BBM Solar Paling Sering Diselewengkan, Pengawasan Dinilai Tak Efektif
Rabu, 12 Februari 2020 - 14:47 WIB
BBM Solar Paling Sering Diselewengkan, Pengawasan Dinilai Tak Efektif
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam menilai pengawasan distribusi BBM khususnya solar bersubsidi oleh BPH Migas selama ini tidak efektif. Hal itu dapat dilihat dari laporan BPH Migas dalam kurun waktu 2016-2019, dimana BBM Solar paling sering diselewengkan.
Berdasarkan laporan BPH Migas pada 2016 lalu kasus penyelewengan BBM mencapai sebanyak 381 kasus, pada 2017 sebanyak 187 kasus, pada 2018 sebanyak 260 kasus dan pada 2019 lalu kasusnya meningkat tajam mencapai 404 kasus.
“Jadi secara kinerja, pengawasan distribusi tidak efektif sehingga perlu ditingkatkan. Jika pengawasan tidak efektif dampaknya pada jebolnya kuota BBM subsidi dan akibatnya beban subsidi dari APBN menjadi meningkat,” kata Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Dia menandaskan bahwa selama ini indikator kinerja BPH Migas selalu dikaitkan dengan besarnya iuran dari badan usaha. Padahal yang lebih utama ialah terhadap pengawasan distribusi BBM bukan menarik iuran badan usaha karena itu justru menghambat kinerja badan usaha.
Pihaknya memberikan contoh terkait iuran kegiatan badan usaha di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Pungutan tersebut, kata dia, justru membebani PGN karena beban yang dibebankan seharusnya bisa untuk mendukung efisiensi pembangunan infrastruktur gas bumi seperti pembangunan transmisi dan pipa distribusi.
“Jadi ketika pendapatan badan usaha besar maka kontribusi terhadap negara juga besar. Sehingga iuran itu jangan dijadikan patokan kinerja. Apalagi misalnya PGN saat ini sedang diberikan tugas pemerintah untuk menurunkan harga gas industri,” paparnya.
Berdasarkan laporan BPH Migas pada 2016 lalu kasus penyelewengan BBM mencapai sebanyak 381 kasus, pada 2017 sebanyak 187 kasus, pada 2018 sebanyak 260 kasus dan pada 2019 lalu kasusnya meningkat tajam mencapai 404 kasus.
“Jadi secara kinerja, pengawasan distribusi tidak efektif sehingga perlu ditingkatkan. Jika pengawasan tidak efektif dampaknya pada jebolnya kuota BBM subsidi dan akibatnya beban subsidi dari APBN menjadi meningkat,” kata Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam di Jakarta, Rabu (12/2/2020).
Dia menandaskan bahwa selama ini indikator kinerja BPH Migas selalu dikaitkan dengan besarnya iuran dari badan usaha. Padahal yang lebih utama ialah terhadap pengawasan distribusi BBM bukan menarik iuran badan usaha karena itu justru menghambat kinerja badan usaha.
Pihaknya memberikan contoh terkait iuran kegiatan badan usaha di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Pungutan tersebut, kata dia, justru membebani PGN karena beban yang dibebankan seharusnya bisa untuk mendukung efisiensi pembangunan infrastruktur gas bumi seperti pembangunan transmisi dan pipa distribusi.
“Jadi ketika pendapatan badan usaha besar maka kontribusi terhadap negara juga besar. Sehingga iuran itu jangan dijadikan patokan kinerja. Apalagi misalnya PGN saat ini sedang diberikan tugas pemerintah untuk menurunkan harga gas industri,” paparnya.
(akr)
Lihat Juga :
