Menteri Erick Masih Lanjutkan Bersih-bersih BUMN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir masih akan melakukan bersih-bersih di perusahaan BUMN. Hal ini untuk meningkatkan kinerja perseroan pelat merah.
Pasalnya, jika ada pejabat atau direksi BUMN yang tidak baik bakal langsung dibersihkan oleh Erick Thohir untuk menjaga perusahaan milik negara dengan konsep tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). "Ya enggak hanya bersih-bersih Garuda saja. Kalau memang ada yang kotor-kotor, kita bongkar," ujar Erick di Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Dia mengaku sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo dalam membersihkan BUMN. Hal ini seiring visi dan misi Presiden dalam meningkatkan kinerja BUMN.
"Pak presiden membuat pernyataan cukup terbuka, bongkar total BUMN kalau tidak benar. (Hal ini) saya rasa sangat poistif dan sudah waktunya bersih-bersih," jelasnya.
Dia pun menekankan bersih-bersih di perusahaan plat merah ini bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk meningkatkan kinerja BUMN. "Saya enggak mau juga ada pesan yang salah ya, bagaimana pemerintah mengintervensi atau masuk ke dalam segi korporasi apalagi perusahaan terbuka," jelasnya.
Pasalnya, jika ada pejabat atau direksi BUMN yang tidak baik bakal langsung dibersihkan oleh Erick Thohir untuk menjaga perusahaan milik negara dengan konsep tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). "Ya enggak hanya bersih-bersih Garuda saja. Kalau memang ada yang kotor-kotor, kita bongkar," ujar Erick di Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Dia mengaku sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo dalam membersihkan BUMN. Hal ini seiring visi dan misi Presiden dalam meningkatkan kinerja BUMN.
"Pak presiden membuat pernyataan cukup terbuka, bongkar total BUMN kalau tidak benar. (Hal ini) saya rasa sangat poistif dan sudah waktunya bersih-bersih," jelasnya.
Dia pun menekankan bersih-bersih di perusahaan plat merah ini bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk meningkatkan kinerja BUMN. "Saya enggak mau juga ada pesan yang salah ya, bagaimana pemerintah mengintervensi atau masuk ke dalam segi korporasi apalagi perusahaan terbuka," jelasnya.
(ind)