BPK Periksa Keuangan Enam Kementerian, Luhut Ajak Semua Menteri Buka Data
Senin, 06 Januari 2020 - 18:59 WIB
BPK Periksa Keuangan Enam Kementerian, Luhut Ajak Semua Menteri Buka Data
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak, semua kementerian/lembaga untuk membuka akses data seluas-luasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi mempermudah audit laporan keuangan. Mendorong ada transparansi dalam laporan keuangan, Ia juga menekankan bahwa tugas BPK bukan mencari kesalahan orang lain namun memperbaiki.
“Akses data saya kira sangat penting. Jadi saya minta semua teman-teman menteri, kita buka saja, tidak perlu ada yang disembunyikan,” kata Menko Luhut dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Sambung dia menambahkan, untuk setiap kementerian bisa menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Hal ini untuk mendorong terjadinya perbaikan dalam pengelolaan anggaran negara. Selain itu, sesuai dengan arahan BPK, Luhut juga meminta semua kementerian bisa menjaga komunikasi dengan baik pada instansi tersebut, disertai dengan integritas dan profesional.
Luhut menilai positif kerja sama profesional dengan BPK selama ini. Bukannya mencari kesalahan, justru mengingatkan jika ada hal yang tidak baik. BPK sendiri meminta adanya komitmen untuk bekerja sama dalam tugas masing-masing dan menjaga agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu."Mengenai jadwal saya kira juga sangat penting, supaya kita betul-betul memenuhi jadwal itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ada," paparnya.
Ditegaskan juga olehnya, untuk setiap kementerian membuang mental penyelewengan. “Tentu berharap agar nanti hasil pemeriksaan BPK ini bisa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jadi kita harus membuang mental-mental yang terlalu banyak main-main kiri-kanan ini,” ungkap Luhut.
“Akses data saya kira sangat penting. Jadi saya minta semua teman-teman menteri, kita buka saja, tidak perlu ada yang disembunyikan,” kata Menko Luhut dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Sambung dia menambahkan, untuk setiap kementerian bisa menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK. Hal ini untuk mendorong terjadinya perbaikan dalam pengelolaan anggaran negara. Selain itu, sesuai dengan arahan BPK, Luhut juga meminta semua kementerian bisa menjaga komunikasi dengan baik pada instansi tersebut, disertai dengan integritas dan profesional.
Luhut menilai positif kerja sama profesional dengan BPK selama ini. Bukannya mencari kesalahan, justru mengingatkan jika ada hal yang tidak baik. BPK sendiri meminta adanya komitmen untuk bekerja sama dalam tugas masing-masing dan menjaga agar jadwal pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat waktu."Mengenai jadwal saya kira juga sangat penting, supaya kita betul-betul memenuhi jadwal itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ada," paparnya.
Ditegaskan juga olehnya, untuk setiap kementerian membuang mental penyelewengan. “Tentu berharap agar nanti hasil pemeriksaan BPK ini bisa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jadi kita harus membuang mental-mental yang terlalu banyak main-main kiri-kanan ini,” ungkap Luhut.
(akr)
