Ibu Kota Baru Mulai Dibangun Oktober 2020, Tahap Awal Telan Biaya Rp300 Miliar
Kamis, 12 Maret 2020 - 22:32 WIB
Ibu Kota Baru Mulai Dibangun Oktober 2020, Tahap Awal Telan Biaya Rp300 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memastikan pembangunan tahap awal Ibu Kota baru di Kalimantan Timur akan dimulai pada Oktober 2020. Pembangunan itu diproyeksikan menelan biaya sekitar Rp200-300 miliar.
(Baca Juga: Jokowi: Ibu Kota Baru RI Jadi Perpindahan Analog ke Sepenuhnya Digital )
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan, dana pembangunan ibu kota baru akan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan non APBN lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Tapi untuk pembangunan yang dimulai Oktober 2020 ini kemungkinan besar akan menggunakan APBN.
"Kemungkinan biaya yang dikeluarkan dari APBN sekitar Rp 200-300 miliar dari anggaran yang ada," ujar Danis di Gedung Kementerian PUPR Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Sambung dia menjelaskan, untuk program kerja secara keseluruhan pemindahan ibu kota baru adalah sebagai berikut 2019-2021 perancangan kawasan penyusunan desain urban, 2020-2023 perencanaan teknis dan pembangunan infrastruktur PUPR. Lalu 2020-2024 sayembara dan pembangunan Istana Presiden,Wapres, Kompleks MPR/DPR/DPD dan perkantoran kementerian/lembaga.
"Lalu tahapan proses pemindahan IKN secara bertahap akan dilakukan secara gradual yaitu mulai tahun 2024 hingga 2045 mendatang," jelasnya.
(Baca Juga: Ibu Kota Baru Bakal Semegah Manhattan Amerika Serikat )
Danis menambahkan, akan membuka kemungkinan untuk merevisi anggaran guna mewujudkan pembangunan Ibu Kota baru. "Misalnya untuk tahap awal dari yang dibutuhkan. Saya kira dimungkinkan dari misalnya kita melakukan revisi anggaran PUPR yang ada," ungkapnya.
(Baca Juga: Jokowi: Ibu Kota Baru RI Jadi Perpindahan Analog ke Sepenuhnya Digital )
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan, dana pembangunan ibu kota baru akan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan non APBN lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Tapi untuk pembangunan yang dimulai Oktober 2020 ini kemungkinan besar akan menggunakan APBN.
"Kemungkinan biaya yang dikeluarkan dari APBN sekitar Rp 200-300 miliar dari anggaran yang ada," ujar Danis di Gedung Kementerian PUPR Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Sambung dia menjelaskan, untuk program kerja secara keseluruhan pemindahan ibu kota baru adalah sebagai berikut 2019-2021 perancangan kawasan penyusunan desain urban, 2020-2023 perencanaan teknis dan pembangunan infrastruktur PUPR. Lalu 2020-2024 sayembara dan pembangunan Istana Presiden,Wapres, Kompleks MPR/DPR/DPD dan perkantoran kementerian/lembaga.
"Lalu tahapan proses pemindahan IKN secara bertahap akan dilakukan secara gradual yaitu mulai tahun 2024 hingga 2045 mendatang," jelasnya.
(Baca Juga: Ibu Kota Baru Bakal Semegah Manhattan Amerika Serikat )
Danis menambahkan, akan membuka kemungkinan untuk merevisi anggaran guna mewujudkan pembangunan Ibu Kota baru. "Misalnya untuk tahap awal dari yang dibutuhkan. Saya kira dimungkinkan dari misalnya kita melakukan revisi anggaran PUPR yang ada," ungkapnya.
(akr)
Lihat Juga :
