Menhub Tawarkan Profesionalitas BPK Sebagai External Auditor IMO

LONDON - Selain agenda pemilihan kembali Indonesia menjadi Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C Periode 2020-2021. Satu agenda yang menjadi kepentingan Indonesia pada Sidang Majelis IMO ke-31 adalah pencalonan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia (BPK) sebagai External Auditor IMO Periode 2020-2023.

“Indonesia menominasikan BPK untuk menjadi external auditor IMO yang siap berkomitmen untuk memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi dan cost-efficient bagi IMO,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat Sidang Majelis IMO ke-31 di London, Inggris

Budi menjelaskan, bahwa Indonesia memiliki keyakinan untuk menawarkan dukungan profesional BPK kepada IMO berdasarkan pengalaman bergengsi BPK menjadi Auditor Eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pada periode 2016-2018, 2018-2019, dan 2019-2021.

Menurutnya pengajuan BPK sebagai Eksternal Auditor IMO ini selain untuk menunjukkan profesionalitas sekaligus untuk mendukung politik bebas aktif Indonesia. “Apabila terpilih, selain mengaudit IMO, BPK juga akan mengaudit institusi pendidikan di bawah IMO, yakni WMU dan IMLI,” ungkapnya.

Menurut Budi, selain menawarkan profesionalitas, BPK juga menawarkan efisiensi harga yang bisa menjadi pertimbangan lebih bagi IMO untuk dapat memilih BPK menjadi Eksternal Auditor IMO. “Jasa audit yang ditawarkan oleh BPK bukan hanya financial audit, namun juga performance audit. Selain itu, BPK juga menawarkan fee yang lebih rendah, sehingga tentunya dapat menjadi pertimbangan dari sisi efficiency expense,” tutup Budi.

Kontribusi Indonesia di Sektor Maritim Dunia

Selain itu Menhub Budi Karya mengatakan bahwa sebagai satu-satunya platform kerjasama multilateral yang dipercayakan untuk memastikan terwujudnya keselamatan dan keamanan maritim dunia, IMO telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Internasional dalam upaya melindungi masa depan laut, yang merupakan warisan bersama.

"Kegiatan pelayaran melalui laut telah memungkinkan perdagangan dan perekonomian global berkembang secara signifikan, sehingga memungkinkan banyak negara, termasuk Indonesia untuk mengembangkan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi,” ujar Budi.

Ia juga menyampaikan komitmen dan kontribusi Indonesia di maritim dunia dalam menciptakan pelayaran yang selamat, aman, serta berwawasan lingkungan di depan 174 negara anggota IMO yang hadir. Untuk itulah, sebagai anggota IMO sejak tahun 1961 dan anggota Dewan yang berdedikasi sejak 1973, Indonesia telah dan akan terus secara aktif mengambil bagian dalam meningkatkan implementasi konvensi, standar, dan pedoman IMO.

“Indonesia akan terus mendukung IMO dalam mengimplementasikan Rencana Strategis serta program-program mendatang, yang memungkinkan IMO dapat secara optimal memimpin seluruh anggotanya dalam upaya mewujudkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan untuk pembangunan ekonomi, fasilitasi perdagangan internasional, keselamatan, keamanan dan juga perlindungan lingkungan dari pelayaran internasional,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi juga menyampaikan kontribusi serta inisiatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan IMO selama dua tahun terakhir, di antaranya adalah tentang proposal Indonesia tentang Skema Pemisahan Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme/TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok yang telah diadopsi pada Sidang Maritime Safety Committee ke-101 pada bulan Juli lalu.

Selain itu, terkait dengan implementasi konvensi IMO, Indonesia bangga telah menjadi Negara Pihak pada Konvensi tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Penjagaan Kapal bagi Personil Kapal Penangkap Ikan (Konvensi STCW-F) dan saat ini tengah prosedur internal terakhir untuk mengaksesi Konvensi Nairobi tentang pengangkatan bangkai kecelakaan kapal.