Pemerintah Diminta Bersuara Gairahkan Transportasi Umum

Selasa, 04 Agustus 2020 - 20:53 WIB
loading...
Pemerintah Diminta Bersuara...
Ilustrasi penumpang memasuki bus. Foto/Dok SINDOphoto/Ramadhan Adiputra
A A A
JAKARTA - Penerapan ganjil genap kendaraan pribadi di Jakarta dimaksudkan untuk mengontrol pergerakan kendaraan. Sejak pandemi Covid-19 bisa dipastikan penggunaan jumlah angkutan pribadi meningkat.

Pemerintah perlu meyakinkan masyarakat, bahwa penggunaan transportasi umum juga aman dari Covid-19. Caranya, dengan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan pada simpul-simpul transportasi umum. (Baca: Kadishub DKI Sebut Penumpang Angkutan Umum Lebih Taat Protokol Kesehatan )

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah sebetulnya telah melakukan upaya-upaya mengimbangi kebijakan ganjil-genap di Jakarta. Salah satunya adalah dengan menambah layanan bus regional (JR Connexion).

“Yang urgent selanjutnya ada pada pengendalian adaptasi kebiasaan baru. Pengendalian dalam arti protokol kesehatan tetap berjalan dengan tegas pada setiap sektor transportasi. Kalau di luar negeri, semasa pandemi pemerintah meyakinkan masyarakatnya bahwa angkutan umum aman dari Covid-19,” ujarnya di Jakarta, Selasa (4/8/2020). (Baca: Wali Kota Bogor: Masak Kita Biarkan 20 Ribu Penumpang KRL Setiap Hari Terus Berdesakan )

Menurut dia, di masa adaptasi kebiasaan baru pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penyelenggaraan transportasi harus berjalan dengan meminimalisir resiko penularan dan penyebaran Covid-19. “Selain itu urban transport bersinggungan langsung dengan aktivitas keseharian masyarakat harus diperhatikan,” ungkapnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MPMRent Perkuat Green...
MPMRent Perkuat Green Mobility lewat Layanan Transportasi Terintegrasi
6,2 Juta Orang Mudik...
6,2 Juta Orang Mudik Naik Angkutan Umum H-4 Lebaran, Kereta Api Jadi Favorit
Pertagas Kantongi Pendapatan...
Pertagas Kantongi Pendapatan USD861,51 Juta di 2025, Mayoritas dari Bisnis Transportasi dan Niaga
Deretan Diskon Tarif...
Deretan Diskon Tarif Transportasi selama Mudik Lebaran, Catat Tanggalnya
Beri Diskon Transportasi...
Beri Diskon Transportasi Lebaran 2026, Pemerintah Kucurkan Rp200 Miliar
Konsumsi Bensin Naik...
Konsumsi Bensin Naik Tipis saat Nataru, Masyarakat Liburan Pilih Transportasi Umum
Tarif Sejumlah Rute...
Tarif Sejumlah Rute Transjabodetabek Bakal Dinaikkan, Termasuk Blok M-Bandara Soetta
Legislator PDIP Sebut...
Legislator PDIP Sebut Tragedi Bus ALS Alarm Keras Kegagalan Pengawasan Transportasi dan Infrastruktur Jalan
Pramono Sebut Wacana...
Pramono Sebut Wacana Trem di Kota Tua Perlu Kajian Mendalam
Rekomendasi
Tiyo Eks Ketua BEM UGM...
Tiyo Eks Ketua BEM UGM Mengaku Ditawari Miliaran Rupiah dari Lembaga Berbintang, Ini Respons TNI
SDN di NTT Dibongkar...
SDN di NTT Dibongkar untuk KDMP, Andreas PDIP: Jangan Korbankan Program Lainnya
PMGO 2026 Cetak Rekor...
PMGO 2026 Cetak Rekor Guinness, Lebih dari 1,2 Juta Pendaftar Turnamen
Berita Terkini
BI Rate Naik Demi Menahan...
BI Rate Naik Demi Menahan Tekanan Rupiah dan Capital Outflow
Dirut Perkebunan Nusantara...
Dirut Perkebunan Nusantara III Dorong Pemuda Jadi Motor Transformasi Perkebunan
Ekonom: Kebijakan BI...
Ekonom: Kebijakan BI dan Pemerintah Memperkuat Rupiah Sudah Tepat
10 Presiden Terkaya...
10 Presiden Terkaya Sepanjang Sejarah AS, Trump Jauh Lebih Unggul dari Pendahulunya
Chatib Basri Sangkal...
Chatib Basri Sangkal Ditawari Prabowo Posisi Menkeu Gantikan Purbaya
Akulaku Finance Kantongi...
Akulaku Finance Kantongi Fasilitas Pendanaan Rp500 Miliar dari Danamon
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved