Fokus SINDO Weekly

Banyak Mengendap, Pemerintah Cari Upaya Mengefektifkan Dana Daerah

loading...
Banyak Mengendap, Pemerintah Cari Upaya Mengefektifkan Dana Daerah
Banyak Mengendap, Pemerintah Cari Upaya Mengefektifkan Dana Daerah
JAKARTA - SRI Mulyani tak bisa menutupi kekesalannya saat rapat kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPD, beberapa pekan yang lalu. Dalam rapat mengenai alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa itu, sang Menteri Keuangan menyatakan banyak daerah yang mengendapkan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Nilainya, tak tanggung-tanggung, mencapai ratusan triliun rupiah.

Kementerian Keuangan mencatat, sebanyak Rp186 triliun dana TKDD masih mengendap di rekening kas daerah per akhir November tahun lalu. Malahan, dana yang mengendap itu angkanya jauh lebih besar lagi di bulan-bulan sebelumnya. “Bahkan, pada bulan-bulan sebelum Oktober itu, akunnya bisa mencapai di atas Rp200 triliun. Rp220 triliun di rekening daerah,” kata Sri.

Seharusnya, dana TKDD itu bisa dimanfaatkan oleh daerah semaksimal dan seefektif mungkin agar pembangunan daerah bisa bergeliat. Ujungnya, perekonomian daerah bergerak dan kesejahteraan masyarakat meningkat. “Padahal kan setiap rupiah kalau bisa dipakai untuk kesejahteraan, ada manfaatnya,” tambah Sri.

Sayangnya, Sri Mulyani tidak menyebut secara spesifik daerah-daerah mana saja yang mengendapkan dana TKDD. Sri hanya memberi isyarat bahwa kebanyakan di antara mereka merupakan daerah dengan kekayaan sumber daya alam melimpah. Pasalnya, mereka jarang menemui masalah kas daerah hingga dana yang ada menjadi bertumpuk.



Perilaku daerah yang seperti itu tentu saja kontraproduktif dengan strategi pemerintahan Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran. Strategi itu sendiri merupakan wujud nyata pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Makanya, pemerintah pusat terus mengerek naik jumlah dana TKDD itu setiap tahunnya. Dari catatan Kemenkeu, anggaran TKDD terus naik sejak 2015, yang saat itu “baru” berjumlah Rp623,1 triliun. Tahun lalu dana TKDD sebesar Rp826,7 triliun dengan realisasi sebesar Rp811,3 triliun. Tahun ini, dalam APBN 2020 dana tersebut dianggarkan sebesar Rp856,9 triliun.

Kenaikan anggaran TKDD tentu saja dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan dasar di daerah, seperti akses air minum dan sanitasi layak hingga angka partisipasi murni SMP. Kenaikan ini terlihat seiring dengan perbaikan kualitas output pelayanan dasar daerah. Misalnya, akses sanitasi layak yang rata-rata nasional pada 2018 mencapai 69,27%, naik dibandingkan 2015 yang hanya 62,14%. Sementara itu, bayi di bawah dua tahun atau baduta yang stunting turun secara rata-rata nasional dari 23,08% pada 2015 menjadi 20,07% pada 2018.



Selain itu, tingkat kesenjangan di pedesaan pun menurun yang ditunjukkan oleh semakin rendahnya rasio gini 0,334 pada 2015 menjadi 0,317 pada 2019. Demikian juga kesenjangan fiskal antardaerah.
halaman ke-1 dari 3
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top