berat. Hal tersebut dikarenakan Jiwasraya dililit masalah pembayaran polis jatuh tempo kepada para nasabahnya.
Pihak Jiwasraya kepada parlemen telah menyampaikan membutuhkan likuiditas setidaknya Rp32,89 triliun. Kebutuhan dana ini diperlukan agar rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) sesuai ketentuan minimal 120%.
(ven)