Pemerintah Harus Aktif Atasi Risiko Kehilangan Pasar Ekspor ke AS
Minggu, 23 Februari 2020 - 23:01 WIB
Pemerintah Harus Aktif Atasi Risiko Kehilangan Pasar Ekspor ke AS
A
A
A
JAKARTA - Departement Head Industrial and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani menilai kebijakan Pemerintah AS mengkategorikan Indonesia sebagai negara maju hanya menggunakan kriteria subyektif mereka.
"Hal ini akan berimplikasi pada pengenaan tarif yang lebih tinggi, dibandingkan jika Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang," ujar Dendi di Jakarta, Minggu (23/2/2020).
Dia menjelaskan dampak berikutnya kinerja ekspor Indonesia ke AS pasti akan menurun karena akan kalah bersaing dengan negara lain yang juga mengekspor barang sejenis. Produk ekspor utama Indonesia ke AS yang terancam seperti produk garmen, alas kaki, udang, dan produk karet.
Karena itu menurutnya pemerintah Indonesia harus secepatnya aktif bergerak melakukan lobby ke pihak AS agar Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara berkembang. Pemerintah AS harusnya menggunakan indikator indikator umum yang biasa digunakan. "Harusnya menggunakan penilaian seperti pendapatan per kapita Indonesia yang memang masih rendah," ujarnya.
Peneliti Indef Nailul Huda juga menilai kebijakan ini akan memukul ekspor Indonesia ke AS. Pasar AS disebutnya selama ini telah menjadi salah satu andalan tujuan utama ekspor Indonesia. Dia mengingatkan konsekuensinya ini akan membebani pemerintah karena pemerintah harus mencari negara tujuan ekspor selain AS. Menurutnya negara-negara lain yang sedang berkembang seperti di Afrika ataupun Eropa seharusnya jadi pertimbangan.
"Produk Tekstil Indonesia akan terancam menurut saya. Selama ini ekspor tekstil ke Amerika juga menjadi penyumbang ekspor terbesar," ujar Huda.
Sementara itu Kepala Ekonom BNI Kiryanto mengatakan Indonesia harus menyambut gembira dengan adanya upgrade karena dinilai sebagai satu kekuatan perekonomian di mata AS. Perubahan tersebut menghasilkan segala konsekuensi dan bukan sebagai risiko.
"Kenyamanan, kenikmatan dan kemewahan yang selama ini dinikmati sekarang sudah tidak ada lagi. Ini menuntut kita menyikapinya dengan tenang, tepat dan benar. Kita tidak perlu gaduh, panik dan gugup, tetapi tetap tenang dan optimis menyikapinya dengan menyiapkan langkah-langkah kebijakan yang taktis. Supaya kebijakan AS itu tidak berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia," ujar Kiryanto.
Sejalan juga dengan itu, pemerintah harus mencari pasar di luar AS yang masih kompetitif. Pencarian ini menjadi penting dan valid. Pemerintah seyogyanya berkoordinasi dengan pelaku dunia usaha atau asosiasi industri seperti Kadin untuk merumuskan kebijakan bersama sehingga kebijakannya benar-benar membumi dan bisa implementatif.
"Kita juga harus mewaspadai negara-negara mitra dagang AS yang menjadi kompetitor sehingga kita dapat mengalahkan mereka dalam memasuki pasar AS. Karena bagaimanapun pasar AS berkontribusi signifikan untuk ekspor produk kita," ujar dia.
"Hal ini akan berimplikasi pada pengenaan tarif yang lebih tinggi, dibandingkan jika Indonesia dikategorikan sebagai negara berkembang," ujar Dendi di Jakarta, Minggu (23/2/2020).
Dia menjelaskan dampak berikutnya kinerja ekspor Indonesia ke AS pasti akan menurun karena akan kalah bersaing dengan negara lain yang juga mengekspor barang sejenis. Produk ekspor utama Indonesia ke AS yang terancam seperti produk garmen, alas kaki, udang, dan produk karet.
Karena itu menurutnya pemerintah Indonesia harus secepatnya aktif bergerak melakukan lobby ke pihak AS agar Indonesia tetap dikategorikan sebagai negara berkembang. Pemerintah AS harusnya menggunakan indikator indikator umum yang biasa digunakan. "Harusnya menggunakan penilaian seperti pendapatan per kapita Indonesia yang memang masih rendah," ujarnya.
Peneliti Indef Nailul Huda juga menilai kebijakan ini akan memukul ekspor Indonesia ke AS. Pasar AS disebutnya selama ini telah menjadi salah satu andalan tujuan utama ekspor Indonesia. Dia mengingatkan konsekuensinya ini akan membebani pemerintah karena pemerintah harus mencari negara tujuan ekspor selain AS. Menurutnya negara-negara lain yang sedang berkembang seperti di Afrika ataupun Eropa seharusnya jadi pertimbangan.
"Produk Tekstil Indonesia akan terancam menurut saya. Selama ini ekspor tekstil ke Amerika juga menjadi penyumbang ekspor terbesar," ujar Huda.
Sementara itu Kepala Ekonom BNI Kiryanto mengatakan Indonesia harus menyambut gembira dengan adanya upgrade karena dinilai sebagai satu kekuatan perekonomian di mata AS. Perubahan tersebut menghasilkan segala konsekuensi dan bukan sebagai risiko.
"Kenyamanan, kenikmatan dan kemewahan yang selama ini dinikmati sekarang sudah tidak ada lagi. Ini menuntut kita menyikapinya dengan tenang, tepat dan benar. Kita tidak perlu gaduh, panik dan gugup, tetapi tetap tenang dan optimis menyikapinya dengan menyiapkan langkah-langkah kebijakan yang taktis. Supaya kebijakan AS itu tidak berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia," ujar Kiryanto.
Sejalan juga dengan itu, pemerintah harus mencari pasar di luar AS yang masih kompetitif. Pencarian ini menjadi penting dan valid. Pemerintah seyogyanya berkoordinasi dengan pelaku dunia usaha atau asosiasi industri seperti Kadin untuk merumuskan kebijakan bersama sehingga kebijakannya benar-benar membumi dan bisa implementatif.
"Kita juga harus mewaspadai negara-negara mitra dagang AS yang menjadi kompetitor sehingga kita dapat mengalahkan mereka dalam memasuki pasar AS. Karena bagaimanapun pasar AS berkontribusi signifikan untuk ekspor produk kita," ujar dia.
(fjo)
Lihat Juga :
