Pemda Harus Kampanyekan Penggunaan Transportasi Massal
Selasa, 04 Februari 2020 - 22:06 WIB
Pemda Harus Kampanyekan Penggunaan Transportasi Massal
A
A
A
JAKARTA - Ketua bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah mengikuti kebijakan pemerintah pusat mengenai penggunaan transportasi massal hingga 60% di Jabodetabek harus menjadi perhatian banyak pihak.
Selama ini, pemerintah di daerah masih banyak memberikan iming-iming pembangunan infrastruktur kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerahnya melupakan ketersediaan infrastruktur angkutan massal yang sudah tersedia.
“Ini harusnya jadi perhatian. Terutama pemerintah di daerah. Selama ini jualan politik masih soal pembangunan infrastruktur, padahal pemanfaatan infrastruktur yang ada, terutama infrastruktur transportasi tidak diedukasi dengan baik. Misalnya, kampanye menggunakan transportasi massal itu harus terus didengungkan,” ungkap Djoko.
Dia menambahkan, justru yang ada janji-janji pembangunan infrastruktur dimana-mana tanpa melakukan kajian studi yang mendalam. “Misalnya pemerintah Kota Depok sebagai penyangga ibukota Jakarta menjanjikan bangun monorel dengan empat atau lima koridor. Sementara kajiannya belum mendalam sudah didengungkan kepada masyarakatnya. Kalau mau yang riil kampanyekan penggunaan angkutan massal, itu lebih oke,” pungkas dia.
Selama ini, pemerintah di daerah masih banyak memberikan iming-iming pembangunan infrastruktur kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerahnya melupakan ketersediaan infrastruktur angkutan massal yang sudah tersedia.
“Ini harusnya jadi perhatian. Terutama pemerintah di daerah. Selama ini jualan politik masih soal pembangunan infrastruktur, padahal pemanfaatan infrastruktur yang ada, terutama infrastruktur transportasi tidak diedukasi dengan baik. Misalnya, kampanye menggunakan transportasi massal itu harus terus didengungkan,” ungkap Djoko.
Dia menambahkan, justru yang ada janji-janji pembangunan infrastruktur dimana-mana tanpa melakukan kajian studi yang mendalam. “Misalnya pemerintah Kota Depok sebagai penyangga ibukota Jakarta menjanjikan bangun monorel dengan empat atau lima koridor. Sementara kajiannya belum mendalam sudah didengungkan kepada masyarakatnya. Kalau mau yang riil kampanyekan penggunaan angkutan massal, itu lebih oke,” pungkas dia.
(ind)
Lihat Juga :
