Ditjen Bina Marga Lakukan Studi Kelayakan Jembatan Batam-Bintan
Ditjen Bina Marga Lakukan Studi Kelayakan Jembatan Batam-Bintan
A
A
A
TANJUNGPINANG - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan studi kelayakan (Feasible Study/FS) dan perencanaan fisik (Detail Engineering Design/DED) pembangunan jembatan Batam-Bintan di Kepulauan Riau. Jika jadi terbangun nantinya, jembatan tersebut akan menjadi alternatif konektivitas dan pintu masuk bagi wisatawan mancanegara dari Singapura dan Malaysia ke Batam dan Bintan.
“FS dan DED belum sepenuhnya rampung. Sehingga kami masih memerlukan waktu untuk menyiapkan FS dan DED dengan seksama, terutama soal penentuan trase” ujar Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Bosar Passaribu saat mendampingi para anggota Komisi V DPR saat melakukan kunker kerja (Kunker) ke Tanjung Pinang, Kepri Kamis-Jumat (12-13/12/2019).
BPJN IV sendiri memiliki wilayah tugas yang mencakup Provinsi Jambi dan Kepri. Bosar menjelaskan, pada rencana desain awal, jembatan tersebut dibagi menjadi tiga trase. Namun, saat ini trase diubah menjadi dua dengan dua alternatif. Trase pertama menghubungkan Batam-Tanjung Sauh sepanjang 2,123 km. Trase kedua alternatif 1 menghubungkan Tanjung Sauh-Bintan sepanjang 5,698 km dan alternatif 2, Tanjung Sauh-Pulau Ngiang sepanjang 495 m, lalu dilanjutkan Pulau Ngiang-Bintan sepanjang 4,793 km.
“Penentuan trase tersebut pun belum final. Terutama karena jembatan ini melalui laut yang terdapat palung-palung dalam. Kami sedang melakukan penelitian yang sangat detail. Tidak mungkin kan tinggi jembatan tidak bisa mengakomodasi kapal yang lewat,” sebut Bosar.
Mengenai skema pembiayan jembatan Batam-Bintan tersebut direncanakan akan dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam kesempatan yang sama Plt Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto berharap pembangunan Jembatan Batam-Bintan segera terealisasi sebagai major project integrasi pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau. Menurutnya, jembatan tersebut nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, pariwisata, dan pemerataan pembangunan.
“Kami melihat pembangunan jembatan Batam-Bintan sebagai program dengan level urgensi teratas untuk menyokong kemajuan infrastruktur dan ekonomi di Kepulauan Riau,” ujar Isdianto kepada rombongan Kunker Komisi V DPR.
Rombongan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae. Adapun anggota yang ikut hadir diantaranya Andar Ahmad, Hasan Basri Agus, Ansar Ahmad, Tubagus Haerul Jaman, Andi Iwan Darmawan, Irmawan, Sofyan Ali, Joni Allen Marbun, Lasmi Indaryani, Syahrul Aidi Maazat, Bakri, Hanna Gayatri dan Athari Ghauthi Ardi.
Sementara mitra kerja Komisi V DPR RI yang mendampingi, di antaranya Kementerian PUPR yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Cipta Karya, serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Dia berharap nantinya bisa menyuarakan setiap usulan program prioritas Kepulauan Riau yang tidak mungkin bisa tertangani menggunakan APBD sehingga diharapkan mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
“FS dan DED belum sepenuhnya rampung. Sehingga kami masih memerlukan waktu untuk menyiapkan FS dan DED dengan seksama, terutama soal penentuan trase” ujar Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Bosar Passaribu saat mendampingi para anggota Komisi V DPR saat melakukan kunker kerja (Kunker) ke Tanjung Pinang, Kepri Kamis-Jumat (12-13/12/2019).
BPJN IV sendiri memiliki wilayah tugas yang mencakup Provinsi Jambi dan Kepri. Bosar menjelaskan, pada rencana desain awal, jembatan tersebut dibagi menjadi tiga trase. Namun, saat ini trase diubah menjadi dua dengan dua alternatif. Trase pertama menghubungkan Batam-Tanjung Sauh sepanjang 2,123 km. Trase kedua alternatif 1 menghubungkan Tanjung Sauh-Bintan sepanjang 5,698 km dan alternatif 2, Tanjung Sauh-Pulau Ngiang sepanjang 495 m, lalu dilanjutkan Pulau Ngiang-Bintan sepanjang 4,793 km.
“Penentuan trase tersebut pun belum final. Terutama karena jembatan ini melalui laut yang terdapat palung-palung dalam. Kami sedang melakukan penelitian yang sangat detail. Tidak mungkin kan tinggi jembatan tidak bisa mengakomodasi kapal yang lewat,” sebut Bosar.
Mengenai skema pembiayan jembatan Batam-Bintan tersebut direncanakan akan dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam kesempatan yang sama Plt Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto berharap pembangunan Jembatan Batam-Bintan segera terealisasi sebagai major project integrasi pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau. Menurutnya, jembatan tersebut nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, pariwisata, dan pemerataan pembangunan.
“Kami melihat pembangunan jembatan Batam-Bintan sebagai program dengan level urgensi teratas untuk menyokong kemajuan infrastruktur dan ekonomi di Kepulauan Riau,” ujar Isdianto kepada rombongan Kunker Komisi V DPR.
Rombongan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V, Ridwan Bae. Adapun anggota yang ikut hadir diantaranya Andar Ahmad, Hasan Basri Agus, Ansar Ahmad, Tubagus Haerul Jaman, Andi Iwan Darmawan, Irmawan, Sofyan Ali, Joni Allen Marbun, Lasmi Indaryani, Syahrul Aidi Maazat, Bakri, Hanna Gayatri dan Athari Ghauthi Ardi.
Sementara mitra kerja Komisi V DPR RI yang mendampingi, di antaranya Kementerian PUPR yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Cipta Karya, serta Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Dia berharap nantinya bisa menyuarakan setiap usulan program prioritas Kepulauan Riau yang tidak mungkin bisa tertangani menggunakan APBD sehingga diharapkan mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
(alf)
Explore More