Sandi Prediksi Omnibus Law Bisa Menyerap Investasi Rp2.000 Triliun
Kamis, 16 Januari 2020 - 21:10 WIB
Sandi Prediksi Omnibus Law Bisa Menyerap Investasi Rp2.000 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha Sandiaga Uno mengatakan perekonomian Indonesia memiliki peluang untuk menjadi lebih baik walaupun penuh dengan tantangan. Ia pun berharap adanya dorongan pemerintah atas Omnibus Law.
Hal tersebut merupakan salah satu syarat dan jika tidak dieksekusi serta ter-delivery maka peluang tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan. Menurutnya, dengan Omnibus Law, UMKM memiliki kesempatan sehingga terciptanya lapangan kerja.
“Bahkan Indonesia diprediksi dapat tumbuh 5% dan peluang tersebut bisa mengeksekusi hingga Rp2.000 triliun sehingga bisa mendorong lapangan kerja,” kata Sandi di acara pelantikan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Selain Presiden Jokowi, acara ini dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga merupakan mantan pengurus HIPMI, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang merupakan Dewan Pembina HIPMI saat ini.
Menurut Sandi, ada sejumlah risiko yang dihadapi baik eksternal maupun internal, khususnya kepada Kementerian BUMN. Di antaranya mendukung pengusutan skandal-skandal sehingga dapat dipastikan tidak ada satupun nasabah yang dirugikan. “Harus ada political way untuk menyelesaikannya sebab jika tidak bisa menimbulkan gejolak,” tandas mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini.
Hal tersebut merupakan salah satu syarat dan jika tidak dieksekusi serta ter-delivery maka peluang tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan. Menurutnya, dengan Omnibus Law, UMKM memiliki kesempatan sehingga terciptanya lapangan kerja.
“Bahkan Indonesia diprediksi dapat tumbuh 5% dan peluang tersebut bisa mengeksekusi hingga Rp2.000 triliun sehingga bisa mendorong lapangan kerja,” kata Sandi di acara pelantikan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Selain Presiden Jokowi, acara ini dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga merupakan mantan pengurus HIPMI, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang merupakan Dewan Pembina HIPMI saat ini.
Menurut Sandi, ada sejumlah risiko yang dihadapi baik eksternal maupun internal, khususnya kepada Kementerian BUMN. Di antaranya mendukung pengusutan skandal-skandal sehingga dapat dipastikan tidak ada satupun nasabah yang dirugikan. “Harus ada political way untuk menyelesaikannya sebab jika tidak bisa menimbulkan gejolak,” tandas mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini.
(poe)
Lihat Juga :
