RCEP Segera Tuntas, Indonesia Siap Manfaatkan Peluang Ekonomi Global

JAKARTA - Perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) telah memasuki tahap penyelesaian. Indonesia dengan potensi ekonomi terbesar di ASEAN diharapkan memiliki daya saing yang kuat untuk memanfaatkan peluang dan kemudahan-kemudahan yang dihadirkan oleh RCEP tersebut.

"Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim perunding Indonesia yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan Perjanjian RCEP," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (16/12/2019).

Airlangga menuturkan, RCEP merupakan kesepakatan blok perdagangan terbesar dunia yang meliputi 33% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, 29% perdagangan dunia, dan 48% populasi dunia.

Indonesia tentu harus memanfaatkan peluang yang ditawarkan RCEP seperti akses pasar bagi produk ekspor Indonesia yang akan semakin terbuka. Industri nasional pun akan semakin terintegrasi dengan jaringan produksi regional dan semakin terlibat dalam mata rantai regional dan global.

"Tentunya hal tersebut akan menarik investasi asing untuk lebih banyak masuk ke dalam negeri,” tutur Menko Perekonomian.

Agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang tersebut, lanjut Airlangga, ekonomi Indonesia harus kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah akan menyiapkan Roadmap Peningkatan Daya Saing Nasional.

Selain itu, sebagai aktualisasi dari lima program prioritas tahun 2019-2024, saat ini, pemerintah tengah fokus pada penyelesaian permasalahan ekonomi dalam jangka pendek, terutama untuk menyelesaikan defisit Neraca Perdagangan dan Current Account Deficit.

"Beberapa contoh program yang dilakukan antara lain Mandatory B30, Restrukturisasi TPPI, dan Penyelesaian Perundingan Perdagangan untuk membuka akses pasar ekspor Indonesia, termasuk melalui RCEP ini," kata Airlangga.

Dari sisi perdagangan, pemerintah juga tengah fokus pada program diversifikasi ekspor melalui pengembangan industri hilir seperti industri nikel dan bauksit.

Selanjutnya, pemerintah telah menyiapkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Substansi kedua Omnibus Law tersebut saling mendukung dan melengkapi.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM), di tengah perubahan pola hidup dan bisnis akibat teknologi digital (digital disruption) dan revolusi industri 4.0, pemerintah bertekad mendorong penciptaan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Salah satu program yang tengah didorong adalah Program Kartu Prakerja (KPk) yang merupakan bantuan pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi.

Pemerintah juga terus mengupayakan penyelesaian pembangunan infrastruktur beserta kelengkapan sarana dan prasarana melalui perencanaan yang terintegrasi, baik melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Airlangga menuturkan, di tengah kondisi dunia yang semakin terintegrasi, penting untuk tidak hanya melihat potensi pasar domestik sebesar 270 juta jiwa di Indonesia, namun potensi pasar yang jauh lebih besar, yakni 3,6 miliar jiwa di RCEP.

"Saya juga ingin mengajak seluruh stakeholders untuk saling berkoordinasi dan bersinergi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan melalui implementasi dari perjanjian RCEP ini," pungkas Airlangga.

Senada dengan Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menuturkan, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi menuntaskan berbagai pekerjaan rumah agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tetapi justru dapat berkiprah dalam regional supply chain yang didorong RCEP untuk menjadi bagian dari global supply chain.

"Penyelesaian RCEP merupakan kerja kita bersama dan akan menjadi keberhasilan Indonesia di mata dunia internasional," tegas Mendag Agus.

Pemerintah pun mendorong investasi di lima sektor berorientasi ekspor yaitu makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, dan kimia.