Kadin: Industri Tidak Bisa Langsung Tumbuh Meski Harga Gas Turun

loading...
Kadin: Industri Tidak Bisa Langsung Tumbuh Meski Harga Gas Turun
Kadin: Industri Tidak Bisa Langsung Tumbuh Meski Harga Gas Turun
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menilai bahwa penurunan harga gas industri yang rencananya akan mulai berlaku efektif per 1 April nanti belum akan membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan industri dalam waktu dekat. Pernyataan itu disampaikan Wakil Komisi Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia, Achmad Widjaja, di Jakarta, Senin (24/2).

"Tidak bisa semudah itu industri langsung tumbuh (grow up) ketika harga gas industri diturunkan, karena terkait juga kondisi ekonomi nasion dan global," kata dia.

Dia menambahkan, harga gas industri sebelumnya sudah lama cukup tinggi, dan ini menyebabkan pertumbuhan industri mengalami pelambatan. "Mungkin industri bisa terlihat pertumbuhannya akhir tahun nanti, jika benar jadi diturunkan pada April nanti. Tapi jika batal diturunkan, industri akan terus mengalami pelambatan," ungkapnya.

Menurut mantan ketua umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) ini, ketika kondisi ekonomi stabil, industri sebenarnya bisa tumbuh di level tujuh persen dari semula lima persen. "Namun dengan kondisi ekonomi saat ini, bisa bertahan di angka lima persen sudah bagus," papar Achmad.



Dia berkomentar, ada lima industri yang akan terdampak jika harga gas industri turun, yakni petrokimia, pupuk, keramik, kaca lembaran, dan baja.

Subsidi Industri


Terpisah, mantan wakil ketua Komisi VI DPR Inas N Zubir berpendapat, penurunan harga gas industri merupakan bentuk insentif yang diberikan pemerintah, sehingga industri dalam negeri dapat tumbuh dan bersaing di kawasan maupun global untuk mendorong perekonomian nasional. Sambung dia menerangkan, upaya menurunkan harga gas industri sebagaimana amanat Perpres No 40/2016 dilakukan melalui pengurangan atau penghilangan bagian negara dari hulu sebesar kurang lebih USD 2,2/MMBTU.

"Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pengantar rapat terbatas pada 6 Januari 2020 dengan dua opsi tambahan yaitu penerapan DMO dan pelaksanaan impor gas," jelasnya



Inas bercerita, kalau dilihat mundur kebelakang atau tepatnya pada 2005, pemerintah pernah mencabut subsidi BBM untuk industri karena kemampuan APBN yang tidak lagi dapat menopang beban subsidi BBM.
halaman ke-1 dari 2
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video
Top