1.266 Hotel Tutup Imbas Corona, PHRI: Angkanya Jauh Lebih Besar
1.266 Hotel Tutup Imbas Corona, PHRI: Angkanya Jauh Lebih Besar
A
A
A
JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat hingga 5 April 2020 sebanyak 1.266 hotel di 31 propinsi sudah tidak beroperasi alias tutup sementara. Kondisi ini sebagai dampak penyebaran virus corona (Covid-19) yang memukul industri pariwisata dan sektor lainnya.
"Itu data yang masuk ke DPP PHRI, tapi sebenarnya angkanya jauh lebih besar karena banyak hotel yang tidak melapor," ujar Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani saat melakukan jumpa pers virtual yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Selasa (7/4/2020).
Menurut catatan PHRI, penutupan hotel terbanyak terjadi di Jawa Barat yakni 320 hotel, disusul Bali 282 hotel, Yogyakarta 98 hotel, DKI Jakarta 96 hotel, Jawa Timur 82 hotel, Nusa Tenggara Barat 80 hotel. Sedangkan tiga propinsi yang angkanya masih nol atau belum ada datanya adalah Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.
Hariyadi mengungkapkan dalam melakukan pendataan ini terdapat kendala, misalnya pihak hotel atau restoran mengirimkan data namun tidak dalam format yang telah disiapkan.
"Data yang masuk tidak bisa langsung diproses karena 30% Hotel memodifikasi format standar sehingga mempersulit dalam penggabungan data. Data yang masuk ke kami dan sudah sesuai formatnya baru 844 hotel/restoran dengan jumlah karyawan 74.101," ungkapnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama menegaskan pendataan sangatlah penting. Untuk itulah Kemenparekraf saat ini juga telah membentuk Pusat Krisis Terintegrasi, dimana salah satu fungsi dari tim krisis ini adalah mendapatkan data atau informasi yang lebih komprehensif dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Pusat Krisis Terintegrasi akan melakukan pendataan informasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19 di seluruh daerah. Kemudian, bersama Pemda akan menerapkan rencana mitigasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi pandemi Covid-19," tuturnya.
Selain itu, Kemenparekraf juga membuka forum daring untuk menjaring masukan dari para pelaku dan stakeholder pariwisata sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan langkah lanjutan.
"Itu data yang masuk ke DPP PHRI, tapi sebenarnya angkanya jauh lebih besar karena banyak hotel yang tidak melapor," ujar Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani saat melakukan jumpa pers virtual yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Selasa (7/4/2020).
Menurut catatan PHRI, penutupan hotel terbanyak terjadi di Jawa Barat yakni 320 hotel, disusul Bali 282 hotel, Yogyakarta 98 hotel, DKI Jakarta 96 hotel, Jawa Timur 82 hotel, Nusa Tenggara Barat 80 hotel. Sedangkan tiga propinsi yang angkanya masih nol atau belum ada datanya adalah Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara.
Hariyadi mengungkapkan dalam melakukan pendataan ini terdapat kendala, misalnya pihak hotel atau restoran mengirimkan data namun tidak dalam format yang telah disiapkan.
"Data yang masuk tidak bisa langsung diproses karena 30% Hotel memodifikasi format standar sehingga mempersulit dalam penggabungan data. Data yang masuk ke kami dan sudah sesuai formatnya baru 844 hotel/restoran dengan jumlah karyawan 74.101," ungkapnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama menegaskan pendataan sangatlah penting. Untuk itulah Kemenparekraf saat ini juga telah membentuk Pusat Krisis Terintegrasi, dimana salah satu fungsi dari tim krisis ini adalah mendapatkan data atau informasi yang lebih komprehensif dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Pusat Krisis Terintegrasi akan melakukan pendataan informasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak Covid-19 di seluruh daerah. Kemudian, bersama Pemda akan menerapkan rencana mitigasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi pandemi Covid-19," tuturnya.
Selain itu, Kemenparekraf juga membuka forum daring untuk menjaring masukan dari para pelaku dan stakeholder pariwisata sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan langkah lanjutan.
(ind)
Explore More