Kementerian BUMN Atur Pengurusan dan Pengawasan BUMN, Ini Rinciannya

loading...
Kementerian BUMN Atur Pengurusan dan Pengawasan BUMN, Ini Rinciannya
Kementerian BUMN Atur Pengurusan dan Pengawasan BUMN, Ini Rinciannya
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerapkan aturan baru mengenai kepengurusan dan pengawasan di perusahaaan BUMN, yang tercantum dalam SE-9/MBU/12/2019.

Aturan ini dibuat karena BUMN sebagai agen pembangunan merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang harus senantiasa menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat serta memenuhi kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Hal ini bertujuan mewujudkan BUMN yang bersih dan bermartabat yang selalu membawa nama baik sebagai kepanjangan tangan pemerintah, maka etika dan/atau kepatutan harus selalu dijadikan landasan dalam pengurusan dan pengawasan perusahaan.

"Maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk menciptakan BUMN yang bersih dan bermartabat, efisien serta mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang diwujudkan dalam penerapan etika dan/atau kepatutan dalam rangka pengurusan dan pengawasan perusahaan," tulis aturan dari Kementerian BUMN, yang dikutip SINDOnews di Jakarta, Jumat (13/12/2019).



Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah untuk penerapan etika dan/atau kepatutan, efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang diwujudkan dalam tata nilai yang baik dalam rangka pengurusan dan pengawasan perusahaan.

Dasar hukumnya adalah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);



Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top