Indonesia-Malaysia Bersatu Tingkatkan Posisi Kelapa Sawit di Mata Dunia
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan Dewan Negara Produsen Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) di Malaysia. Pertemuan The 2nd Ministeral Meeting of Palm Oil Producing Countries ini merupakan undangan dari Perdana Menteri Malaysia Mahatir Mohamad.
Airlangga mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan bilateral yang erat dan terus meningkatkan kerja sama perdagangan untuk sektor kelapa sawit dalam beberapa waktu terakhir.
"Saat ini terdapat 4 negara yang akan bergabung dalam keanggotaan CPOPC, setelah Indonesia dan Malaysia, yakni Papua New Guinea, Honduras, Ghana dan Kolombia. Sehingga penambahan keanggotaan ini diharapkan akan meningkat posisi CPOPC di mata dunia," terang Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Dia melanjutkan Indonesia telah berhasil mengimplementasikan program B20. Saat ini, Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mengimplementasikan program mandatori B30 pada awal tahun 2020. Kebijakan ini telah meningkatkan harga minyak kelapa sawit di atas USD600 per ton.
"Kita berencana melakukan penyatuan standarisasi kelapa sawit yang berkelanjutan yang dimiliki oleh Indonesia (ISPO-Indonesian Sustainable Palm Oil) dan Malaysia (MSPO-Malaysian Sustainable Palm Oil) di tahun 2020," katanya.
Sementara itu, komitmen Malaysia untuk mengimplementasikan mandatori B20 pada 2020 mendapat apresiasi dari Menko Perekonomian sehingga diharapkan mampu meningkatkan harga minyak kelapa sawit di dunia yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan di tingkat petani dan pekebun rakyat.
"Kita mendukung terhadap penerapan mandatori B30 di Indonesia dan berharap Malaysia dapat mengikuti langkah Indonesia tersebut," katanya.
Selain itu, PM Malaysia menyatakan persetujuannya terhadap langkah penyatuan standar keberlangsungan kelapa sawit sehingga sinergitas program antara Indonesia dan Malaysia semakin baik dan daya saing pekebun meningkat.
"Kita akan melakukan pembatasan penambahan luas areal kelapa sawit di Malaysia dan akan fokus pada peningkatan produktifitas (yield) dari petani. Dalam upaya meningkatkan produktifitas, Mahathir mendorong diintensifkannya kegiatan R&D utamanya dalam pengembangan produk hilir kelapa sawit sehingga nilai tambah produk akan meningkat," jelasnya.
Dia menambahkan untuk meningkatkan kerjasama dalam hal membangun strategi dalam upaya memperbaiki harga pada level yang lebih baik. Malaysia dan Indonesia perlu melanjutkan langkah-langkah konkrit dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk upaya litigasi di forum WTO.
"Untuk melawan kampanye negatif terhadap kelapa sawit, komitmen pengalokasian sumber daya yang memadai sangatlah diperlukan," tandasnya.
Airlangga mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan bilateral yang erat dan terus meningkatkan kerja sama perdagangan untuk sektor kelapa sawit dalam beberapa waktu terakhir.
"Saat ini terdapat 4 negara yang akan bergabung dalam keanggotaan CPOPC, setelah Indonesia dan Malaysia, yakni Papua New Guinea, Honduras, Ghana dan Kolombia. Sehingga penambahan keanggotaan ini diharapkan akan meningkat posisi CPOPC di mata dunia," terang Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Dia melanjutkan Indonesia telah berhasil mengimplementasikan program B20. Saat ini, Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mengimplementasikan program mandatori B30 pada awal tahun 2020. Kebijakan ini telah meningkatkan harga minyak kelapa sawit di atas USD600 per ton.
"Kita berencana melakukan penyatuan standarisasi kelapa sawit yang berkelanjutan yang dimiliki oleh Indonesia (ISPO-Indonesian Sustainable Palm Oil) dan Malaysia (MSPO-Malaysian Sustainable Palm Oil) di tahun 2020," katanya.
Sementara itu, komitmen Malaysia untuk mengimplementasikan mandatori B20 pada 2020 mendapat apresiasi dari Menko Perekonomian sehingga diharapkan mampu meningkatkan harga minyak kelapa sawit di dunia yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan di tingkat petani dan pekebun rakyat.
"Kita mendukung terhadap penerapan mandatori B30 di Indonesia dan berharap Malaysia dapat mengikuti langkah Indonesia tersebut," katanya.
Selain itu, PM Malaysia menyatakan persetujuannya terhadap langkah penyatuan standar keberlangsungan kelapa sawit sehingga sinergitas program antara Indonesia dan Malaysia semakin baik dan daya saing pekebun meningkat.
"Kita akan melakukan pembatasan penambahan luas areal kelapa sawit di Malaysia dan akan fokus pada peningkatan produktifitas (yield) dari petani. Dalam upaya meningkatkan produktifitas, Mahathir mendorong diintensifkannya kegiatan R&D utamanya dalam pengembangan produk hilir kelapa sawit sehingga nilai tambah produk akan meningkat," jelasnya.
Dia menambahkan untuk meningkatkan kerjasama dalam hal membangun strategi dalam upaya memperbaiki harga pada level yang lebih baik. Malaysia dan Indonesia perlu melanjutkan langkah-langkah konkrit dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk upaya litigasi di forum WTO.
"Untuk melawan kampanye negatif terhadap kelapa sawit, komitmen pengalokasian sumber daya yang memadai sangatlah diperlukan," tandasnya.
(ven)