Pemerintah Diminta Bersuara Gairahkan Transportasi Umum

JAKARTA - Penerapan ganjil genap kendaraan pribadi di Jakarta dimaksudkan untuk mengontrol pergerakan kendaraan. Sejak pandemi Covid-19 bisa dipastikan penggunaan jumlah angkutan pribadi meningkat.

Pemerintah perlu meyakinkan masyarakat, bahwa penggunaan transportasi umum juga aman dari Covid-19. Caranya, dengan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan pada simpul-simpul transportasi umum. (Baca: Kadishub DKI Sebut Penumpang Angkutan Umum Lebih Taat Protokol Kesehatan )

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah sebetulnya telah melakukan upaya-upaya mengimbangi kebijakan ganjil-genap di Jakarta. Salah satunya adalah dengan menambah layanan bus regional (JR Connexion).

“Yang urgent selanjutnya ada pada pengendalian adaptasi kebiasaan baru. Pengendalian dalam arti protokol kesehatan tetap berjalan dengan tegas pada setiap sektor transportasi. Kalau di luar negeri, semasa pandemi pemerintah meyakinkan masyarakatnya bahwa angkutan umum aman dari Covid-19,” ujarnya di Jakarta, Selasa (4/8/2020). (Baca: Wali Kota Bogor: Masak Kita Biarkan 20 Ribu Penumpang KRL Setiap Hari Terus Berdesakan )

Menurut dia, di masa adaptasi kebiasaan baru pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penyelenggaraan transportasi harus berjalan dengan meminimalisir resiko penularan dan penyebaran Covid-19. “Selain itu urban transport bersinggungan langsung dengan aktivitas keseharian masyarakat harus diperhatikan,” ungkapnya.

Selain itu, meningkatnya aktivitas masyarakat juga seiring dengan berjalannya roda perekonomian yang digaungkan pemerintah. “Sehingga penegasan kembali ada pada protokol kesehatan,” ucapnya.

Sebelumnya, kalangan pengusaha bus juga berharap pemerintah bisa bersuara untuk menggairahkan angkutan angkutan umum seperti bus bisa diminati masyarakat. (Baca juga: Kini Giliran Pengusaha Bus AKAP 'Ngegas' Terancam Bangkrut )

Pengusaha Otobus, Kurnia Lesani Adnan berharap pemerintah tidak hanya fokus ke angkutan pribadi saja, sebab pekerjaan rumah yang besar ada pada menggairahkan masyarakat naik angkutan umum.

“Ya kalau berkaca dari Idul Adha kemarin pemerintah sukses memindahkan orang dari angkutan umum ke angkutan pribadi. Nah kami di angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi memang ada peningkatan armada operasi 30-50%, dengan okupansi 50-70% tapi tidak ada lonjakan seperti Idul Adha tahun sebelumnya,” ujar Kurnia yang juga Ketua Umum Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI). Dia berharap pemerintah bisa turun tangan mengantisipasi gairah masyarakat naik angkutan bus yang menurun di masa pandemi.