Awal Tahun, Pemerintah Tarik Utang Rp68,2 Triliun

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat total pembiayaan utang Indonesia hingga akhir Januari 2020 mencapai Rp68,2 triliun atau 22,2% dari target APBN sebesar Rp351,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pembiayaan utang pemerintah di akhir Januari tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp123 triliun.

Sri Mulyani mengatakan penurunan pembiayaan utang khususnya terjadi pada pembiayaan utang lewat Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal APBN 2020.

"Hal ini menunjukkan kredibilitas fiskal tetap terjaga," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Sri Mulyani menambahkan pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang mempertimbangkan manajemen di awal tahun.

"Ini juga pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal dan terus memperhatikan kondisi serta kesempatan di pasar keuangan," katanya.

Adapun rincian dari pembiayaan utang hingga akhir Januari 2020, pembiayaan lewat SBN sebesar Rp72 triliun di akhir Januari. Angka ini turun dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp119,5 triliun.

Secara rinci realisasi pinjaman berasal dari pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang mencapai Rp3,81 triliun. Sedangkan komponen pinjaman lainnya belum terealisasi.

Artinya pemerintah belum melakukan penarikan pinjaman, baik dalam maupun luar negeri. Serta juga tidak ada pinjaman dalam negeri yang jatuh tempo.

Penerbitan surat utang negara yang dilakukan awal tahun lebih pada penerapan strategi oportunistik, dimana pada awal tahun penerbitan SBN cukup menguntungkan. Sebab, pemerintah dapat memperoleh dana dengan biaya minimal dan yield rendah.

"Perkembangan SBN setelah wabah corona. Dalam hal ini, yield SBN kita masih stabil. Terbukti kemarin melakukan lelang dan masuk bidingnya 5 kali lipat. Itu menggambarkan SBN kita dianggap safe heaven," jelasnya.