Empat 'Mukjizat' Omnibus Law Versi Bahlil
Rabu, 05 Agustus 2020 - 23:44 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pentingnya segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Alasannya, RUU tersebut dapat mendorong kepastian investasi, dan dari investasi lahirlah penciptaan lapangan kerja, yang dapat memastikan pendapatan masyarakat.
Kepala BKPM menyatakan, ada empat catatan penting dalam Omnibus Law. Pertama, terkait kewenangan. Menurut Bahlil, kewenangan perizinan tidak serta merta ditarik ke pusat. Namun, pemerintah daerah akan diberikan batas waktu untuk menerbitkan izin kepada investor.
“Dalam Omnibus Law ini, semua perizinan akan ditarik dulu ke Presiden. Setelah itu, izin dikembalikan ke gubernur, bupati, wali kota, menteri ataupun kepala badan, disertai dengan aturan main. Selama ini tidak ada aturan mainnya. Supaya, jangan lagi kita terhalang-halangi,” kata Bahlil dalam keterangan resminya (5/8/2020).
Kedua, adanya Omnibus Law untuk mendukung UMKM. Pemerintah berupaya meminimalkan persyaratan yang diperlukan pelaku UMKM untuk mendapatkan izin usahanya. ( Baca juga:Omnibus Law Bikin Izin Investasi Makin Gampang, Hanya Perlu Selembar Kertas )
“UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi kurang lebih 60%, dan penyerapan tenaga kerja hingga 120 juta orang. Namun, negara belum hadir secara maksimal lewat regulasi untuk mendesain mereka agar bisa naik kelas atau izin-izinnya tidak dipersulit. Sekarang, kita ingin dengan Omnibus Law, izin UMKM selembar surat saja selesai, tidak perlu lagi notifikasi-notifikasi,” ujar Bahlil.
Kepala BKPM menyatakan, ada empat catatan penting dalam Omnibus Law. Pertama, terkait kewenangan. Menurut Bahlil, kewenangan perizinan tidak serta merta ditarik ke pusat. Namun, pemerintah daerah akan diberikan batas waktu untuk menerbitkan izin kepada investor.
“Dalam Omnibus Law ini, semua perizinan akan ditarik dulu ke Presiden. Setelah itu, izin dikembalikan ke gubernur, bupati, wali kota, menteri ataupun kepala badan, disertai dengan aturan main. Selama ini tidak ada aturan mainnya. Supaya, jangan lagi kita terhalang-halangi,” kata Bahlil dalam keterangan resminya (5/8/2020).
Kedua, adanya Omnibus Law untuk mendukung UMKM. Pemerintah berupaya meminimalkan persyaratan yang diperlukan pelaku UMKM untuk mendapatkan izin usahanya. ( Baca juga:Omnibus Law Bikin Izin Investasi Makin Gampang, Hanya Perlu Selembar Kertas )
“UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional dengan kontribusi kurang lebih 60%, dan penyerapan tenaga kerja hingga 120 juta orang. Namun, negara belum hadir secara maksimal lewat regulasi untuk mendesain mereka agar bisa naik kelas atau izin-izinnya tidak dipersulit. Sekarang, kita ingin dengan Omnibus Law, izin UMKM selembar surat saja selesai, tidak perlu lagi notifikasi-notifikasi,” ujar Bahlil.
Lihat Juga :
