Demul Klaim Ada Stok Bawang Putih 130.000 Ton di Gudang Importir
Kamis, 13 Februari 2020 - 18:11 WIB
Demul Klaim Ada Stok Bawang Putih 130.000 Ton di Gudang Importir
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana membuka keran impor bawang putih dari China, menyusul kelangkaan stok di dalam negeri yang berdampak pada melonjaknya harga bawang putih ke kisaran Rp70.000/kilogram (kg).
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar Deddy Mulyadi mengatakan, kenaikan harga bawang putih harusnya dapat diatasi jika Satgas Pangan mau menindak para penimbun.
"Kalau mau jujur sebenarnya saat ini masih ada stok bawang putih sekitar 130.000 ton di gudang-gudang para importir tahun yang lalu. Tinggal Satgas Pangan sekarang di seluruh daerah, kabupaten, kota dikerahkan untuk mengetahui. Kan barusan juga muncul lagi di salah satu media di Karawang. Mungkin bukan hanya di sana, tetapi masih ada dimana-mana. Itu keluarkan dulu," tegasnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Harga Bawang Putih Meroket, Rakyat Menjerit, Siapa yang Bertanggung Jawab?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Politikus yang akrab disapa Demul ini mengatakan, kenakalan para pengusaha yang menimbun stok barang masih selalu terjadi dengan tujuan untuk membangun spekulasi harga. "Kenapa para pengusaha ingin membangun spekulasi harga? Karena dia dapat untung gede di situ. Ini kan yang seperti ini yang terus-menerus terjadi," cetusnya.
Untuk itu, kata Demul, mitra yang melakukan impor bawang putih harus terbuka kepada publik dan tidak boleh ada monopoli hanya oleh beberapa perusahaan saja, sehingga publik bisa mengetahuinya siapa importirnya, berapa ratus ribu ton yang diimpor dan dimana keberadaan gudangnya.
"Tinggal dibuat peta kok, dijelasin, kemudian di-posting di media sosial, orang mengetahui juga selesai sehingga tidak terjadi lagi spekulasi harga yang berdampak pada harga bawang putih yang di pasaran bisa mencapai Rp60.000 sampai Rp70.000, ini langkah yang berikutnya yang harus dilakukan," urainya.
Menurut politikus Partai Golkar ini, persoalan bawang putih sampai kapanpun tidak akan pernah selesai karena problemnya akan selalu sama. Pertama, secara kultur, bawang putih tidak bisa berkembang dengan baik di Indonesia karena suhu tanahnya. Berbeda dengan bawang merah yang bisa tumbuh subur di Indonesia.
"Kenapa tidak bisa berkembang, karena memang kultur, karena kultur tanahnya berbeda, sehingga kalaupun dipaksakan secara terus-menerus maka tak akan bisa menghasilkan produksi sesuai dengan harapan, ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita," ujarnya.
Karena itu, menurutnya perlu pemerintah agar merangsang para petani lokal untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan Kementerian Pertanian, kesungguhan untuk menanamnya menjadi produksi yang lebih penting.
"Artinya arealya dari sekarang di-mapping dengan baik. Kan enggak bisa tanam bawang putih di areal yang suhunya panas, yang pasti harus di daerah dingin. Artinya aspek prosedural jangan menjadi titik utama dalam setiap kebijakan sosial, tetapi aspek substansial pada output dan benefit dari sebuah kebijakan itu yang harus dilakukan," katanya.
Demul mengatakan, impor itu sebenarnya adalah suatu keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dan hal itu tidak bisa dihindari. "Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak impor, selama impornya didasarkan pada kebutuhan, bukan impor hanya untuk memperkaya beberapa pengusaha saja," tandasnya.
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar Deddy Mulyadi mengatakan, kenaikan harga bawang putih harusnya dapat diatasi jika Satgas Pangan mau menindak para penimbun.
"Kalau mau jujur sebenarnya saat ini masih ada stok bawang putih sekitar 130.000 ton di gudang-gudang para importir tahun yang lalu. Tinggal Satgas Pangan sekarang di seluruh daerah, kabupaten, kota dikerahkan untuk mengetahui. Kan barusan juga muncul lagi di salah satu media di Karawang. Mungkin bukan hanya di sana, tetapi masih ada dimana-mana. Itu keluarkan dulu," tegasnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Harga Bawang Putih Meroket, Rakyat Menjerit, Siapa yang Bertanggung Jawab?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2020).
Politikus yang akrab disapa Demul ini mengatakan, kenakalan para pengusaha yang menimbun stok barang masih selalu terjadi dengan tujuan untuk membangun spekulasi harga. "Kenapa para pengusaha ingin membangun spekulasi harga? Karena dia dapat untung gede di situ. Ini kan yang seperti ini yang terus-menerus terjadi," cetusnya.
Untuk itu, kata Demul, mitra yang melakukan impor bawang putih harus terbuka kepada publik dan tidak boleh ada monopoli hanya oleh beberapa perusahaan saja, sehingga publik bisa mengetahuinya siapa importirnya, berapa ratus ribu ton yang diimpor dan dimana keberadaan gudangnya.
"Tinggal dibuat peta kok, dijelasin, kemudian di-posting di media sosial, orang mengetahui juga selesai sehingga tidak terjadi lagi spekulasi harga yang berdampak pada harga bawang putih yang di pasaran bisa mencapai Rp60.000 sampai Rp70.000, ini langkah yang berikutnya yang harus dilakukan," urainya.
Menurut politikus Partai Golkar ini, persoalan bawang putih sampai kapanpun tidak akan pernah selesai karena problemnya akan selalu sama. Pertama, secara kultur, bawang putih tidak bisa berkembang dengan baik di Indonesia karena suhu tanahnya. Berbeda dengan bawang merah yang bisa tumbuh subur di Indonesia.
"Kenapa tidak bisa berkembang, karena memang kultur, karena kultur tanahnya berbeda, sehingga kalaupun dipaksakan secara terus-menerus maka tak akan bisa menghasilkan produksi sesuai dengan harapan, ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita," ujarnya.
Karena itu, menurutnya perlu pemerintah agar merangsang para petani lokal untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan Kementerian Pertanian, kesungguhan untuk menanamnya menjadi produksi yang lebih penting.
"Artinya arealya dari sekarang di-mapping dengan baik. Kan enggak bisa tanam bawang putih di areal yang suhunya panas, yang pasti harus di daerah dingin. Artinya aspek prosedural jangan menjadi titik utama dalam setiap kebijakan sosial, tetapi aspek substansial pada output dan benefit dari sebuah kebijakan itu yang harus dilakukan," katanya.
Demul mengatakan, impor itu sebenarnya adalah suatu keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dan hal itu tidak bisa dihindari. "Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak impor, selama impornya didasarkan pada kebutuhan, bukan impor hanya untuk memperkaya beberapa pengusaha saja," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
