Kemenparekraf Buka Jalur Pengaduan bagi Pelaku Usaha Pariwisata Terdampak Corona
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) membuka jalur pengaduan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang usahanya terdampak wabah Covid-19.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama meminta agar asosiasi dan industri pariwisata berkoordinasi secara berkala dengan Dinas dan Kementerian yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Termasuk melaporkan potensi kerugian serta dampak kesehatan dan finansial yang menimpa tenaga kerja masing-masing," kata Wishnutama di Jakarta, Minggu (5/4/2020).
Sebelumnya, Kemenparekraf juga telah mengaktifkan Pusat Krisis Terintegrasi sebagai jalur komunikasi dan edukasi bagi masyarakat untuk menekan dampak Covid-19 bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pusat Krisis Terintegrasi akan melakukan pendataan informasi industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19. Kemudian membuka forum daring untuk menjaring masukan dari para pelaku dan stakeholder di bidang pariwisata sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan langkah lanjutan.
Menparekraf juga mengimbau agar asosiasi dan industri berkonsultasi dan melaporkan semua perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 di organisasi dan anggota di bawah asosiasinya masing-masing secara berkala.
Saat ini, Wishnutama menambahkan, prioritas Kemenparekraf adalah melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat serta menjaga ketahanan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, terutama berupaya secara maksimal agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja karyawan.
"Pemulihan sektor ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif adalah prioritas setelah pandemi dinyatakan selesai oleh pemerintah pusat," ujar Wishnutama.
Kemenparekraf saat ini sedang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait usulan berbagai stimulus ekonomi agar dapat meringankan beban dan biaya para pelaku usaha pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Tujuannya agar dapat mengurangi potensi PHK karyawan di sektor tersebut.
"Presiden menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu leading sector perekonomian nasional, namun untuk menangani dampak Covid-19 ini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak," pungkasnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama meminta agar asosiasi dan industri pariwisata berkoordinasi secara berkala dengan Dinas dan Kementerian yang membidangi pariwisata dan ekonomi kreatif.
"Termasuk melaporkan potensi kerugian serta dampak kesehatan dan finansial yang menimpa tenaga kerja masing-masing," kata Wishnutama di Jakarta, Minggu (5/4/2020).
Sebelumnya, Kemenparekraf juga telah mengaktifkan Pusat Krisis Terintegrasi sebagai jalur komunikasi dan edukasi bagi masyarakat untuk menekan dampak Covid-19 bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pusat Krisis Terintegrasi akan melakukan pendataan informasi industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19. Kemudian membuka forum daring untuk menjaring masukan dari para pelaku dan stakeholder di bidang pariwisata sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan langkah lanjutan.
Menparekraf juga mengimbau agar asosiasi dan industri berkonsultasi dan melaporkan semua perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 di organisasi dan anggota di bawah asosiasinya masing-masing secara berkala.
Saat ini, Wishnutama menambahkan, prioritas Kemenparekraf adalah melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat serta menjaga ketahanan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, terutama berupaya secara maksimal agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja karyawan.
"Pemulihan sektor ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif adalah prioritas setelah pandemi dinyatakan selesai oleh pemerintah pusat," ujar Wishnutama.
Kemenparekraf saat ini sedang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait usulan berbagai stimulus ekonomi agar dapat meringankan beban dan biaya para pelaku usaha pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Tujuannya agar dapat mengurangi potensi PHK karyawan di sektor tersebut.
"Presiden menekankan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu leading sector perekonomian nasional, namun untuk menangani dampak Covid-19 ini, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak," pungkasnya.
(ven)