DJKN Ingin Aset Negara di Jakarta Jadi Tempat Wisata Internasional
Sabtu, 15 Februari 2020 - 09:37 WIB
DJKN Ingin Aset Negara di Jakarta Jadi Tempat Wisata Internasional
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan ibu kota baru di Penajam Paser, Balikpapan, Kalimantan Timur sejak tahun lalu. Meski demikian, pemerintah tidak akan menelantarkan ibu kota saat ini, Jakarta.
Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengubah aset negara di DKI Jakarta menjadi pusat brand wisata internasional, seperti Universal Studio maupun Disneyland.
"Apabila ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, nantinya pemerintah tetap akan memaksimalkan Jakarta. Jadi ada ide membuat Jakarta menjadi brand wisata internasional," kata Encep Sudarwan di Kemenkeu, Jumat (14/2/2020).
Kemudian, lanjut dia, nasib gedung-gedung kementerian di Jakarta akan tetap dimanfaatkan sebagai nilai tambah bagi pemerintah. Seperti, gedung tersebut akan disewakan kepada pihak investor dan juga swasta.
"Jadi, kita akan memanfaatkan mempertahankan aset yang ada di Jakarta. Apa itu masih dipakai atau kita kerjasama dengan swasta sehingga kita ada penerimaan. Kita manfaatkan konsesi 30 tahun," jelasnya.
Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana mengubah aset negara di DKI Jakarta menjadi pusat brand wisata internasional, seperti Universal Studio maupun Disneyland.
"Apabila ibu kota pindah ke Kalimantan Timur, nantinya pemerintah tetap akan memaksimalkan Jakarta. Jadi ada ide membuat Jakarta menjadi brand wisata internasional," kata Encep Sudarwan di Kemenkeu, Jumat (14/2/2020).
Kemudian, lanjut dia, nasib gedung-gedung kementerian di Jakarta akan tetap dimanfaatkan sebagai nilai tambah bagi pemerintah. Seperti, gedung tersebut akan disewakan kepada pihak investor dan juga swasta.
"Jadi, kita akan memanfaatkan mempertahankan aset yang ada di Jakarta. Apa itu masih dipakai atau kita kerjasama dengan swasta sehingga kita ada penerimaan. Kita manfaatkan konsesi 30 tahun," jelasnya.
(ven)
